OPINI IB Ilham Malik: Pengusaha Batu Bara Harus Ubah Sistem Angkutan


BATU bara dari pertambangan | ilustrasi/shutterstock

Oleh Dr Eng IB Ilham Malik ST MT ATU | Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Lampung

KOORDINASI pihak KPK dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung perlu kita apresiasi. Masalah batu bara memang sudah menjadi masalah nasional. Bukan lagi masalah Lampung atau warga Lampung saja. Persoalan pengangkutan batu bara ini sudah sejak lama dikeluhkan masyarakat. Sebab, jalan utama di Provinsi lampung yang merupakan jalan nasional sering mengalami kerusakan. Itu disebabkan pengangkutan batu bara dengan kendaraan berat yang yang melintasi jalan nasional dengan tonase yang melebihi MST yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

Masyarakat di Lampung telah berupaya menghentikan pengangkutan batu bara dengan kendaraan berat. Tetapi, sayangnya tuntutan masyarakat ke berbagai pihak tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Hal ini terbukti dengan masih beroperasinya kendaraan berat tersebut. Kerusakan jalan pun masih dominan disebabkan kendaraan berat yang melebihi standar tonase.

Sebenarnya, pihak pemerintah dan penegak hukum mengetahui simpul persoalan yang berkaitan dengan pengangkutan batu bara dan kerusakan jalan tersebut. Namun, entah mengapa penegakan hukum yang berkaitan dengan pelarangan kendaraan bertonase berat melewati jalan nasional di Lampung tidak terealisasi. Bahwa jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut batu bara ini adalah jalan nasional memang benar. Pihak pemerintah daerah bisa saja berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Mabes Polri untuk menangani masalah tersebut. Itu jika pemerintah daerah dan kepolisian setempat merasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah.

Ketika KPK turun tangan menyelesaikan masalah ini, lalu berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan dan Lampung, saya kira hal ini menunjukkan bahwa masalah angkutan barang sudah menjadi masalah nasional. Ada oknum-oknum sulit dikendalikan atau dilarang dan mematuhi peraturan. Tentu saja, kita sangat berharap hasil koordinasi ini dan komitmen yang disampaikan oleh setiap gubernur, terutama gubernur Lampung, dapat memberikan dampak pada perbaikan pengangkutan barang. Khususnya, berkaitan dengan batu bara di Provinsi Lampung.

Pemerintah bisa memulai dengan meminta pengangkutan batu bara tidak menggunakan kendaraan besar. Tapi, menggunakan kendaraan kecil dan mematuhi peraturan tonase. Tahapan selanjutnya adalah mengoordinasikan pihak swasta dan PT Kereta Api (KAI) untuk mengembangkan stockpile yang diletakkan di dekat Stasiun Way Tuba. Di sana, seluruh batu bara dan material lainnya dapat dikumpulkan untuk diangkut ke Provinsi Lampung dengan kereta api.

Terkait dengan siapa melakukan apa ketika kita mengembangkan angkutan barang menggunakan kereta api di sekitar Way Tuba atau di sekitaran stasiun, itu bisa diatur lebih lanjut. Pada beberapa hal mungkin Pemkab Way Kanan yang harus menyediakannya bersama dengan Pemprov Lampung. Tetapi, pada bagian lainnya ada porsi KAI dan pihak swasta yang mengelola angkutan maupun memanfaatkan hasil angkutan batu bara. Tujuannya, agar pengangkutan batu bara dapat menggunakan fasilitas kereta api yang pada saat ini sudah beroperasi sejak lama.

Karena itu, Pemkab Way Kanan bisa berkoordinasi dengan Pemprov Lampung untuk menjadikan kawasan di Way Tuba sebagai kawasan industri. Bahkan, bisa menjadi kawasan ekonomi khusus. Di sana, sudah ada bandara milik militer, sehingga dapat menjadi bandara komersial yang dapat menopang pengembangan kawasan industri di kawasan Way Tuba.

Selain itu, terdapat lintasan kereta api dan Trans Sumatera yang dapat dielaborasikan. Sehingga, dapat terbentuk suatu sistem transportasi yang saling menopang satu sama lain dan saling melindungi dari dampak negatif satu sama lainnya. Akses ke jalan tol juga dapat dikembangkan pada masa mendatang. Tujuannya, untuk memudahkan mobilitas barang dari kawasan industri di Way Kanan ke lokasi lain di Pulau Sumatra, mulai dari Bakauheni sampai Banda Aceh.(*)

Baca juga Kunci Pelintasan Batu Bara Ilegal di Lampung, KPK Dorong Sinergi Lintas Pemda


Komentar

Komentar

Check Also

DIALOG IMAJINER DENGAN SOEKARNO-HATTA (8): Provokasi Konflik SARA, Agen 3G, dan Pancasila 4.0

Oleh SYAFARUDIN RAHMAN | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung KAMI bertiga …