Refleksi Pemilu Serentak 2019


GRAFIS Joe Chaniago | duajurai.co

MUTAKIN | Co Founder Gerakan Lampung Positif

PEMILIHAN umum (pemilu) serentak telah dilaksanakan pada 17 April lalu. Apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh penyelenggara, komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) di semua tingkatan, juga para pihak penunjang dalam hal ini TNI/Polri yang menjaga keamanan dan situasi sehingga kondusif.

Meski demikian, penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu bukan tanpa evaluasi. Diterapkannya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang menggabungkan secara serentak pemilihan legislatif dengan pemilihan capres-cawapres untuk menghemat biaya, justru menyisakan beberapa catatan kelam.

Di antaranya, pertama, menurut data KPU, terdapat 119 petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang tersebar di 25 provinsi meninggal dunia, dan 548 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Kedua, membengkaknya anggaran. Dari Rp15,62 triliun pada 2014, menjadi Rp25,59 triliun (setkab.go.id).

Kondisi ini disinyalir akibat beban kerja penyelenggara yang berganda karena harus menghitung suara pileg dan pilpres. Ditambah lagi mencocokkan jumlah DPT, lalu mengawal form C1 yang kesemuanya masih dihitung secara manual.

Tentu hal tersebut sangat disayangkan. Pemilu yang seharusnya dirasakan sebagai pesta bagi seluruh rakyat Indonesia malah merenggut korban jiwa.

Dari proses pemungutan suara 17 April, penghitungan suara tingkat TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan berjenjang hingga pusat, sampai penetapan calon terpilih oleh KPU, memang banyak peristiwa terjadi. Salah satunya, kerusuhan di depan kantor Bawaslu, Sarinah, Thamrin yang juga memakan korban jiwa. Khususnya yang terkait protes kubu 02 Prabowo-Sandi terhadap hasil penghitungan suara yang dimenangkan oleh pasangan 01 Jokowi–Ma’ruf.

Klaim kemenangan masing- masing pihak, memantik kerusuhan dengan narasi-narasi kecurangan oleh pihak yang menang. Yang pasti, kecenderungan tidak bisa menerima kekalahan adalah masalah mendasar dalam kontestasi apa pun.

Berbagai masalah pada penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu tidak serta merta bisa ditimpakan kepada pihak penyelenggara semata. Harus ada evaluasi dari semua elemen bangsa.

Belajar dari Negara Lain
Terlepas dari itu semua, perlu juga kita melihat beberapa negara lain yang mengalami konflik, bahkan perang sipil akibat ketidakmampuan menerima kekalahan pemilu. Di beberapa negara Afrika, bentrokan antara polisi dan pendukung paslon yang kalah kerap kali terjadi meski pemilu sudah lewat dua-tiga tahun, bahkan hingga menjelang pemilu berikutnya.

Di Mesir, kerusuhan pecah menyusul pemilu presiden yang dimenangkan kelompok Ikhwanul Muslimin hingga memunculkan gerakan penolakan massal yang berujung penggulingan presiden oleh militer.

Negara maju pun tak lepas dari konflik usai pemilu. Di Amerika Serikat, pascakemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton pada Pemilu 2016, warga kota New York yang mayoritas pendukung Hillary melakukan demonstrasi menolak kemenangan Trump. Namun aksi- aksi tersebut akhirnya reda dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.

Berbagai permasalahan selama proses Pemilu 2019 yang sampai merenggut korban jiwa, tentu merupakan hal yang sangat serius. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab lebih bagi mereka yang wafat dan kini disebut pahlawan demokrasi.

Sebagai warga negara Indonesia dengan pandangan hidup Pancasila, kita harus menjaga keutuhan NKRI dengan persatuan dan persaudaraan. Ini lah aset aset terbesar bangsa Indonesia. Persatuan dan persaudaraan lah yang membuat Indonesia tetap kuat menghadapai permasalahan.

Perbedaan memang selalu hadir dalam setiap hajat demokrasi. Akan tetapi toleransi harus tetap diterapkan dengan saling menghormati pilihan yang berbeda, juga menjalin kerukunan agar tercipta kedamaian dalam bernegara. Hal ini menunjukkan kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berdemoksi.

Ada beberapa harapan penulis untuk Pemilu 2024. Pertama, penyelenggaraan pemilu serentak perlu dikaji ulang. Kedua, efesiensi waktu atau penyesuaian kemampuan dan kebutuhan jam kerja agar tidak lagi timbul korban jiwa, serta adanya jaminan kesehatan bagi penyelenggara pemilu.

Ketiga, sudah saatnya kita menggunakan mekanisme e-rekap untuk memudahkan penghitungan suara sekaligus transparansi pemilu. Ke depan, daerah-daerah tertentu harus mulai menerapkan pemungutan suara dengan sistem e-voting, terutama di daerah perkotaan yang sarana prasarananya telah mendukung dan masyarakatnya secara umum melek teknologi.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

OPINI IB Ilham Malik: Pengusaha Batu Bara Harus Ubah Sistem Angkutan

Oleh Dr Eng IB Ilham Malik ST MT ATU | Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah …