KPK: Dibawa ke Lampung, Batu Bara Ilegal dari Sumsel Diangkut Dini Hari


BATU bara | ilustrasi/ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pengiriman batu bara ilegal dari Sumatra Selatan (Sumsel) menuju Lampung. Aksi tersebut diduga berlangsung setiap hari selama bertahun-tahun.

Berdasar keterangan tertulis dari KPK, Kamis, 29/9/2019, batu bara diangkut lewat jalur darat dengan tujuan diduga ke pabrik-pabrik di Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung. Kemudian, dibawa menuju Pelabuhan Terminal Khusus (Tersus) atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Selanjutnya, batu bara dibawa ke Pulau Jawa melalui kapal Feri Bakauheni-Merak.

Adapun modusnya, mengangkut batu bara ilegal menggunakan truk engkel berkapasitas 10 ton dari lokasi di Muara Enim menuju Martapura, Sumsel. Dari Martapura, truk tersebut dikawal oknum masuk ke Lampung. Kemudian, dipindahkan ke kendaran yang lebih besar, yaitu truk berkapasitas 25 ton.

Dalam pengangkutan tersebut, batu bara ditutup terpal untuk dibawa ke pabrik di wilayah Lampung atau ke Tersus atau Pelabuhan Merak. Pengangkutan umumnya dilakukan pada malam atau dini hari untuk menghindari pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

Penambangan batu bara ilegal itu menyebabkan kerugian negara dan tidak terpungutnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan juga merugikan masyarakat, seperti kerusakan jalan di Lampung yang menjadi rute perlintasan. Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, hingga konflik dengan masyarakat di Lampung yang jalannya rusak.

Merujuk aturan terkait, sejak 8 November 2018, Gubernur Sumatera Selatan mencabut Pergub Sumsel Nomor 23 Tahun 2012 tentang Transportasi Angkutan Batu Bara. Semua angkutan batu bara yang melalui jalan umum di darat telah dilarang di Sumsel. Sedangkan angkutan batu bara ke Lampung menggunakan jalur kereta api dari Sumsel ke Tersus Batu bara, PT Bukit Asam di Pelabuhan Panjang, Lampung. Dugaan lain, melalui sungai dari Sumsel ke kawasan Tulangbawang, Lampung.

Selain itu, Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 0492/1930/III.06/2003 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara di Provinsi Lampung menyebutkan bahwa kendaraan tidak dapat melintas di wilayah Provinsi Lampung sebelum memiliki surat keterangan izin pengangkutan batu bara yang dikeluarkan pemprov melalui Dinas Perhubungan. Pengusaha batu bara tidak mengangkut batu bara yang melebihi kelas jalan yang diizinkan sesuai muatan sumbu terberat (MTS) 4,5 ton.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Ikat Napi di Pohon, Oknum Sipir Rutan Way Huwi Diperiksa Kemenkumham

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tengah …