Operasional Dihentikan KPK, Inilah Dugaan Pelanggaran Pantai Sari Ringgung-Pulau Tegal Mas


KPK menghentikan operasional Pantai Sari Ringgung dan Pulau Tegal Mas dengan memasang plang, Selasa, 6/8/2019. | KPK

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan operasional dermaga penyeberangan Sari Ringgung dan kawasan wisata Pulau Tegal Mas, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Penghentian tersebut hingga pengelola objek wisata itu memenuhi perizinan dan pajak.

Berdasar keterangan tertulis KPK yang diterima duajurai.co pada Selasa, 6/8/2019, dugaan pelanggaran di Pantai Sari Ringgung adalah pelanggaran reklamasi. Pantai Sari Ringgung diketahui berada di kawasan perairan Teluk Lampung bagian utara. Lokasinya tidak jauh dari Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL).

Bentuk pelanggaran lainnya antara lain terkait dengan:

  1. Tidak memiliki izin lokasi reklamasi (Pasal 4 ayat (2) Perpres 122 Tahun 2012)
  2. Tidak memiliki izin lokasi sumber material reklamasi
  3. Tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi (Pasal 4 ayat (2) Perpres 122 Tahun 2012)
  4. Perusakan ekosistem terumbu karang dan vegetasi mangrove (Pasal 69 ayat (1) huruf a UU 32/2009)
  5. Menguasai dan memanfaatkan sempadan pantai (Perda 4/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031).

Sedangkan dugaan pelanggaran di Pulau Tegal Mas, tim menemukan sejumlah fakta:

  • Penanggung jawab dari kegiatan di Pulau Tegal bermaksud menguasai seluruh pulau dan mengubah Pulau Tegal menjadi kawasan wisata yang bernama Tegal Mas. Diketahui kegiatan dilaksanakan mulai Desember 2017 dengan melakukan pembersihan lahan dengan memotong hampir seluruh vegetasi pantai/mangrove asosiasi di sepanjang pantai Pulau Tegal. Kemudian, dilanjutkan dengan pembentukan lahan, pembangunan cottage, fasilitas wisata, reklamasi pantai, dan publikasi. Kegiatan tersebut masih terus berlanjut hingga kini.
  • Objek wisata Tegal Mas juga diketahui telah beroperasi dan melayani wisatawan.  Sementara, izin pengelolaan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan izin lingkungan belum dimiliki oleh Tegal Mas. Selain itu, cottage/villa yang dibuat sudah ditawarkan dan sudah ada transaksi jual beli cottage/villa dengan kisaran harga mencapai miliaran rupiah per unit.

Atas pemanfaatan dan pengelolaan di Pulau Tegal Mas tersebut, telah terjadi pelanggaran meliputi:

  1. Tidak memiliki izin lingkungan (Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 109 UU 32/2009)
  2. Tidak memiliki izin pengelolaan ruang laut (Pasal 16 ayat (2) UU 1/2014)
  3. Merusak vegetasi pantai/mangrove (Pasal 69 ayat (1) huruf a UU 32/2009)
  4. Tidak memiliki izin lokasi reklamasi (Pasal 4 ayat (2) Perpres 122/2012)
  5. Tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi (Pasal 4 ayat (2) Perpres 122/2012)
  6. Melakukan perubahan bentang alam Pulau Tegal Mas (Pasal 69 ayat (1) huruf a UU 32/2009)
  7. Menguasai sempadan pantai dan melakukan jual beli atas bangunan di atasnya (Perda 4/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Pesawaran Tahun 2011-2031).

Pelanggaran tersebut menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung, berupa:

  • Merusak ekosistem terumbu karang dan padang lamun
  • Mengganggu kestabilan daya dukung lingkungan subzona budi daya keramba jaring apung
  • Kegiatan yang dilakukan tanpa analisa lingkungan akan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang tak terukur
  • Menurunkan integritas pemerintah dan penegak hukum di mata masyarakat
  • Berubahnya bentang alam Pantai Sari Ringgung dan Pulau Tegal Mas
  • Terbatasnya akses nelayan dan pembudidaya
  • Tidak tertagihnya kompensasi dalam bentuk pajak dan lain-lain yang sah atas hilangnya fungsi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan vegetasi pantai yang berubah menjadi lahan reklamasi.

Penertiban tersebut merupakan bagian dari implementasi rencana aksi (Renaksi) Tematik KPK terkait sumber daya alam kelautan, yaitu:

  1. Penyelesaian Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Laut dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  2. Penyelesaian pergub turunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Laut
  3. Melakukan pendataan pemanfaatan titik-titik reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan data kepatuhan.

Pelanggaran izin pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diduga juga terjadi di banyak daerah lain. Provinsi Lampung terdapat 132 pulau kecil, termasuk 24 pulau kecil di Kabupaten Pesawaran.(*)

Baca juga KPK Hentikan Operasional Penyeberangan Pantai Sari Ringgung-Pulau Tegal Mas


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …