Besok, Diskusi “Isu Papua dan Hak Atas Informasi” di AJI Bandar Lampung


DIREKTUR LBH Pers Lampung Hanafi Sampurna (kiri) dan Hendry Sihaloho saat acara bincang santai dengan APM di sekretariat AJI Bandar Lampung, Sabtu petang, 12/5/2018. | Dian Kusuma Wahyu

BANDAR LAMPUNGduajurai.co – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung bersama LBH Pers Lampung akan menggelar diskusi bertajuk “Isu Papua dan Hak Atas Informasi”. Diskusi berlangsung di sekretariat AJI, Jalan Way Muli Nomor 9, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Minggu, 8 September 2019, pukul 15.00 WIB.

Ketua AJI Bandar Lampung Hendry Sihaloho mengatakan, diskusi tersebut menyikapi langkah pemerintah yang memblokir internet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran itu secara tak langsung membatasi akses publik akan informasi. Dampaknya, masyarakat sulit mengetahui kondisi terkini di Papua.

“Padahal, hak atas informasi dijamin konstitusi, yakni Pasal 28F UUD 1945. Lebih dari itu, hak atas informasi menjadi penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hendry melalui keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.

Hal senada disampaikan Direktur LBH Pers Lampung Hanafi Sampurna. Menurutnya, hak atas informasi sebagai hak konstitusional menuntut kewajiban negara dalam pemenuhannya. Sehingga, pembatasan hak atas informasi tidak bisa diberlakukan secara semena-mena.

“Tak hanya masyarakat, pemblokiran internet juga membuat para jurnalis kesulitan mengabarkan fakta di lapangan. Padahal, mereka (juru warta) bekerja untuk memenuhi hak publik akan informasi. Mestinya negara memfasilitasi, bukan malah menghambat kerja-kerja jurnalistik para jurnalis,” ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir layanan internet di Papua dan Papua Barat mulai Rabu lalu, 21 Agustus 2019. Langkah tersebut ditempuh pemerintah setelah sejumlah wilayah di Papua dilanda kerusuhan, terkait insiden rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Dalam keterangan resminya, Kominfo menyatakan bahwa pemblokiran akses internet akan terus berlangsung hingga situasi di Papua kembali kondusif. Mereka juga menyebut pemblokiran itu demi mencegah penyebaran hoax (kabar bohong) yang bisa memicu kericuhan lanjutan.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Pindah Tugas, Mantan Sekda Lamsel Fredy Jadi Kepala Bappeda Lampung

KALIANDA, duajurai.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) mengadakan acara pelepasan mantan Sekretaris Daerah …