3 Permasalahan Krusial di Lampung Versi KPK


DIAN Patria, Kasatgas Pencegahan Korwil III Korsupgah KPK, saat media briefing di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu siang, 7/8/2019. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, ada tiga permasalahan krusial di Lampung. ketiganya, pengadaan barang dan jasa (PJB) bidang konstruksi, pajak alat berat, dan pelanggaran pemanfaatan pesisir serta pulau-pulau kecil.

Dian Patria, Kasatgas Pencegahan Korwil III Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, saat media briefing di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu, 7/8/2019, mengatakan, ihwal PJB dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ada beberapa permasalahan, antara lain paket yang dilelang sudah ada yang punya (ijon). Kemudian, bagi-bagi paket pakerjaan, intervensi oleh dinas/pokja, dan intervensi pada sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

Menurutnya, intervensi pada sistem SPSE tersebut terlihat dari kasus sistem yang tiba-tiba gangguan. Sistem SPSE diretas, sehingga peretas bisa mengubah data untuk memenangkan vendor tertentu. Kejadian itu sejak dua tahun lalu dan sudah dilaporkan ke LKPP dan Polda Lampung.

“Kami fokus pada peretasan ini. Sebab, sangat mungkin tidak hanya di Lampung. kami belum tahu apakah itu memang diretas, atau pura-pura diretas,” kata dia.

Data per Juni 2019, terdapat lima pemerintah daerah (pemda) di Lampung yang melaporkan SPSE-nya diretas. Kelima pemda dimaksud, yaitu Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Timur, Pemkab Tulangbawang, Pemkab Mesuji, dan Pemkab Lampung Utara.

Kemudian, soal pajak alat berat, persoalannya adalah pemungutan pajak pada perusahaan perkebunan di Lampung yang masih terkendala. Belum ada upaya maksimal dari pemerintah daerah yang membidangi. Perusahaan dimaksud adalah perusahaan gula di Lampung Tengah, yakni Sugar Group Company.

“Dalam hal ini, perusahaan tersebut melalui Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menolak membayar pajak alat berat. Kami katakan bahwa KPK tidak ada urusan dengan asosiasi. Sebab, urusannya adalah antara wajib pajak dan penarik pajak,” ujarnya.

Mengenai pelanggaran pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satunya adalah pelanggaran di Pulau Tegal Mas, Kabupaten Pesawaran. KPK menduga ada pelanggaran pemanfaatan pesisir dan pulau kecil berkaitan dengan izin dan pajak.(*)

Baca juga Pencegahan Korupsi, KPK Gelar Media Briefing Bersama Jurnalis Lampung

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Berkunjung ke Panti Asuhan Al Husna, Motor Jurnalis Kupas Tuntas Raib dalam 5 Menit

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Jurnalis Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Sri ketiban sial. Sepeda motornya, Honda Beat …