LBH Bandar Lampung Gelar Diskusi Publik Tolak Revisi UU KPK


DARI kiri ke kanan: Chandra Bangkit Saputra, Chandra Muliawan, Rinaldy Amrullah, dan Yusdianto saat Diskusi Publik Tolak Revisi UU KPK di LBH Bandar Lampung, Senin, 16/9/2019. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menggelar Diskusi Publik Tolak Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan berlangsung di Kantor LBH Bandar Lampung, Gotong Royong, Senin, 16/9/2019.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan, diskusi tersebut salah satu rangkaian kegiatan yang diadakan oleh Aliansi Masyarakat Lampung Dukung Pemberantasan Korupsi (Amal KPK). Adapun elemen yang tergabung dalam Amal KPK, yaitu LBH Bandar Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung, Pusat Kajian Masyarakat Antikorupsi dan Hak Asasi Manusia (Puskamsikham) Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), serta Walhi Lampung.

“Diskusi sebagai pemantik dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, dalam rangka menyatakan sikap penolakan revisi UU KPK,” kata Chandra.

Selain Chandra Muliawan, diskusi yang dipandu Wakil Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Bangkit Saputra itu menghadirkan dua pembicara lain. Mereka adalah akademisi Fakultas Hukum Unila Yusdianto dan Direktur Puskamsikham Rinaldy Amrullah.

Yusdianto mengatakan, pihaknya tidak elergi terhadap perubahan bila perubahan itu mengikuti mekanisme. Sementara, perubahan UU KPK terkesan hanya menguntungkan orang-orang yang sebenarnya takut kasus korupsinya terbongkar.

“Sebelum revisi ini masuk dalam pembahasan, maka publik harus menyuarakan bahwa UU KPK belum penting untuk diubah. Masih banyak hal lain yang harus diurus oleh DPR,” ujarnya.

Sementara , Reynaldi menyoroti soal aturan permintaan izin penyadapan ke pengadilan. Juga penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Menurutnya, itu sangat tidak adil

“Kewenangan penyadapan itu ada pada semua penegak hukum. Tapi, kenapa hanya di KPK yang diatur? Mengapa tidak dibuat UU yang mengatur penyadapan untuk semua,” kata dia.

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Kecelakaan Maut Tol Sumatra, Kristyowati Mau Pindah Sekolah ke Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak empat orang tewas dalam kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Kilometer …