Diskusi Publik, LBH Bandar Lampung: Revisi UU KPK Terkesan Terburu-buru


SUASANA Diskusi Publik Tolak Revisi UU KPK di LBH Bandar Lampung, Senin, 16/9/2019. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – LBH Bandar Lampung meminta DPR RI tetap tertib dalam menyusun legislasi. Sebab, revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan DPR terkesan terburu-buru. Pasalnya, masa bakti anggota DPR tinggal hitungan hari. Sehingga, dikhawatirkan revisi UU KPK tidak mengakomodasi kepentingan banyak orang.

“Umur mereka (anggota DPR) hanya 16 hari, tak sampai satu bulan. Artinya, revisi ini terkesan terburu-buru dan tidak mengakomodasi kepentingan publik,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan usai Diskusi Publik Tolak Revisi UU KPK di LBH Bandar Lampung, Senin, 16/9/2019.

Atas dasar itu, lanjut dia, LBH bersama sejumlah elemen lain yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Dukung Pemberantasan Korupsi (Amal KPK) mendesak DPR menaati aturan. Parlemen mesti mendahulukan program legislasi nasional yang sudah ketok palu dalam paripurna. Artinya, revisi UU KPK bukan hal yang prioritas.

“Selesaikan dahulu yang prioritas. Kalau memang KPK mau diperkuat seperti narasi mereka (DPR), maka tidak ada alasannya dengan (tindakan) terburu-buru,” ujarnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati itu menambahkan, dalam sejarahnya, revisi UU KPK adalah revisi yang paling menyedot perhatian publik. Protes dan penolakan datang dari berbagai daerah. Di Universitas Lampung (Unila), lebih dari 60 akademisi menyatakan sikap untuk menolak revisi UU KPK.(*)

Baca juga Tolak Revisi UU KPK, Aliansi Masyarakat Lampung Kumpulkan Headset Rusak untuk DPR

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Kecelakaan Maut Tol Sumatra, Kristyowati Mau Pindah Sekolah ke Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak empat orang tewas dalam kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Kilometer …