Kunci Pelintasan Batu Bara Ilegal di Lampung, KPK Dorong Sinergi Lintas Pemda


Dian Patria, Kasatgas Pencegahan Korwil III Tim Kopsurgah | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) terintegrasi mendorong sinergi lintas pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk mengunci pelintasan batu bara ilegal di wilayah Lampung. KPK mengoordinasikan Pemda Sumatra Selatan (Sumsel) dan Pemda Lampung serta instansi terkait lainnya untuk menghentikan potensi kebocoran penerimaan negara karena penambangan batu bara ilegal. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rangkaian kegiatan Korsupgah di Provinsi Lampung, 27-30 Agustus 2019.

“Dari koordinasi tersebut, KPK meminta Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) batu bara di wilayah Lampung tidak menampung batu bara ilegal,” kata Dian Patria, Kasatgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korwil III KPK, melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co, Kamis, 29/8/2019.

KPK, lanjut dia, juga meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, Bandar Lampung tidak mengeluarkan Surat Perintah Berlayar (SPB) untuk pengangkutan batu bara ilegal. Demikian juga penyedia layanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) Bakauheni tidak mengizinkan truk pengangkut batu bara ilegal dinaikkan ke feri menuju Merak. Tidak kalah penting, pabrik-pabrik di Lampung agar tidak menjadi bagian dengan menampung batu bara ilegal.

“Koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan pemberian sanksi atas pelanggaran angkutan, baik yang merupakan kewenangan pemda di Sumsel maupun di Lampung,” ujarnya.

Hal ini dilakukan KPK dengan menjalankan tugasnya sebagai pemicu dan pemberdaya (trigger mechanism) terhadap instansi lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Rangkaian pertemuan dan pembahasan dilakukan dengan sejumlah pihak, baik secara bersama-sama maupun terpisah yang dihadiri oleh gubernur Lampung, sekda, inspektur, dan para Kepala Dinas PU, PTSP, ESDM, Perindustrian, PU dan perhubungan. Juga instansi terkait lainnya seperti ESDM Sumsel, Ombudsman RI, KSOP, ASDP Bakauheni, pengelola Tersus dan TUKS di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung.(*)

Baca juga KPK: Dibawa ke Lampung, Batu Bara Ilegal dari Sumsel Diangkut Dini Hari


Komentar

Komentar

Check Also

Ikat Napi di Pohon, Oknum Sipir Rutan Way Huwi Diperiksa Kemenkumham

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tengah …