OPINI IB ILHAM MALIK: Tata Ruang dan Kebencanaan


RATUSAN warga mengungsi ke Pemprov Lampung, Jumat malam, 2/8/2019. Mereka langsung menyelamatkan diri karena mendengar kabar bahwa gempa berkekuatan 7,4 skala richter berpotensi tsunami. | Umar Robani/duajurai.co

Dr Eng IB Ilham Malik, ST., MT | Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota MT UBL

GEMPA beberapa waktu memberikan warning kepada kita, terkait dengan keamanan tempat tinggal setiap warga dari ancaman gempa. Ternyata, tempat tinggal masyarakat selama ini tidak memberikan rasa aman. Tetapi, masalahnya adalah mereka sudah tinggal di lokasi itu sejak lama. Sehingga, tidak mudah bagi banyak pihak untuk mendorong masyarakat pindah ke tempat yang lain. Kalau mereka memindahkan keluarga ke tempat yang baru, maka butuh jaminan secara sosial dan ekonomi. Maksudnya, di lokasi yang baru tersebut masyarakat akan dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Juga adanya kemungkinan untuk dapat lebih memperbaiki kondisi ekonomi mereka, yang akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tempat tinggal mereka sebelumnya.

Masalah yang cukup serius, meskipun tidak begitu tampak dan tidak menjadi masalah dalam kehidupan keseharian adalah bahwa tempat tinggal mereka yang lama ini berada di dalam zona yang rawan terjadi gempa dan tsunami. Ada yang menyarankan kepada masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan lokasi di mana mereka tinggal yang masuk dalam kategori, atau masuk dalam kawasan rawan bencana gempa dan tsunami. Tetapi, ada juga yang menawarkan agar masyarakat pindah ke lokasi baru yang masuk dalam zona aman dari ancaman bencana gempa dan tsunami.

Terkait hal ini, pemerintah harus memberikan pencerahan kepada masyarakat ihwal masa depan masyarakat. Apakah mereka tetap bisa tinggal di lokasi yang lama, atau harus dipindahkan ke lokasi yang baru untuk memberikan jaminan keamanan dari ancaman bencana gempa? Masalah gempa ini memang masalah yang serius, yang kemudian disusul dengan masalah tsunami. Dari berbagai macam bencana, hanya bencana gempa dan tsunamilah yang cukup ekstrem dampaknya. Setiap peristiwa selalu dramatisasi, sehingga menimbulkan trauma kepada masyarakat.

Untuk bencana lainnya, relatif bisa dicegah atau bisa dikendalikan ketika bencana itu muncul. Misalnya, kebakaran, angin kencang, banjir, atau kekeringan. Tetapi, khusus untuk bencana gempa dan tsunami, tidak ada upaya yang bisa dilakukan selain menghindari lokasi di mana bencana gempa itu terjadi dan bisa dirasakan. Juga segera untuk menjauhi kawasan yang bisa terancam oleh tsunami dalam skala kecil maupun dalam skala besar.

Rencana tata ruang wilayah yang selama ini sudah dirancang oleh pemerintah dan sudah diimplementasikan selama beberapa tahun ini, perlu ditinjau ulang dari sudut pandang kebencanaan. Saya memahami bahwa peta kebencanaan dan peta tata ruang sudah di-overlay. Sehingga, bisa diketahui mana zona-zona banyak penduduk dan tidak banyak penduduknya di zona yang ada ancaman bencana gempa dan tsunami. Hanya yang menjadi masalah itu adalah kebijakan pembangunan permukiman yang cenderung masih tetap dilegalkan di kawasan yang rawan bencana.

Bangunan perumahan dalam skala kecil maupun besar yang diajukan oleh pihak pengembang masih tetap diizinkan di lokasi yang rawan bencana. Seharusnya, kalau memang lokasi tersebut masuk dalam kategori rawan bencana gempa dan tsunami, maka pembangunan di lokasi tersebut harusnya bisa diminimalkan, atau bahkan tidak ada pembangunannya.

Walaupun secara teknis ada upaya yang bisa dilakukan, yaitu memastikan bangunan tahan gempa atau bisa beradaptasi dengan gempa. Tetapi, setiap bangunan yang dinyatakan tahan gempa harus mendapatkan sertifikat aman secara struktur dan nonstruktur. Sehingga, ada jaminan bahwa ketika terjadi gempa, maka bangunan tersebut akan tetap aman dan tidak membahayakan penghuninya.

Masalahnya adalah ketika bangunan tersebut dibangun dengan struktur tahan gempa, maka pembangunan strukturnya akan memakan biaya yang mahal. Jika biaya pembangunannya mahal, maka harga jual juga menjadi mahal. Nyatanya, saat ini banyak perumahan yang dibangun oleh pengembang di lokasi yang rawan bencana gempa dan tsunami dijual dengan harga relatif murah. Hal ini menandakan bahwa bangunan yang mereka bangun di lokasi rawan bencana tersebut adalah bangunan yang secara teknis masih bisa dipertanyakan kekuatannya, atau daya tahan dan adaptasinya.

Tetapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan, yakni tentang ide untuk pengosongan bangunan, terutama bangunan perumahan di lokasi-lokasi kawasan rawan bencana gempa dan tsunami. Hal ini harus masuk dalam kebijakan tata ruang pemerintah. Tentu saja, untuk mewujudkannya akan membutuhkan 40 tahunan, atau setidaknya satu generasi. Karena, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tentu tidak mudah bagi masyarakat untuk pindah ke tempat yang baru yang lebih aman dari bencana gempa dan tsunami. Pemerintah juga membutuhkan waktu untuk membangun sarana dan prasarana. Termasuk, perumahan di lokasi yang baru sebagai lokasi tempat tinggal masyarakat yang sebelumnya berada di zona, atau daerah rawan gempa dan tsunami.

Artinya, untuk mewujudkannya membutuhkan waktu, dan waktunya itu bisa saja sangat lama. Tetapi, lama atau sebentarnya proses pemindahan penduduk dari lokasi rawan bencana gempa dan tsunami ke lokasi yang lebih aman, bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Hal yang paling penting adalah kebijakan dan arah pembangunan ini sudah tertuang di dalam berbagai macam regulasi pembangunan di tempat kita. Semuanya harus tertuang di dalam rencana tata ruang wilayah dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk beberapa peraturan daerah yang terkait dengan perizinan pembangunan. Semuanya harus mencantumkan bahwa pembangunan di lokasi kawasan yang masuk dalam kategori rawan bencana gempa dan tsunami, harus diminimalkan atau ditiadakan.

Maka, lambat laun masyarakat yang “baru akan mau” membangun rumah atau tempat tinggal di lokasi kawasan yang rawan bencana gempa dan tsunami tersebut, membatalkan rencananya untuk membangunnya di lokasi itu. Kemudian, dapat memutuskan untuk membangun tempat tinggal di lokasi lain yang telah direkomendasikan oleh pemerintah. Dan lokasi yang masuk dalam kategori rawan bencana gempa dan tsunami tersebut, lambat laun akan turun kualitas bangunan dan infrastrukturnya. Sebab, memang tidak ada lagi pembangunan dan rehabilitasi bangunan di lokasi tersebut, yang gunanya adalah agar mencegah masyarakat memutuskan tetap tinggal di lokasi tersebut. Jadi, memang harus ada rekayasa sosial dan teknis agar masyarakat lambat laun pindah ke lokasi baru dan bangunan baru yang telah disediakan oleh pemerintah di tempat yang aman dari bencana gempa dan tsunami.

Isu gempa dan juga ancaman tsunami beberapa waktu yang lalu, seiring dengan munculnya gempa beberapa kali di tempat kita, harus menjadi warning bagi setiap perencana wilayah dan perencanaan pembangunan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini menandakan bahwa pembangunan dan perizinan pembangunan di lokasi yang rawan bencana gempa dan tsunami harus dihentikan. Harus ada upaya untuk mendorong masyarakat tinggal di tempat yang aman dengan berbagai macam kebijakan pembangunan dan penyediaan fasilitas lainnya. Tentu saja untuk melakukan hal ini, selain membutuhkan waktu yang lama, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, juga akan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar.

Tetapi, hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari kesalahan kebijakan pembangunan yang terjadi sebelumnya, yaitu ketika pemerintah masih terus memberikan izin pembangunan pada lokasi yang rawan bencana gempa dan tsunami, padahal seharusnya tidak boleh ada pembangunan di lokasi tersebut. Dan memang ada kesalahan atau kekeliruan mindset di dalam dokumen rencana tata ruang yang menjadikan lokasi yang rawan gempa dan tsunami tetap boleh dibangun. Seharusnya, lokasi tersebut dijadikan sebagai kawasan cagar budaya atau cagar alam, sehingga tidak ada pembangunan di lokasi tersebut. Tetapi yang ada adalah proses penghijauan, dan penghijauan itu bisa menjadi bagian dari wisata alam pada masa mendatang.

Apakah gempa dan tsunami yang terjadi beberapa hari ini membangun kesadaran kepada pengambil kebijakan dan para perencana tata ruang untuk lebih dalam lagi merancang masa depan kota dan daerah agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada warganya ketika mereka tinggal di lokasi tersebut, ataukah hal ini dianggap sebagai hal yang biasa saja?

Tentu saja saya sangat berharap bahwa isu tsunami dan gempa beberapa waktu yang lalu ini, menjadi pembelajaran kepada para perencana kota dan daerah. Terutama, kepada teman-teman Bappeda dan PU-PR, agar mereka dapat lebih serius lagi memahami situasi perencanaan pembangunan daerahnya. Selain itu, dapat mencari strategi agar kawasan yang masuk dalam zona gempa dan tsunami bisa berubah menjadi kawasan cagar alam dan budaya. Tidak lagi menjadi kawasan permukiman untuk mencegah munculnya kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat. Juga untuk mencegah munculnya korban jiwa ketika bencana gempa dan tsunami itu memang benar muncul.

Masyarakat memang harus bisa beradaptasi dengan gejala alam. Tetapi, beradaptasi itu bukan berarti atau bukan hanya berarti tetap berada di lokasi yang memang rawan bencana. Salah satu bentuk adaptasi lainnya adalah menjauhi lokasi yang rawan gempa dan tsunami yang memang tidak bisa dilawan oleh masyarakat. Pemerintah harus memastikan semua rancangan tata ruang yang mereka muat dalam dokumen tata ruang sudah bisa menjawab tantangan masa depan.

Termasuk, tantangan terkait dengan beberapa bencana dan upaya untuk meminimalkan dampaknya. Juga perlu ada arah kebijakan pembangunan yang jelas, meskipun membutuhkan waktu yang lama dan biaya sangat besar untuk merealisasikannya. Misal, bagaimana caranya agar dapat mendorong masyarakat untuk menetap di daerah yang relatif lebih aman dari bencana gempa dan tsunami. Selain itu, mau meninggalkan lokasi saat ini yang masuk dalam kategori lokasi zona rawan bencana gempa dan tsunami.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

DIALOG IMAJINER DENGAN SOEKARNO-HATTA (11): Indonesia Berduka, Riau Berasap, dan Dilema Lembaga Sampiran Negara

Oleh SYAFARUDIN RAHMAN | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung SEUSAI ashar …