DIALOG IMAJINER DENGAN SOEKARNO-HATTA (7): Disrupsi Kemerdekaan, Pembangunan, dan Pemerintahan


BUNG Karno membacakan teks Proklamasi 17 Agustus 1945 | ist

Oleh SYAFARUDIN RAHMAN | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

SAYA hidupkan laptop dengan volume suara sedikit tinggi. Kejap kemudian saya putarkan Youtube, video hitam putih prosesi detik-detik Proklamasi di depan teras rumah Jalan Pegangsaan Timur 56 pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB.

Bertepatan hari Jumat, 9 Ramadhan itu, tampak ramai orang berkumpul dengan pakaian sederhana. Ada yang mengibarkan bendera Merah Putih diikuti gemuruh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Khidmat di bawah terik sang surya, tenggorokan yang haus, serta lambung yang lapar karena berpuasa.

Selanjutnya pembacaan teks proklamasi. Setelah itu, Bung karno mundur beberapa langkah ke belakang teras, lalu menengadahkan tangan tanda berdoa.

Dekat tiang bendera Sang Saka Merah Putih jahitan Ibu Fatmawati, pemuda bergerak lalu memekik, “Merdeka! Merdeka! Merdeka!”

Video berdurasi singkat, di bawah lima menit itu pun berhenti. Kedua sosok yang duduk di sofa panjang terpaku memandangi layar monitor. Mereka diam, lalu butiran air hangat mengalir jatuh dari kelopak mata keduanya.

Melihat pemandangan itu, saya permisi pergi ke belakang sejenak, meninggalkan kedua tokoh terpekur di depan meja, di mana teronggok dua kotak tisu yang sudah saya letakkan sebelumnya.

Dua puluh menit kemudian saya kembali ke ruang tamu. Mereka berhenti berangkulan terisak, dan mentap saya sambil tersenyum.

Bung Karno: Apa yang ingin Bung dalami pekan ini?

Syafarudin: Izin, Pak Proklamator. Alhamdulillah, sudah 74 tahun bangsa ini merdeka. Sebuah usia yang tergolong sepuh.

Sebagai komparasi, bukankah Jepang juga hancur luluh lantak akibat bom atom Einstein seminggu sebelum kita Proklamasi. Tapi, kok mereka cepat maju.

Nusantara sudah enam kali berganti presiden. Sekarang presiden yang ke-7. Konstitusi kita terapkan mulai UUD 1945, pernah diganti UUDS 1950, kembali ke UUD 1945, hingga UUD 1945 versi amandemen ke empat sekarang.

Pekan ini kita akan mendialogkan soal disrupsi kemerdekaan, pembangunan, dan pemerintahan. Tapi sebelum membahas itu, ada dua misteri yang belum terjawab dan membuat generasi milenial juga kami sebagai peneliti menjadi penasaran atau kepo.

Bung Hatta: Apa misteri itu, Bung?

Syafarudin: Pertama, mengapa Bung Karno memerintahkan Tugu Proklamasi yang dibuat Ikatan Wanita Jakarta dan selesai tahun 1946 sebagai bentuk peringatan setahun kemerdekaan, agar dirubuhkan dan diganti dengan Tugu Petir setinggi 17 meter? Apa makna simbol petir PLN itu?

Kedua, mengapa Bung Karno pada 1961 memerintahkan rumah pribadi yang bersejarah di Jalan Pegangsaan Timur 56 seluas 550 M2 di hamparan tanah 4 hektare untuk dirobohkan dan diratakan dengan tanah?

Bung Karno: Saya tidak akan menjawab dua hal tersebut. Saya yakin, Bung dengan modal banyak literasi bisa menjawabnya sendiri. By the way, apa yang Bung maksud dengan disrupsi?

Syafarudin: Sebuah pelapukan atau perubahan yang terjadi karena pergeseran zaman, pergeseran generasi, perubahan teknologi, perubahan perilaku, pergeseran peradaban, tekanan lokal dan global. Kesemuanya itu menuntut daya saing dan daya adaptasi baru, menuntut kreativitas dan inovasi, agar kita jadi bangsa the winner bukan follower atau the losser.

Bung Hatta: Wow, definisi yang keren dan kompleks. Lalu apa arti dan makna kemerdekaan menurut Bung hari ini?

Syafarudin: Kmerdekaan adalah puncak perjuangan bangsa terjajah yang ratusan tahun menderita, momentum mendapat pengakuan internasional sebagai bangsa berdaulat, sebagai jembatan emas untuk menentukan langkah sendiri, lalu mempertahankan dan mengisinya dengan pembangunan demi kemakmuran rakyat di Nusantara.

Bung Karno: Menurut Bung, adakah kreativitas dan inovasi anak bangsa dalam sejarah perjuangan, persiapan dan detik-detik menuju Proklamasi?

Syafarudin: Ya, tentu banyak. Bahkan ada pengorbanan nyawa dan sikap heroik. Membuat organisasi kedaerahan menjadi organisasi modern pada 1908, mengubah strategi perjuangan parsial menjadi persatuan nasional pada 1928, dan konsolidasi elemen bangsa melalui PNI dan TKR.

Lalu persiapan perumusan naskah dasar negara, teks kemerdekaan dan konstitusi negara melalui rapat dan perdebatan panjang BPUPKI dan PPKI. Ada peristiwa Rengas Dengklok dan monitor aktivis pemuda terhadap pertempuran Asia Pasifik melaui radio bawah tanah.

Juga kemampuan Bung dan rekan-rekan keluar lalu menghindar dari jebakan “wilayah status-quo” yang dinginkan Jepang dan sekutu pada bulan transisi tersebut. Itu lah kreativitas dan inovasi perjuangan yang ditunjukkan anak-anak bangsa yang cerdas pada zaman susah kala itu.

Proklamator, adakah disrupsi kemerdekaan yang menjadi catatan yang membuat Bung berdua kecewa hari ini?

Bung Karno: Kemerdekaan itu untuk menjaga kedaulatan dan persatuan wilayah. Generasi kalian abai menjaga keutuhan provinsi muda Timor-Timur. Kita sudah investasi puluhan tahun di sana. Moral, material, bahkan nyawa prajurit, anak-anak bangsa terkubur di sana.

Kalian lepas dengan begitu mudah, agar dapat diberi gelar “pemimpin demokratis” di mata dunia. Padahal itu akibat kalian tidak kreatif dan inovatif menghadapi muslihat rekayasa referendum lokal sebagai order dan tekanan PBB. Sontoloyo. Bukankah aku sudah contohkan berdiplomasi, membawa Indonesia keluar dari PBB dan aku membuat gerakan nonblok bersama Tito.

Bung Hatta: Kemerdekaan itu adalah jembatan emas untuk berpindah dari ketidakadilan menjadi keadilan yang merata. Kami sudah siapkan kendaraan untuk kalian tumpangi yakni badan usaha berbentuk koperasi dalam UUD Pasal 33 Ayat (1). Koperasi ini sesuai dengan kepribadian bangsa yaang suka tolong menolong dari Sabang sampai Merauke.

Kalian pernah hidupkan KUD (koperasi unit desa), kalian juga yang membuat dia gagal, dan tinggal pelang nama. Jurusan D3 koperasi di banyak kampus mulai kalian kubur. Termasuk di FEB kampus Bung Syafarudin mengajar.

Lalu hari ini kalian ganti lagi dengan BUMDes (badan usaha milik desa). Bung Syafar tadi sudah ceritakan, BUMDes tidak lebih baik. Bahkan audit BPK menemukan dari sampel 8.212 BUMDes di 34 provinsi, sebanyak 7.222 atau 88% BUMDes terbukti bermasalah. Mulai dari pengelola tidak kompeten, laporan keuangan tidak lengkap, usaha tidak sesuai potensi unggulan desa, masih pelang nama, juga beroperasi tapi belum memberikan kontribusi padahal sudah disuntikkan modal Rp100 juta.

Syafarudin: Izin, Proklamator. Pekan ini di tengah peringatan 74 tahun usia kemerdekaan, kita disuguhkan tiga peristiwa yang tidak sinkron. Pertama, Indonesia kalah kembali di sidang WTO (World Trade Organization) sehingga negara kita harus rela membuka keran impor ayam potong dari Brasil.

Kedua, Presiden memohon izin ke DPR, DPD, dan rakyat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dengan narasi dan data yang minim. Lalu peristiwa ketiga, para politisi di Senayan melontarkan wacana amandemen ke lima UUD 1945 dengan agenda menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang akan menetapkan GBHN. Bagaimana melihat hal ini?

Bung Karno: Jas Merah (jangan sekali-sekali melupakan sejarah) itu bukan sekedar slogan supaya kita berhenti, tapi agar kita melangkah realistis dan jangan mengulangi kegagalan atau rencana kosong pada masa lampau. Sejarah diambil hikmahnya.

Aku pernah memindahkan pusat pemerintahan RI ke Bukit Tinggi dan Yogyakarta. Semua ini ada dasar kebutuhan yang urgen.

Sebelum 1960 aku merespons dan sedikit mengamini gagasan Semaun agar ibu kota idealnya berlokasi di Kalimantan. Tapi kalian saksikan sendiri pada 1964 aku bersama dewan, setelah melalui berbagai kajian komprehensif, memutuskan dengan UU Nomor 10 Tahun 1964 bahwa DKI (daerah khusus ibu kota) adalah Jakarta, bukan kalimantan.

Bung Hatta: Masih dalam perspektif sejarah, tiga puluh dua tahun Jenderal Soeharto berkuasa, tidak kunjung terealisasi menjadikan kawasan Jonggol, Bogor, menjadi pusat pemerintahan baru. Padahal, jaraknya tidak sampai 100 kilometer.

Lihat juga di depan mata proyek reklamasi di sekitar Kepulauan Seribu. Ganti gubernur, ganti kebijakan, ya berhenti reklamasi. Pernah juga keluar perpres tentang rencana Jembatan Selat Sunda. Ganti presiden, ganti kebijakan. Perpres itu kini masuk kotak sampah.

Syafarudin: Izin, Proklamator, menambahkan kasus level daerah. Rencana relokasi kantor Pemprov Lampung dari kawasan Tanjungkarang-Telukbetung ke kawasan Jati Agung (Kota Baru Bandar Negara seluas 1.300 hektare) berjarak sekitar 40 kilometer, sudah 9 tahun ini progresnya belum maksimal, atau masih mangkrak. Padahal sudah diikat dengan terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2013. Ganti gubernur dan dewan, ganti selera, mereka merasa tidak terikat perda dan belum prioritas.

Kembali fokus terhadap tiga peristiwa pekan ini yang tidak sinkron yang saya sampaikan di atas, kira-kira apa solusi yang bisa diberikan?

Bung Hatta: Kalah dalam sidang WTO ini sudah seringkali terjadi. Keran impor terpaksa dibuka dan itu melemahkan peternak, petani kopi, buruh garam, dan para pekerja kita. Jangan tidur saja ahli hukum dan perdagangan internasional. Buat regulasi proteksi yang tidak mudah dijebol kompetitor.

Bung karno: Amandemen ke empat belum sampai 20 tahun, di mana kalian sepakat mengamputasi kewenangan MPR memilih dan mengangkat presiden selaku mandataris, kemudian menggantinya dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

Kalian juga sudah menghapus GBHN. Tapi kalian seperti rabun dan gagal memahami konstitusi. Garis-garis besar haluan itu kan arah kiblat kita membangun dan menjalankan pemerintahahan.

Itu kan semua sudah tertulis jelas di alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Di sana terdapat tujuan pemerintahan bangsa Indonesia dengan berdasarkan lima sila rumusan Pancasila. Coba Bung Syafarudin baca! Nilai cukup jelas atau sangat jelas. Lalu perlukah GBHN?

Syafarudin: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi….seterusnya …..berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Rumusan tentang kiblat pemerintahan indonesia sangat jelas apalagi bila dipahami bagian batang tubuh pasal 1 sampai pasal 37. Menurut saya kita tidak perlu lagi GBHN. Pemimpin negara, provinsi, kabupaten, dan desa semua cukup berkiblat kepada alinea ke empat dan 37 pasal ini. Insha Allah clear.

Bung Hatta: Kalau amandemen ke lima dengan agenda menjaga NKRI, itu baru penting. Kalian mesti buat rumusan referendum nasional bila ada sebuah wilayah minta merdeka.

Perjuangan OPM di Papua itu jangan dianggap kecil. Di sana ada tambang emas dan kandungan bumi lain yang menjadi incaran negara maju. Waspadai jebakan konflik dan propaganda internasional yang bisa menaikkan status wilayah tersebut menjadi wilayah di bawah pengawasan PBB dan muncul tekanan referendum lokal. Bukankah sidang di WTO saja kalian kalah.

Bung Karno: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis. Kita tidak akan minta-minta, apalagi bila bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu.

Lebih baik makan gaplek tapi merdeka, daripada makan bistik tapi budak. Tidak akan berubah nasib suatu bangsa bila bukan bangsa itu yang mengubahnya sendiri. Dirgahayu ke-74 NKRI. Awas debt-trap berbungkus bantuan dan investasi.

Syafarudin: Izin, Proklamator. Mentari sudah meninggi, saya permisi, belum duha. Terima kasih dialognya. Insha Allah pekan depan kita sambung lagi. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI IB Ilham Malik: Pengusaha Batu Bara Harus Ubah Sistem Angkutan

Oleh Dr Eng IB Ilham Malik ST MT ATU | Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah …