OPINI ANDI DESFIANDI: BUMDes, E-Desapolitan, dan Industrialisasi Desa (1)


GRAFIS Joe Chaniago/duajurai.co

Dr Andi Desfiandi MA | Ketua Bravo 5 Lampung, Ketua Yayasan Alfian Husin

SERING mendengar nama Umbulponggok, Klaten, atau Panggungharjo, Bantul? Apa yang terbersit di benak kita saat mengeja nama desa unggul ini? Berdecak kagum, geleng kepala, atau berucap salut?

Ya, keduanya adalah model, prototipe desa mandiri, bermartabat, maju-modern dan contoh sukses kekinian penatalaksanaan kelembagaan satuan unit sosial politik, sosial budaya, dan sosial ekonomi lingkup terkecil dalam tata pemerintahan kita. Desapolitan.

Saat anak-anak muda usia produktif, berlomba-lomba kembali ke desa, menjadi petani milenial, peternak sapi zaman now, mengajak serta buku ilmu dan gawai pintar memacu adrenalin mengembangkan potensi kampung halamannya, maka gelar “ndeso” tersemat bak tengah kehilangan cawan madunya. Desapolitan.

Prosesi kepemimpinan nasional di era rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla, melarung kelahiran Undang-Undang (UU) Desa, buah mahal dinamika pergerakan demokratisasi ekonomi-politik pasca-praktik negara korporatis masa lalu, menjadi picu kemajuan desa Indonesia yang teratribusi dalam visualisasi ketiga Nawacita: Membangun Indonesia dari Pinggiran. Desapolitan.

Berbekal payung hukum UU Desa ini lah, irisan programatik pembangunan nasional berbasis partisipasi rakyat perdesaan bertemu locus de licti-nya. Betapa tidak, model pembangunan nasional bertumpu kepada top-down pertumbuhan ekonomi di masa lalu yang notabene gagal melahirkan generasi pemilik masa depan bangsa.

Akibatnya, euforia sukacita rakyat desa menyambut datangnya otonomi desa sepenuh-penuhnya, sesejati-sejatinya, dalam ruang bumi, air, udara dan seluruh isi terkandung di dalamnya, jadi suatu fakta niscaya yang harus dihela dan dibela.

Mengapa? Euforia tak selalu identik dengan gembira. Ia tegak lurus sebagai gegap gempita. Tujuan mulia UU Desa agar desa memiliki keberdayaan pengakuan dan status hukum sebagai sistem pemerintahan terkecil dalam wilayah hukum NKRI, mendorong gerak maju tumbuh kembang tradisi adat dan kebudayaan berbasis kearifan lokal, mendorong massifikasi proses partisipasi rakyat desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik/pembangunan berbasis swadaya dan prakarsa rakyat, pantang dipukul mundur untuk sekadar prosesi kuasa dan kapitalisasi semu sumber dayanya.

Dengan demikian, daya dukung instrumentasi yuridis, PP 60/2014 tentang Dana Desa, seolah menyempurnakan langgam kerja badan usaha milik desa (BUMDes), yang kini jadi ikon baru best practice percepatan perwujudan kemandirian ekonomi desa dan kawasan perdesaan, sekaligus benteng cita mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di 74.910 desa/kampung/pekon/tiyuh/nagari seantero negeri, dan memajukan kesejahteraan umum berdasar Pancasila dan UUD 1945.

BUMDes, laiknya badan usaha, mewadahi segenap upaya kreatif memajukan ekonomi desa. Ia adalah “modernitas”. Bukan sekadar pilar anatomik, purwa rupanya dalam memfungsikan diri sebagai basis produksi dan infrastruktur inovasi, sekaligus tools komersialisasi desa mutlak mewajibkannya sama sebangun dengan semangat menjadikan inisiasi rakyat desa sebagai panglima.

Bapak/Ibu kepala desa, hindarkan konflik kepentingan dan praktik-praktik ademokratis dalam seluruh proses pendirian/pembentukan, legalisasi, perkuatan struktur kelembagaan dan pemberdayaan, serta mekanisme kontrol BUMDes.

Usah konyol, mengamanatkan kepemimpinan otoritatifnya kepada talenta muda wirausahawan desa. Semangati, bangunkan jiwa patriot desa, dan bangun soliditas organik agar keberadaan dan keberdayaan bersegera menemui arus utama keberpihakannya kepada kepentingan ekonomi desa, sesederhana apa pun itu.

Bapak/Ibu kepala daerah, mari berlomba-lomba membina desa agar BUMDes-nya aktif berpacu dalam harmoni melipatgandakan pendapatan asli desa, yang legal bin halal. Dorong derap pengelolaan potensi sumber daya ekonomi desa agar seutuhnya berasal dari, berkekuatan penuh dilakukan oleh, dan diabdikan kepada sepenuh-penuhnya peningkatan perekonomian rakyat desa.

Jadikan ia, backbone tumbuh reratanya ekonomi desa. Sudah barang tentu, sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Namun tetap visioner.

Menilik sejarah kelahirannya, secara fakultatif BUMDes bak diproyeksikan jadi poros baru kekuatan ekonomi desa. Diketahui, jauh sebelum BUMDes bergelimang prestasi, Indonesia telah lama memiliki sokoguru perekonomian bangsanya yakni koperasi, yang bersama usaha mikro kecil menengah (UMKM), sukses membentengi rakyat dari badai krisis ekonomi 1998.

Jika menelisik nomenklaturnya dalam PP 72/2005 tentang Desa dan spirit kemandiriannya sebagaimana diatur Permendagri 39/2010, eksistensi BUMDes memang memikul keunggulan komparatif. Bukan bermaksud membandingkan, keanggotaan koperasi yang perikatannya eksklusif, berbanding terbalik dengan inklusivitas BUMDes sebagai simbol bersatunya rakyat dan pemerintahan desa membangun secara khas.

BUMDes seperti lahir untuk memparipurnakan mazhab keberpihakan ekonomi setempat. Keduanya akses, alat, ghirah, juga aset.
Sebagai aset, cukup sahih kiranya segenap pemangku kepentingan mengarusutamakan kapitalisasi aktivitas ekonomi desa, terarah terpadu agar kebutuhan analisis risiko sumber daya ekonomi yang paling rigid sekalipun di satu sisi, bersenyawa daya tempurnya dengan indeks kemampuan membangun kapasitas kelembagaan ekonomi desanya secara mutualis.

Biarkan prakarsa warga desa terkoneksi dengan daya kreatif-imajiner dan inovasi produksi ekonomi desanya, sehingga mutualisme yang menjadi “pasar” ide dan festival gagasan tentang bagaimana membangun struktur BUMDes yang terkelola baik, dapat tumbuh konsisten.

Langkah maju negara, yang melebarkan pintunya agar ketahanan ekonomi berbasis teritorial, bahkan otomatis disahuti balutan mujarab, badan usaha milik antar desa (BUMADes).

Ini sebuah pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan, yang bisa memberi “getok tular”, direplikasi desa sebelah kirinya, menstimulasi pekon sebelah kanannya, guna segera melucuti bajunya agar tak lagi terkategori terpencil dan tertinggal.

Sisi lokalisme, menjawab kegentingan memaksa BUMDes/BUMADes ini–yang terminologinya sarat identitas unik ala desa, sebutlah badan usaha milik kampung/badan usaha milik antar kampung (BUMKam/BUMAKam) seperti di Lampung Tengah dan Tulangbawang, sekaligus sebagai “payung teduh” bagi pemilik bonus demografi negeri ini.

Ambil misal Lampung. Dari sekira 9,8 juta jiwa penduduknya (multietnis pula), sebanyak 67,8 persen merupakan usia produktif 15-64 tahun. Sebuah energi mahadahsyat untuk membuncah senjakala republik dengan bombardir strategi pemberdayaan BUMDes/BUMADes-nya jika terkelola baik, visi kerakyatannya nyata, dan kesanggupan menjalankan business plan rintisan unit usaha perdagangan, pertanian/agraria, dan keuangannya taat asas.

Terbayangkah oleh kita, dari hulu ke hilir, unit usaha BUMKam/BUMAKam di Kampung Bumi Dipasena, Rawajitu Utara, Tulangbawang, Lampung, sanggup mengelola aktivitas delapan kampung berbudi daya udang windu yang kapasitas produksinya mampu memenuhi 52 persen kebutuhan konsumsi udang nasional, dengan omzet per hari Rp13 miliar?

Percayakah kita, tak lama lagi akan mendunia obyek wisata air terjun dan sumber air panas desa di kawasan pegunungan pesisir menghadap laut yang terhampar di sepanjang pesisir Pesawaran? Api kabakh, Pahawang?

Kece adalah hak segala bangsa, canda Youtuber Ria Ricis. Tak tergerakkah hati kalian, wahai pemuda-pemudi desa, membuat betah mata memandang, sepanjang jalan lorong desa, ditingkahi burung pipit terpana, hiasi pemandangan dengan sentuhan seni mural atau meme desa, sembari berlari egrang, hadirkan viral kampung pelangi di kece badai-nya riuh tawa kalian?

Berangkat dari apa yang ada, yang kita punya, berkreasilah. Aktifkan pustaka dan literasi desa. Majukan dengan literasi digital. Bangun radio komunitas desa.

Ajak serta muda-mudi kampung tetangga, hadiri panen raya padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu tentunya. Abadikan menjadi sinematografik video blogging (v-Log), desaku keren bukan?

Ingat zaman keemasan kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan (kelompencapir) yang legendaris semasa muda kakek-nenek dulu? Itu lah potret senyawa biopolitik desa, dan pundak kita memodernisasikannya menjadi desa berkemajuan (desapolitan) sesungguhnya. Mari ringan kaki.(*/bersambung)


Komentar

Komentar

Check Also

DIALOG IMAJINER DENGAN SOEKARNO-HATTA (11): Indonesia Berduka, Riau Berasap, dan Dilema Lembaga Sampiran Negara

Oleh SYAFARUDIN RAHMAN | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung SEUSAI ashar …