Hearing dengan DPRD Lampung, Walhi-Warga Minta Batalkan Izin Penambangan Pasir Pulau Sebesi


KETUA Sementara DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay (berkacamata) menerima surat permohonan pembatalan izin pertambangan pasir laut di kawasan perairan Pulau Sebesi yang disampaikan perwakilan warga setempat, Selasa, 10/9/2019. Turut pula Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri (kemeja biru). | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Walhi dan warga Pulau Sebesi, Selasa, 10/9/2019. Rapat tersebut terkait permohonan pembatalan izin pertambangan pasir laut di kawasan perairan Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan.

Taufik, perwakilan warga Pulau Sebesi, mengatakan, pada 21 Agustus lalu, warga melihat sebuah kapal berlabuh di perairan Pulau Sebesi, dan mengamati selama beberapa hari. Pada 28 Agustus, warga mendapat informasi bahwa kapal itu akan menambang pasir di kawasan perairan Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Gunung Anak Krakatau (GAK), dan Selat Sunda.

“Kami tidak melakukan tindakan apa pun, kami ingin kejelasan. Saat itu, kapal pengeruk pasir bersama satu kapal tug boat dan satu kapal tongkang,” kata dia.

Kemudian, pada 29 Agustus, ada undangan untuk warga yang disampaikan secara lisan dari aparatur desa untuk menghadiri sosialisasi dari PT Lautan Indonesia Persada (PT LIP). Pihak LIP akan melaksanakan penambangan pasir di perairan laut Lampung Selatan. Tepatnya di sebelah tenggara Pulau Sebesi yang berjarak sekitar tujuh mil dari Pulau Sebesi, dan sembilan mil dari GAK.

“Masyarakat menanggapi rencana tersebut dan kami menolak penambangan pasir di Pulau Sebesi, Sebuku, dan GAK. Alasannya, kami merasakan pencemaran lingkungan, merugikan nelayan karena biota laut akan rusak dan sebagainya. Kami dengan tegas menolak, apalagi masyarakat Sebesi baru-baru ini kena musibah longsoran GAK yang mengakibatkan tsunami,” ujarnya.

Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri meminta pemerintah segera mencabut izin penambangan PT LIP. Sebab, PT LIP menambang di wilayah tangkap perikanan nelayan, dan kawasan cagar alam GAK.

“Dikhawatirkan akan mengganggu lingkungan hidup dan menimbulkan konflik sosial. Jadi, kami meminta kepada dewan untuk bersama-sama dengan Pemprov Lampung mencabut izin tersebut,” kata dia.

Menurutnya, semua izin pertambangan laut tidak berlaku lagi sejak pengesahan Perda 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Dalam perda itu tidak ada alokasi ruang untuk pertambangan, kecuali minyak dan gas bumi. Dengan demikian, semua izin pertambangan laut tidak berlaku lagi.

“Dewan pun mengamini statement kami. Artinya, PT LIP tidak berizin. Kalau PT LIP berdalih telah memiliki izin, itu tidak sah, cacat administrasi dan tidak memiliki landasan hukum,” ujarnya.

Selain DPRD Lampung, Walhi juga menyampaikan permohonan pembatalan izin pertambangan pasir laut kepada gubernur. Surat itu ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Siapa tahu dalam penerbitan izinnya ada indikasi korupsi atau gratifikasi, kan KPK punya kewenangan juga,” ujarnya.(*)

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Tingkatkan Soft Skill, BPDASHL WSS Fasilitasi Pembuatan Batik Ecoprinting

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih-Way Sekampung (BPDASHL-WSS) …