Demo, PPRL Minta Pemprov Lampung Sampaikan Aspirasi Penolakan Revisi UU Ketenagakerjaan


KOORDINATOR lapangan PPRL Tri Susilo diwawancarai wartawan di sela-sela aksi demonstrasi di kompleks Pemprov Lampung, Rabu, 21/8/2019. Unjuk rasa tersebut menolak revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. | Umar Robani/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) berdemonstrasi di kompleks Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Rabu, 21/8/2019. Melalui aksi tersebut, PPRL meminta pemerintah setempat menyampaikan aspirasi ke pusat bahwa revisi UU Ketenagakerjaan juga mendapat penolakan di Lampung.

“Kami hanya meminta Pemprov Lampung menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa ada penolakan juga di Lampung terkait revisi UU Ketenagakerjaan,” kata koordinator lapangan Tri Susilo.

Dia mengatakan, revisi UU Ketenagakerjaan berkaitan dengan pasal upah, pesangon, pemutusan hubungan kerja (PHK), jam kerja, hingga pemagangan. Hal tersebut akan mengurangi kesejahteraan buruh.

“UU Itu akan jauh dari pekerjaan yang layak. Padahal, dalam UUD jelas menyatakan bahwa  pemerintah wajib menyiapkan pekerjaan yang layak,” ujarnya.

Berikut sejumlah tuntutan PPRL dalam aksi demonstrasi di Pemprov Lampung:

  1. Tolak RUU Ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja fleksibel
  2. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing
  3. Tolak sistem pemagangan
  4. Cabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
  5. Hentikan represivitas terhadap gerakan rakyat.(*)

Baca juga Tolak RUU Ketenagakerjaan, PPRL Demo di Kantor Gubernur Lampung

Laporan Umar Robani


Komentar

Komentar

Check Also

Junaidi Auly Minta Penyelesaian Konkret Soal Dampak Ekonomi Kebakaran Hutan

JAKARTA, duajurai.co – Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly meminta pemerintah segera mengambil langkah …