Soal Penambangan Pasir Pulau Sebesi, DPRD Lampung akan Bentuk Pokja


KETUA Sementara DPRD Lampung Mingrum Gumay diwawancarai wartawan usai hearing bersama Walhi dan warga Pulau Sebesi, Selasa, 10/9/2019. Dalam wawancara tersebut, Mingrum mengatakan pihaknya akan membentuk pokja terkait penambangan pasir laut di kawasan perairan Pulau Sebesi dan sekitarnya. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung akan membentuk kelompok kerja (pokja) terkait penambangan pasir laut di kawasan Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan. Pembentukan pokja tersebut karena masih belum terbentuk komisi di DPRD Lampung.

“Kami menunggu alat kelengkapan dewan. Sementara, ini (penambangan pasir) kan persoalannya urgent, maka kami akan membentuk pokja. Nanti akan diambil dari fraksi untuk menempatkan personelnya,” kata Mingrum Gumay, pimpinan Sementara DPRD Lampung, usai rapat dengar pendapat (hearing) bersama Walhi dan warga Pulau Sebesi, di Gedung DPRD setempat, Bandar Lampung, Selasa, 10/9/2019.

Nantinya, lanjut dia, anggota pokja diambil dari masing-masing fraksi. Pokja akan mengkaji beberapa aturan terkait perizinan. Kemudian, mengundang pihak-pihak terkait serta meninjau lokasi.

“Supaya ini berjalan sebagaimana diharapkan masyarakat. Prinsipnya, kalau ini sudah melanggar lingkungan hidup, mengancam mata pencaharian nelayan, serta melanggar aturan, maka rekomendasinya nanti ya itu melanggar hukum,” ujarnya.

Saat hearing, anggota Fraksi PAN Joko Susanto mengatakan, pihaknya bersama pemerintah setempat telah mengesahkan Perda 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Perda itu berlaku setelah PT Lautan Indonesia Persada (LIP) mengajukan izin untuk menambang pasir.

“Setelah perda ditetapkan, maka izin itu tidak berlaku lagi. Jadi, kalau ada info kapal yang menambang lagi, tolong dikasih tahu dan akan kami kabarkan ke Polda,” kata dia.

Walhi Lampung bersama perwakilan warga Pulau Sebesi menghadiri hearing di DPRD Lampung, siang tadi. Rapat tersebut terkait permohonan pembatalan izin pertambangan pasir laut di kawasan perairan Pulau Sebesi. Pasalnya, penambangan pasir itu dapat mencemari lingkungan dan merugikan nelayan karena akan merusak biota laut.(*)

Baca juga Hearing dengan DPRD Lampung, Walhi-Warga Minta Batalkan Izin Penambangan Pasir Pulau Sebesi

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Tingkatkan Soft Skill, BPDASHL WSS Fasilitasi Pembuatan Batik Ecoprinting

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih-Way Sekampung (BPDASHL-WSS) …