DIALOG IMAJINER DENGAN SOEKARNO-HATTA (11): Indonesia Berduka, Riau Berasap, dan Dilema Lembaga Sampiran Negara


BJ Habibie | ist

Oleh SYAFARUDIN RAHMAN | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

SEUSAI ashar Jumat itu, kami bertiga (Syafarudin, Bung Karno, dan Bung Hatta), bergegas meninggalkan Masjid Attarbiyah dan menuju ruang dialog imajiner. Kami duduk di sofa panjang menunggu pemuda berambut gondrong yang biasa menyampaikan kabar terkini.

Syukurlah, mahasiswa berusia dua puluhan tahun dan berkacamata ini tak lama kemudian datang. Ia menyapa dan mengucapkan salam pembuka. Milenial peretas ini menghidupkan dua laptop yang salah satunya terkoneksi dengan monitor smart TV 70 inch yang menempel di dinding.

Dia mulai membacakan berita pertama. Indonesia berduka. Putra terbaik bangsa, BJ Habibie tutup usia. Presiden ke-3 RI itu mengembuskan napas terakhirnya di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, Rabu, 11 September 2019, dalam usia 83 tahun.

Kepergian Bapak Teknologi ini tak hanya meninggalkan kisah kesetiaannya dengan sang istri, Hasri Ainun. Prestasi gemilang Habibie semasa hidupnya juga memberikan warisan tersendiri bagi bangsa dan dunia.

Di bidang teknologi dan dirgantara, pria kelahiran Pare-pare, Sulawesi Selatan 1936 itu tercatat mewarisi anatara lain Teori Keretakan, Teori Faktor dan Fungsi Habibie, pesawat N250, pesawat R80, pesawat C-130 Hercules, pesawat Do31, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan The Habibie Center.

Di bidang demokrasi dan pemerintahan, Menristek (1978-1998) dan Presiden (1998-1999) ini mewariskan jasa dengan mendorong lahirnya UU Pers, UU Partai Politik, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pembebasan narapida politik, UU Otonomi Daerah, dan UU Susduk DPR/MPR.

Khusus bidang demokrasi, Habibie melahirkan berbagai kebijakan yang membangun Indonesia menjadi lebih demokratis. Dia memberi keleluasaan para tokoh untuk membuat parpol dan ikut pemilu dengan luber dan jurdil pada 1999.

Kebijakan ini dianggap telah membuka keran demokrasi di Indonesia, dari 32 tahun gelap gulita di bawah kekuasaan Soeharto di mana dia ada di dalamnya, menuju alam terang benderang. Partai Golkar yang menang enam kali pemilu karena selalu disokong pemerintah, pada pemilu 1999 kalah. PDIP lah yang tampil sebagai pemenang pemilu.

Beralih ke berita kedua, kiriman video di layar monitor 70 inch. Adalah Dr dr Susiana Tabrani dari Riau yang mengabarkan bahwa sudah sebulan kabut asap melanda Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Sekolah-sekolah dan kantor yang terpapar asap terpaksa diliburkan.

Kabut asap dari terbakar atau pembakaran kebun-hutan ini sudah sangat membahayakan paru-paru. Banyak warga yang sudah mengungsi ke Sumatera Barat dan Kepri. Susiana berkata retoris dan menggugat, “Negeri Riau kaya, penyumbang sepertiga hasil minyak bumi Indonesia, tapi ironis warga kami banyak yang miskin dan bodoh. Kali ini kami dizalimi dengan kabut asap yang bisa mematikan.”

Breaking News, . Tiba-tiba tv 70 inch di dinding menyala dan memberikan kabar telah terjadi demo dan kericuhan antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kuningan Jakarta, Jumat sore, 13/9/2019. Pengunjuk rasa yang prorevisi UU KPK berusaha membuka selubung kain hitam yang menutupi nama dan logo KPK. Penutup kain hitam itu dipasang oleh kelompok yang kontra revisi beberapa waktu sebelumnya.

Setelah tv dimatikan, mahasiswa peretas mengabarkan bahwa sehari sebelumnya, Komisi III DPR sudah menilai, memilih, dan menetapkan 5 calon pemimpin baru KPK. Sebelumnya, diwarnai demo, penyampaian petisi 500 karyawan KPK menolak calon komisioner yang melanggar kode etik, lalu timbul konpers pengunduran diri seorang pimpinan KPK demisioner.

Pemuda milineal lalu permisi. Ia mengucapkan salam sambil memunculkan di monitor emoticon dua tangan menghadap kedepan dan lima hurup CMIIW.

Syafarudin: Izin, Proklamator. Kita akan mulai berdialog sebelum magrib. Innalillahi wainnailaihi rojiun. Sesungguhnya kita milik-Nya dan akan kembali kepada- Nya, Allah Swt. Penduduk negeri Nusantara tengah berkabung, mengibarkan bendera setengah tiang tiga hari. Ada yang menyelenggarakan salat gaib berjemaah, ada juga yang tahlilan dan kirim doa buat almarhum BJ Habibie.

Bung Karno: (Dengan suara bergetar) Mari kita kirim Alfatihah dan doakan agar almarhum diampuni khilaf salahnya, diterima amal ibadahnya, dan diterima di sisi Allah swt. Semoga anak, mantu, dan cucu yang ditinggalkan dapat tabah dan sabar. Rakyat yang ditinggalkan dapat mengambil hikmah, apa bekal yang telah kita siapkan untuk memasuki alam kubur dan alam akherat kelak.

Bung Hatta: (menutup muka, terisak, terdengar suara Alfatihah) Aamiin ..aamiin..aamiin ya robbal alaamiin…

Syafarudin: Kami anak bangsa senantiasa mengenang, menghormati, dan melanjutkan karya baik yang diwariskan para pemimpin bangsa yang telah wafat. Kami tidak mempermasalahkan tidak semua presiden yang wafat berwasiat ingin dimakamkan di taman makam pahlawan.

Bung Hatta: Bung, apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi kabut asap di Riau, daerah tetanggaku itu?

Syafarudin: Masyarakat berbondong-bondong berdoa dan salat di tanah lapang, salat istisqa, minta hujan. Masyarakat menggunakan masker ala kadarnya. Bagi yang mampu, beli tabung oksigen sendiri. BNPB Riau bersama masyarakat dan TNI memadamkan beberapa titik api yang masih menyala.

DPRD Riau meminta Presiden Jokowi turun langsung melihat kondisi warga, kebakaran lahan, dan kabut asap yang membahayakan manusia, lalu mengambil tindakan unutki mengatasinya. Pembantu presiden belum tampak batang hidungnya turun dan membuat posko di Riau, mereka masih memantau situasi dari ruang kerja mereka yang ber-AC di Jakarta.

Bung Hatta: Mungkin ada pembantu yang membisiki presiden, tenang-tenang sajalah dan silakan fokus menyusun kabinet baru. Bukankah sebentar lagi musim hujan, api akan mati sendiri dengan hujan.

Bung Karno: By the way, apa yang bung maksud state auxiliary agencies atau lembaga sampiran negara itu? Kenapa gaduh? Di zamanku tak ada itu?

Syafarudin: State auxiliary agencies atau lembaga sampiran negara lahir pada masa akhir Orde Baru dan menjamur pasca Orde Baru. Berangkat dari ketidakpercayaan publik terhadap peran dan pemerintah di bidang tertentu, maka para aktivis, akademisi, dan barisan proreformasi mulai mengusulkan komisi sampiran negara yang isinya unsur masyarakat, profesional, dan didukung staf pemerintah.

Diawali pada 1993, dibentuk Komnas HAM dengan perpres. Tumbang orde baru, amandemen konstitusi mulai memasukkan lembaga sampiran negara yang lain yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial.

Merasa pemilu tidak mungkin jujur dan adil tanpa pengawas maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tidak puas dengan kinerja Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dimunculkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masih tidak puas dengan kinerja Polri dan Kejaksaan dimunculkan lagi dua lembaga: Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas), dan Komisi Pengawasan Kejaksaan. Hukum dan perundangan semakin banyak, bingung, dan tumpang tindih. Untuk mencoba mensupervisinya, menatanya, maka dimunculkan Komisi Hukum Nasional (KHN).

Jumlah lembaga sampiran negara masih sulit diketahui pasti. Kompas mengidentifikasi ada 42 lembaga. Mantan Wamen Hukum Denny indrayana menyebut ada 54 lembaga. Sekretariat negara pernah menyebut ada 93 lembaga.

Salah satu penyebab perbedaan perhitungan ini karena dasar hukum lahirnya tiap komisi berbeda-beda (ada UUD, UU, dan perpres). Nomenklaturnya pun beda-beda (komisi, dewan, badan, komite, dan lainnya).

Kericuhan dalam regenerasi kepemimpinan di KPK, rencana revisi UU KPK pekan lalu, memunculkan kesadaran baru soal urgensi, implikasi, dan evaluasi terhadap kinerja dan kelanjutan lembaga mereka.

Bung Hatta: Bagaimana evaluasi Bung, terhadap peran lembaga sampiran negara ini.

Syafarudin: Indonesia tidak memiliki desain yang jelas tentang lembaga sampiran negara dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi. Apakah mereka permanen, sementara, mandiri, nasional? Dan haruskah ada di tiap provinsi?

Indonesia mengalami dilema sangat. Bila lembaga tersebut berperan full dan luar biasa, OTT KPK misalnya, maka di sisi lain makin mengerdilkan keberadaan Polri dan Kejaksaan.

Kalau KPU dan Bawaslu terus didukung, maka pemerintah selamanya tidak bisa dipercaya menyelenggarakan pemilu. Padahal, di Amerika dan Inggris, dua negara besar referensi Indonesia dalam belajar demokrasi, pemilunya diselenggarakan pemerintah dan masyarakat percaya hasilnya.

Bila ingin peran-peran tersebut dikembalikan ke institusi pemerintah, masyarakat belum percaya. Menghapus lembaga sampiran negara tidak mudah. Harus mengamandemen konstitusi dan undang-undang. Ruwetlah.

Izin, Proklamator. Hari menjelang redup, saya mohon pamit, undur diri. Mohon berkenan pekan depan kita dialog lagi dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

DIALOG IMAJINER DENGAN SOEKARNO-HATTA (10): Disertasi Kontroversi, Hikmah Hijriah, dan Kesetiaan Hatta

Oleh SYAFARUDIN RAHMAN | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung SEUSAI berjamaah …