Cegah Korupsi, Gubernur Arinal Teken MoU dengan BPN-DJP Bengkulu dan Lampung


GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Kanwil BPN Lampung dan Kanwil DJP Bengkulu-Lampung, Senin, 5/8/2019. Penandatangan itu disaksikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kemeja ungu). | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung. Penandatangan itu disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, di Balai Keratun, kompleks Pemprov Lampung.

“Penandatanganan MoU ini sebagai upaya menyatukan langkah pencegahan korupsi guna mewujudkan clean government dan good governance di wilayah Lampung,” kata Arinal melalui rilis dari Humas Pemprov Lampung, Selasa, 6/8/2019.

Dia mengatakan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan. Tapi, juga yang lebih penting adalah membangun komitmen sumber daya manusia (SDM) itu sendiri. Selain itu, harus dibangun komitmen yang kuat agar seluruh sumber daya, seperti dana dan aset dapat bermanfaat secara optimal.

“Dalam pemberantasan korupsi, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian bersama, yaitu pencegahan dan penindakan. Di antara dua hal ini yang paling mudah dan dapat memberikan hasil yang baik adalah pencegahan,” ujarnya.

Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Eddi Wahyudi menyatakan, MoU tersebut sebagai upaya dalam pensinkronisasian data, optimalisasi pajak pusat dan daerah. Dengan adanya support dari KPK, Pemprov Lampung dan stakeholder terkait, maka akan mampu meningkatkan pajak pusat daerah dan pendapatan daerah.

“Adapun mekanisme yang akan dilakukan, yaitu pertukaran data. Sehingga, data dapat mengalir dengan baik dan pengumpulan (collecting) data dapat dilakukan dengan benar,” kata dia.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung Bambang Hendrawan berharap, MoU tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan kerja sama. Kemudian, menunjukkan komitmen Kanwil BPN guna membantu tugas Pemerintah Provinsi Lampung. Terutama, dalam membantu penyertifikatan bidang tanah untuk digunakan dalam pembangunan maupun kebijakan yang lebih baik.

Sementara itu, Saut menyatakan, tujuan utama pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat dan menciptakan kemampuan berdaya saing. Lampung punya banyak potensi dan kontribusi nasional, tinggal bagaimana meningkatkan kemampuan daya saing. Sehingga, dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Kami memiliki dasar-dasar yang cukup kuat. Mari bersama-sama saling bersinergi dan terbuka, mulai dari ide simple hingga kompleks, guna mendorong Indonesia menjadi lebih baik, maju, sejahtera, dan berdaya saing,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Tingkatkan Hasil Panen, Pairin Ajak Masyarakat Metro Kurangi Konsumsi Beras

METRO, duajurai.co – Wali Kota Metro Achmad Pairin mengajak masyarakat setempat tidak membiasakan mengonsumsi beras. …