OPINI MUHAMMAD HABIBI: Pilrek Unila dan Evolusi Kritik Mahasiswa


BAKAL calon rektor Unila (dari kiri) Prof Dr Satria Bangsawan, Prof Dr Bujang Rahman, Prof Dr Karomani, Prof Dr Irwan Sukri Banuwa, dan Prof Dr Mohammad Kamal | imelda astari/duajurai.co

Muhammad Habibi | Peneliti Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (Puskamsikham) Fakultas Hukum Unila

SEBAGAI agent of change (agen perubahan), mahasiswa dituntut mampu memahami dan mengkritisi berbagai persoalan. Tak hanya politik skala nasional, sekelas pemilihan rektor (pilrek) pun perlu dicermati dan dikritisi mahasiswa.

Pun demikian dengan Pilrek Universitas Lampung (Unila) pada 2-12 September mendatang, seyogianya tak luput dari pantauan mahasiswa. Visi mewujudkan Unila sebagai “Top Ten University 2025” menjadi tanggung jawab besar rektor dalam mengarungi derasnya ombak persaingan perguruan tinggi di Indonesia. Lantas, bagaimana visi tersebut akan terus berkesinambungan oleh rektor Unila dari masa ke masa jika mahasiswa tak kritis mengawal pemilihan tersebut.

Bukan tak kritis, tapi bisa dikatakan “usang” jika kritik yang dibangun hampir sama dengan gerakan mahasiswa pada 1998. Kita harus faktual melihat gaya mahasiswa saat ini. Bila mengkritik suatu kebijakan hanya melakukan demonstrasi, maka potensi perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik kurang signifikan. Bagaimana kritik ilmiah berjalan jika mahasiswa tidak mengubah cara penyampaiannya?

Ingat Sejarah

Era orde baru telah lama berakhir, namun sejarah pemberhentian masa tersebut tak lepas dari peran mahasiswa. Saat itu, mahasiswa berperan penting terhadap perubahan politik Presiden Soeharto yang akhirnya mengundurkan diri. Begitu pula beberapa menteri pada Kabinet Pembangunan VII. Lewat demonstrasi besar-besaran, perubahan politik otorianisme berganti menjadi politik demokratis. Perjuangan itu bahkan sampai saat ini menyisakan duka mendalam, seperti tragedi Semanggi I, II, dan Trisakti.

Melalui perjuangan mahasiswa itulah pada amandemen ke-IV UUD 1945, kebebasan berpendapat dijamin oleh Pasal 28 E ayat (3) sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Adanya jaminan tersebut sampai saat ini membentuk mahasiswa menjadi tonggak terdepan perubahan kebijakan-kebijakan politik dengan aksi turun ke jalan dengan slogan “Hidup Mahasiswa-Hidup Rakyat”. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, mode aksi turun ke jalan tersebut sedikit usang, bahkan terkesan mengulang obsesi sejarah masa reformasi.

Beberapa kalangan menganggap aksi turun ke jalan mahasiswa itu tidak benar-benar murni. Muncul dugaan bahwa ada koneksi antara elite politik dan mahasiswa mengambil pola aksi untuk menggoyang pemerintah. Hal ini seperti pendapat Hasanudin Abdurakhman dalam kolom detik.com, September 2018. Menurutnya, pola aksi mahasiswa selama ini selalu mengarah pada kritik pemerintah eksekutif, partai politik, atau legislatif yang tidak menarik. Sebab, pola pikir masih berpaku pada sejarah lampau dan harusnya mahasiswa tampil kritis keluar dari pola aksi turun ke jalan.

Pendapat tersebut tak sepenuhnya benar. Tapi, juga tak sepenuhnya salah. Sebab, saat ini BEM Unila lebih kreatif melakukan kritik. Setiap Jumat, BEM Unila menggelar aksi kreatif di depan gedung rektorat dengan menggunakan topeng-topeng wajah calon rektor, menggunakan name tag nama calon rektor dan lain-lain. Kegiatan “menulis surat cinta untuk rektor” dengan tema Rapor untuk Rektor, Rektor Baru Harapan Baru dilakukan. Tetapi, perlu diingat bahwa sekreatif apapun bentuk kegiatannya bila kritik subtansi tidak dibangun, maka cenderung sia-sia.

Ciptakan Perubahan

Mengingat pentingnya perubahan mode kritik untuk calon rektor, maka jangan sampai menghilangkan nilai subtansi kritik terhadap persoalan. Tidak perlu panjang lebar. Memiliki angan menciptakan penerus bangsa antikorupsi, tetapi budaya antikorupsi tidak diwujudkan di lingkungan civitas akademika, maka percuma saja. Bagaimana bisa mewujudkan masuk peringkat sepuluh terbaik se-Indonesia jika transparansi anggaran, keterbukaan informasi publik, serta penggagasan kurikulum mata kuliah Pendidikan Antikorupsi tidak dilakukan.

Gagasan terkait antikorupsi perlu disampaikan. Sebab, membangun Indonesia bebas korupsi harus dimulai dari membebaskan dunia pendidikan dari korupsi. Perubahan dapat dilakukan dalam mewujudkan cita-cita masuk peringkat sepuluh terbaik perguruan tinggi di Indonesia dengan komitmen mewujudkan Unila bebas korupsi. Pertanyaannya, adakah selama ini kita semua kritis terhadap hal tersebut?

Kritik mendorong calon rektor Unila agar memasukkan visi-misinya mewujudkan Unila bebas korupsi sangat penting. Memang belum terdengar bagaimana visi-misi seluruh calon rektor. Apakah memasukan program-program antikorupsi di Unila atau tidak. Kritik harus terus dilayangkan kepada seluruh calon. Sebab, jika tak dkiritik, alih-alih ingin mewujudkan program antikorupsi di Unila, memasukannya ke dalam visi-misi pencalonan pun tidak.

Fokus kritik mengenai komitmen calon rektor mewujudkan Unila bebas korupsi sebagai langkah menuju “top ten university 2025” dapat dilakukan dengan berbagai cara, misal menulis opini. Menulis opini tidak hanya dirangkai melalui narasi. Bisa pula dikemas dengan sajian memaparkan data, seperti membuat survei penilaian terhadap calon rektor. Mode-mode seperti ini cukup efektif diterima berbagai kalangan dan civitas akademika. Keilmiahannya pun terjamin karena dalam opini sumber penulisnya jelas dan tidak terkesan “abal-abal” dalam mengkritik suatu persoalan.

Kritik yang dibangun melalui opini tentunya dapat menjadi nilai jual tersendiri bagi mahasiswa Unila dalam mengemukakan pendapat. Mahasiswa Unila pun sepatutnya menjadi garda terdepan perubahan mode kritik pada era teknologi saat ini. Jika kritik-kritik membangun kesadaran calon rektor mewujudkan lingkungan Unila bebas korupsi, bukan mustahil predikat “Top Ten University” diraih oleh Unila. Bahkan, menjadi peringkat satu perguruan tinggi terbaik se-Indonesia pun dapat diwujudkan jika komitmen Unila bebas korupsi kontinu dilakukan rector pada masa mendatang. Semoga!(*)


Komentar

Komentar

Check Also

UIN Raden Intan & Gerakan Konservasi Lingkungan di PTKIN

Oleh MUDOFIR ABDULLAH| Penulis buku Al Quran dan Konservasi Lingkungan, Guru Besar Ilmu Pengkajian Islam, …