Damar Gelar Diseminasi Hasil Penelitian Pelaksanaan JKN untuk Kebutuhan Perempuan


PESERTA Diseminasi Hasil Penelitian Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) foto bersama di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis, 19/9/2019. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Advokasi Perempuan Damar menggelar kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kaitannya dengan Kebutuhan Perempuan dan Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Kegiatan berlangsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis, 19/9/2019.

Syafrodi, Asisten II Bidang Administrasi Umum Pemkot Bandar Lampung, mengatakan, pihaknya mengapresiasi penelitan yang dilakukan oleh Damar melalui Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K). Artinya, Damar telah membantu pemerintah setempat dalam bidang kesehatan. Khususnya, yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi.

“Berdasar hasil penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Pemkot Bandar Lampung, yaitu masih ditemukannya ketidakpahaman tenaga kesehatan yang terkait dengan program JKN. Hal ini berdampak pada kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak maksimal,” kata dia.

Persoalan lainnya, pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang layanan yang dicakup dalam JKN. Sementara, responden perempuan banyak yang tidak mengetahui prosedur penggunaan JKN.

Menyikapi hasil penelitian tersebut, maka sosialisasi mengenai layanan kesehatan JKN masih menjadi persoalan utama yang harus disikapi. Perlu ditingkatkan dan dijadikan prioritas dalam membangun kesehatan di lingkup Kementerian Kesehatan.

“Persoalan kesehatan adalah persoalan hidup dan mati. Persoalan yang mendasar dan pokok,” ujarnya.

Sementara, Direktur Damar Lampung Sely Fitriani menyampaikan ulasan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif penelitian pelaksanaan JKN. Hal itu kaitannya dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi.

“Selama ini, sosialisasi BPJS kesehatan masih kurang dan lebih patut disebut diseminasi informasi, bukan sosialisasi. Sebab, sosialisasi yang tepat tentunya bisa membuat orang paham BPJS, tahu soal prosedurnya, bisa meningkatkan jumlah peserta mandiri, dan patuh bayar,” kata Sely.(*)

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Kecelakaan Maut Tol Sumatra, Kristyowati Mau Pindah Sekolah ke Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak empat orang tewas dalam kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Kilometer …