3 Prioritas yang akan Diselesaikan KPK di Lampung


WAKIL Ketua KPK Laode Syarif (kiri) bertemu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kanan), beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, ada tiga prioritas yang akan diselesaikan bersama KPK, yaitu angkutan batu bara, pembalakan liar, dan masalah perikanan. | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif bertemu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, ada tiga prioritas yang akan diselesaikan bersama KPK.

Pertama, pemakaian jalan nasional sebagai jalur angkutan batu bara yang berimbas pada kerusakan jalan. Kedua, masalah illegal logging atau pembalakan liar di kawasan hutan lindung Lampung. Ketiga, masalah penertiban yang berhubungan dengan perikanan di Provinsi Lampung.

Laode mengatakan, selain membantu penyelesaian yang dihadapi Pemprov Lampung, kehadiran KPK untuk membantu pemerintah setempat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Caranya antara lain dengan pendataan aset dan ketaatan bayar pajak.

“KPK datang membantu gubernur agar hak-hak keuangan yang seharusnya dipungut pemerintah diperoleh, sehingga PAD bisa meningkat. Kami tidak bermaksud untuk memajaki semua orang, sehingga investasi jadi terganggu. Kami ikut regulasi yang berlaku untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan demi kemaslahatan rakyat Lampung,” kata dia melalui rilis dari Humas Pemprov Lampung, kemarin.

Sementara, Arinal mengapresiasi bantuan KPK guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Provinsi Lampung. Pihaknya akan menyiapkan regulasi guna mengatur angkutan batu bara yang melintas di Provinsi Lampung.

Pada kesempatan tersebut, gubernur menyampaikan konflik di kawasan Register 45, Mesuji. Menurutnya, perlu campur tangan pemerintah pusat guna menyelesaikan konflik di sana.

“Kewenangan gubernur, kapolda, dan TNI dalam pengamanan yang bersifat pidana. Langkah kebijakan selanjutnya adalah kewenangan dari Kementerian Kehutanan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Laode mengatakan permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan karena terkait kebijakan pusat. Namun demikian, pihaknya akan membantu melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait. KPK dan aparat akan berupaya agar masalah Register 45 segera tuntas.

“Jangan hanya memadamkan api, tapi harus dipadamkan dari sumbernya,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

PT BBJ Salurkan 10 Ton Beras untuk Penanggulangan Covid-19 Lamsel

KALIANDA, duajurai.co – Kepedulian pelaku usaha di Kabupaten Lampung Selatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 kian …