OPINI IB ILHAM MALIK: Desain Kota Global untuk Istana Presiden (1)


GRAFIS Joe Chaniago/duajurai.co

IB ILHAM MALIK | Doktor bidang Urban Planning, lulusan The University of Kitakyushu, Jepang | Penerima Beasiswa Monbukagakusho MEXT 2015-2019

BEBERAPA hari lalu, proyek untuk mendesain pusat pemerintahan baru sudah diluncurkan oleh pemerintah. Tendernya sudah dilakukan, dan mungkin saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang masuk untuk mengikuti tender tersebut.

Beberapa komplain yang muncul saat tender ini berlangsung antara lain adanya syarat tenaga ahli yang yang bisa mengerjakan proyek merupakan tenaga ahli yang gelar masternya dari luar negeri.
Sejumlah rekan mempertanyakan alasan pemerintah menetapkan lulusan luar negeri sebagai syarat untuk bisa menang dalam tender.

Ada kemungkinan pemerintah memiliki visi bahwa lulusan luar negeri, yang sejak bergelar master sudah berada di luar negeri, juga memiliki pengalaman 20 tahun lebih dalam mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan perencanaan kota, merupakan orang yang memang pantas untuk memimpin pelaksanaan proyek.

Apa pun perdebatan yang muncul dan apa pun respons yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang jelas proyek ini sudah diluncurkan. Beberapa teman yang mungkin merasa perlu terlibat dalam proyek ini perlu mendekati pemerintah agar bisa mendampingi tim penyusun atau tim konsultan yang akan menyusun master plan yang berkaitan dengan pusat pemerintahan baru.

Rencananya, pusat pemerintahan akan ditempatkan di salah satu wilayah di Pulau Kalimantan, Meski demikian persisnya belum diputuskan secara detail oleh pemerintah. Jadi, bakal berada di mana dan berapa kebutuhan lahannya, memang masih sangat relatif. Dan, tampaknya hal ini nanti akan mengacu kepada hasil dari proyek perencanaan yang disusun oleh pemerintah melalui Bappenas.

Banyak pihak yang mencurigai bahwa calon pemenang dari tender proyek sudah ada. Akan tetapi, terlepas dari polemik dan tuduhan tersebut, yang jelas proyek sudah dilaksanakan dan banyak pihak yang sebenarnya ingin terlibat.

Sayangnya, yang namanya proyek memang hanya satu pemenangnya. Seringkali pula tidak dibuka ruang bagi konsultan proyek yang menang melalui tender terbuka untuk melibatkan banyak pihak di dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Kalau konsultan pemenang berani untuk mengajak pihak lain di luar ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam tender, maka hal ini akan menjadi bumerang bagi konsultan itu sendiri. Pasalnya, bisa jadi, hal ini akan dianggap sebagai sebuah penyelewengan.

Pihak konsultan pemenang yang sudah susah payah mengikuti tender, juga menyiapkan berbagai macam persyaratan, bisa dihukum oleh aparat penegak hukum dngan alasan bahwa mekanismenya salah dan melanggar kesepakatan yang sudah menjadi dasar hukum dalam pengerjaan proyek.

Terus terang, apa yang direncanakan dengan apa yang disyaratkan oleh aturan hukum memang seringkali berbenturan satu sama lain. Sebab, ada lompatan mekanisme perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya, berbagai langkah dilakukan tanpa perencanaan yang detail sebelumnya.

Tentu saja, perencanaan memang ada, dan tahun demi tahun sudah ditetapkan apa saja proyeknya. Sayangnya, hal ini tidak dibahas secara detail. Terutama terkait dengan berbagai macam risiko yang bisa saja muncul, juga hal lainnya yang bisa membuat perencanaan yang disusun konsultan nanti dianggap tidak pas dengan harapan banyak pihak, terutama harapan masyarakat global.

Karena bagaimanapun, desain yang dibuat oleh pihak konsultan nanti, baik konsultan yang berasal dari dalam, maupun dari luar negeri, memiliki tanggung jawab untuk menjadikan kota baru yang notabene pusat pemerintahan baru Republik Indonesia sebagai bagian dari kota utama dunia.

Tentu saja, untuk mencapainya membutuhkan berbagai macam perspektif. Tetapi di sisi lain, satu hal yang patut diperhatikan, bahwa pusat pemerintahan baru Republik Indonesia juga tidak boleh meninggalkan jati diri desain ruang keindonesiaan.

Tantangan besar bagi perencanaan teknis, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kota adalah memasukkan nuansa keindonesiaan dalam perencanaan kota baru. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak suku dan bentuk ruang yang sudah terbentuk sejak lama, yang kemudian berkembang hingga saat ini.

Seharusnya, desain kota baru yang diusung pemerintah merupakan desain dari salah satu atau beberapa lanskap kota-kota permukiman tradisional atau pusat pemerintahan tradisional yang mencirikan keindonesiaan yang sangat beragam.

Memang, kritik utama saya terkait pusat pemerintahan RI yang desainnya diumumkan oleh Kementerian PU beberapa waktu lalu di Bappenas adalah kritik yang berkaitan dengan desain siteplan atau lanskapnya. Terus terang, saya tidak merasakan nuansa keindonesiaan di dalamnya.

Bahwa di dalam siteplan itu ada konsep forest city karena ada begitu banyak pepohonan yang ditanam dan banyak tanaman yang dikembangkan di dalam maupun luar kota, itu saya akui. Tetapi, konsep pengembangan kota yang menempatkan tanaman atau penghijauan di berbagai tempat serta merta menjadikannya forest city.

Ada banyak hal yang harus diperhatikan, terutama yang terkait dengan pengelolaan kota, juga soal infrastruktur dasar kota itu sendiri. Jangan sampai, kota baru sebagai lokasi pusat pemerintahan yang baru nanti mengulang hal yang sama dengan apa yang terjadi sebelumnya di kota lama.

Kalau siteplan dan hal lainnya cenderung tidak mencirikan keindonesiaan, lalu infrastrukturnya juga tidak menunjukkan konsep yang futuristik, kecuali konsep penyediaan angkutan umum massal, sebagai planner saya prihatin dengan konsep yang diusung melalui Kementerian PUPR tersebut.

Karenanya, saya sangat berharap konsultan yang nantinya mengerjakan proyek ini dapat melibatkan berbagai ahli senior di negeri kita. Ahli-hali yang memiliki pengalaman mengerjakan proyek proyek bangunan dan kawasan tradisional. Ini agar nuansa keindonesiaan dari Sabang sampai Merauke dapat dipadupadankan di dalamnya.

Akan tetapi jangan juga dianggap bahwa gagasan ini berkaitan dengan konsep yang diusung dalam Taman Mini Indonesia Indah. Tentu, dalam desain kota baru nanti perlu meramu berbagai macam sumber daya yang sudah kita miliki, dan sudah menjadi ciri keindonesiaan kita.

Itu lah modal dasar kita sekaligus menjadi sumber kekuatan dari kebersamaan yang akan kita jalin terus hingga batas waktu yang tidak terbatas. Nah, kota ini nanti harus juga dapat membangun adab serta etika keindonesiaan yang Bhinneka Tunggal Ika.(*/bersambung)


Komentar

Komentar

Check Also

DIALOG IMAJINER DENGAN SOEKARNO-HATTA (11): Indonesia Berduka, Riau Berasap, dan Dilema Lembaga Sampiran Negara

Oleh SYAFARUDIN RAHMAN | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung SEUSAI ashar …