Serius Soal Sanitasi, Gubernur Sumbar: Stop Buang Air Besar Sembarangan


PESERTA International WASH Learning Event di Sumbar | ist

PADANG, duajurai.co – Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ketiga terbawah di Indonesia terkait proporsi perilaku buang air besar di jamban pada penduduk di atas 10 tahun. Dengan persentase masih di bawah 65%, provinsi ini cuma lebih baik dari Papua dan Kalimantan Tengah .

Dalam rilis yang diterima duajurai.co disebutkan, data ini merujuk hasil utama Riskesdas 2018. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta belum menjadikan hal tersebut sebagai kebutuhan dan hak setiap manusia.

Untuk Indonesia, Menurut data BPS, akses sanitasi saat ini adalah 74,58%. Dari 74,58% akses tersebut, yang termasuk sanitasi aman hanya 7,42%. Dapat dipastikan Indonesia tidak dapat mencapai target RPJMN 2019 untuk mencapai akses 100%.

Terkait itu, melalui Program Voice for Change Partnership (V4CP), SNV Indonesia menjadi tuan rumah gelaran International Wash Learning Event. Bertempat di Padang, Sijunjung, dan Solok gelaran ini berlangsung pada 22-26 Juli 2019. Acara dihadiri oleh perwakilan Kedutaan Besar Belanda, AKKOPSI, SNV Belanda, SNV Kenya, SNV Ghana, PKBI, LP2M, YKWS, dan Mitra Bentala.

International Learning Event merupakan kegiatan tahunan. Negara peserta saling berbagi pengalaman mengenai cara menciptakan pasar, lingkungan yang mendukung, dan rantai pasok dalam sektor sanitasi guna mencapai ODF dan akses sanitasi universal.

Pelibatan sektor swasta dalam isu sanitasi juga menjadi salah satu topik penting. Direktur Sustainability Danone, CEO Cleanomic, dan CEO Toilet Rates berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai peran swasta dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan NGO untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan PBB atau biasa disebut SDGs (Sustainable Development Goals). Lebih khusus, tujuan ke enam dalam memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi berkelanjutan di Indonesia.

Dalam rangkaian kegiatan ini dilakukan pula audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat Prof Dr Irwan Prayitno Psi MSc. Rombongan terdiri dari Sekretaris Satu Kedutaan Belanda, Direktur SNV Indonesia, SNV Belanda, SNV Kenya, SNV Ghana, para direktur NGO Lampung (YKWS dan Mitra Bentala), serta Sumaber PKBI, LP2M). Mereka mendiskusikan upaya untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam percepatan pembangunan sanitasi di Sumatera Barat.

Difasilitasi oleh Akkopsi, audiensi diawali dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan, praktik baik, dan tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia, Belanda, Kenya, dan Ghana.

Pemprov Sumbar juga menjelaskan beberapa program yang sudah dilakukan yakni monev desa ODF dan verifikasi kabupaten/kota ODF, serta pemberian lebih dari 1.700 jamban gratis kepada masyarakat. Meski demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi. Saat ini baru 2 dari 19 kabupaten di Sumatera Barat yang ODF.

“Sumbar punya banyak sungai dan pantai sehingga BAB di sungai dan pantai sudah membudaya. Bahkan dulu di Pariaman terkenal dengan WC terpanjang. Untuk itu harus dimulai pendekatan bahwa BAB itu di WC, bukan di sungai atau pantai,” kata Irwan Prayitno.

“Pemprov Sumbar serius untuk mencapai target sanitasi. Sumbar memang ada peningkatan, namun secara persentase belum maksimal. Kunci utama yang sedang kami upayakan yakni koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan meningkatkan kesadaran masyarakat.” lanjutnya.

Irwan menyatakan berkomitmen untuk menjadikan Sumatera Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang ODF. Karenanya, langkah nyata setelah audiensi ini adalah menyusun peraturan gubernur (pergub) mengenai percepatan pencapaian ODF dan pembangunan sanitasi.

Selanjutnya, Gubernur berkomitmen untuk memonitor dan mengontrol pemerintah kabupaten/kota dalam hal perencanaan, sistem (melalui pergub), kepemimpinan, sosilisasi pentingnya sanitasi kepada masyarakat, dan pelibatan sektor swasta.

Permasalahan sanitasi, menurut Irwan, menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu pemerintah daerah di berbagai tingkatan dan lini perlu membangun kemitraan dengan berbagai kalangan masyarakat, pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, penyedia layanan, dan pihak swasta termasuk mengoptimalkan potensi CSR sebagai sumber daya program.

Media massa pun memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi untuk membantu perubahan perilaku di masyarakat dan sebagai suara advokasi untuk kebijakan sanitasi yang lebih menyeluruh dan inklusif.

“Semua ini berkat kerjasama dengan semua pihak sehingga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan sanitasi berjalan dengan baik. Mulailah stop buang air besar sembarangan,” tegas Irwan Prayitno.

SNV adalah organisasi pembangunan nirlaba Belanda dengan fokus kepada pengembangan aktor pembangunan dengan meningkatkan kapasitas lokal, meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan, menguatkan sistem pemerintahan, serta mendukung kelompok marjinal dengan menciptakan akses pasar untuk masyarakat prasejahtera.

Dibentuk di Belanda pada 1965, kini SNV telah bekerja di lebih dari 30 negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.


Komentar

Komentar

Check Also

Manfaatkan Lahan di Loteng, Suami Istri di Natar Ini Produksi Sayur Hidroponik

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pasangan suami istri, Inggrid Putri Surahman dan Setiaji Bintang Pamungkas, memanfaatkan lahan di …