Anggaran Bantuan Hukum Rp1,4 Miliar, OBH Lampung Dinilai Kurang Kapasitas


MEDIA Briefing dan FGD “Forum Organisasi Bantuan Hukum Lampung” di Hotel Emersia, Kamis, 22/8/2019. | LBH Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah menganggarkan bantuan hukum di Provinsi Lampung sebesar Rp1,4 miliar pada 2019. Meski demikian, pelaksanaan bantuan hukum masih menemui kendala, antara lain kurangnya kapasitas organisasi bantuan hukum (OBH) dalam hal nonlitigasi.

Hal tersebut terungkap dalam Media Briefing dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Forum Organisasi Bantuan Hukum Lampung”. Diskusi kelompok terarah itu berlangsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis, 22/8/2019.

“Ada beberapa permasalahan pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi Lampung, di antaranya OBH kurang maksimal dalam hal publikasi kelembagaan; OBH kurang kapasitas dalam melakukan kegiatan nonlitigasi. Banyak OBH yang bertumpuk di Bandar Lampung, sehingga OBH di daerah, khususnya yang indeks konfliknya tinggi justru minim, atau tidak ada OBH,” kata Ignatius MT Silalahi, Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung, melalui rilis yang diterima duajurai.co. Persoalan yang disampaikan Ignatius itu merupakan faktor eksternal.

Sedangkan faktor internal, kurangnya kampanye atau publikasi dari Kemenkumham sebagai penyelenggara bantuan hukum. Selain itu, belum maksimalnya penyelenggara bantuan hukum dalam sinergitas dengan intuisi atau lembaga pemerintahan lainnya.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan, saat ini, terdapat 17 OBH di Lampung. Mereka tergabung dalam Forum Bantuan Hukum Lampung. Salah satu tujuan dari forum tersebut, yaitu mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melahirkan Perda Bantuan Hukum.

“Selain itu, membuat etik dan standar pemberian bantuan hukum; penyelenggaraan pendidikan bagi advokat dan paralegal; sistem pendokumentasian kasus; dan penyusunan pendidikan kurikulum pendidikan paralegal,” ujarnya.

Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung Zulfikar menambahkan, pihaknya tengah merancang peraturan gubernur (pergub) sebagai peraturan teknis Perda Lampung 18/2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Pihaknya sesegera mungkin mengimplementasikan aturan tersebut.

“Pada 2020, bantuan hukum di Lampung dianggarkan Rp300 juta. Itu dapat dilaksanakan setelah pengesahan rancangan pergub,” kata dia.(*)

Baca juga Besok, LBH Luncurkan Buku Panduan Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin


Komentar

Komentar

Check Also

Ikat Napi di Pohon, Oknum Sipir Rutan Way Huwi Diperiksa Kemenkumham

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tengah …