KPK Awasi Pilkada 8 Kabupaten/Kota di Lampung


Dian Patria, Kasatgas Pencegahan Korwil III Tim Kopsurgah | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi pemilihan kepala daerah (pilkada) di delapan kabupaten/kota di Lampung pada 2020. Pengawasan itu terkait pendanaan pilkada para calon kepala daerah.

“Kami memang ada Tim Politik Cerdas Berintegritas. Tim ini akan menyampaikan kepada para calon kepala daerah agar tidak menerima dana poltik yang tidak sesuai dan melaporkan harta kekayaannya secara transparan, agar publik mengetahui dengan jelas,” kata Dian Patria, Kasatgas Pencegahan Korwil III Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, saat media briefing di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu, 7/8/2019.

Dia mengatakan, terlalu besarnya dana pilkada yang diperoleh dari donatur menjadi akar dari tumbuhnya perilaku koruptif saat si calon terpilih dan menjabat kepala daerah. Namun demikian, KPK hanya bisa memberikan imbauan agar menghindari hal tersebut.

“Memang kami hanya bisa menindak yang ada unsur ASN-nya. Kalau di luar itu memang bukan kewenangan kami. Dalam upaya pencegahan ini, kami hanya bisa mengimbau seluruh calon kepala daerah, dan memberikan pembinaan terhadap para pengusaha agar tidak menjadi donatur serta mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dian, ada benang merah antara biaya pilkada mahal dengan perilaku koruptif pemimpin daerah. Berdasar survei potensi benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada pada 2017 terhadap 150 calon kepala daerah, sebanyak 82,6% calon kepala daerah mengaku ada donatur dalam pendanaan pilkada. Kemudian, sebanyak 71,3% calon menyatakan donatur mengharapkan balasan saat sang calon menjabat. Lalu, 82,2% calon kepala daerah menyatakan sebagian besar calon akan memenuhi harapan donatur tersebut.

“76% harapan donatur adalah diberi kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan, akses kepada pejabat dan banyak harapan lainnya. Itu mungkin menjadi benang merahnya. Sehingga, saat si calon menjabat, terjadi pemberian izin kepada pihak tertentu, atau tidak adanya pengawasan dan sebagainya,” kata dia.

“Data Litbang Kementerian Dalam Negeri pada 2016, biaya pilkada untuk bupati/wali kota sekitar Rp20 miliar-Rp30 miliar, dan untuk menjadi gubernur Rp20 miliar-Rp100 miliar,” tambah Dian.(*)

Baca juga 3 Permasalahan Krusial di Lampung Versi KPK

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Pilkada Metro, Andi Surya Harap KPU-Bawaslu Profesional dan Adil

METRO, duajurai.co – Bakal Calon Wali Kota Metro Andi Surya menghadiri acara peluncuran Pilkada Metro …