Indonesia Pakai Sistem Kekuasaan Kehakiman, Dr Rudy: UUD Harus Dikaji Lagi 


DOSEN Fakultas Hukum Unila Dr Rudy | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengamat hukum Universitas Lampung (Unila) Dr Rudy menilai, terdapat persoalan mendasar dalam UUD 1945, sehingga harus dikaji lagi. Misal, apakah nanti menemukan model kekuasan hukum atau kekuasaan kehakiman.

“Kalau sekarang kan kekuasaan kehakiman. Nah, ini bisakah kemudian mendesain ulang sistem penegakan hukum dalam suatu ketentuan konstitusional, yaitu kekuasaan hukum,” kata Rudy usai focus group discussion (FGD) ihwal penegakan hukum di lantai II Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis, 18/7/2019.

Lulusan Kobe University, Jepang, itu mengatakan, salah satu hal yang dipersoalkan dalam FGD adalah posisi presiden dalam sistem penegakan hukum dan peradilan. Artinya, harus melihat langsung ketentuan konstitusi. Dalam konstitusi masih banyak peluang turut sertanya presiden dalam penegakan hukum.

Menurutnya, intervensi dari presiden memang bisa menjadi hal yang positif. Namun, bisa juga menjadi negatif. Hal positifnya, presiden dapat mengembalikan keadilan. Tapi, tak menutup kemungkinan presiden malah menjadi sewenang-wenang.

“Maka, lembaga pengkajian ini tugasnya menganalisis dan mengkaji hal tersebut untuk ke depan bagaimana sistem yang baik,” ujarnya.(*)

Baca juga FGD MPR-FH Unila, Penegakan Hukum Tak Bisa Dilepaskan dari Aspek Politik

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Soal Tertembaknya Mahasiswa UBL, Polda Lampung Tepis Kabar Transaksi Senjata

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menepis kabar transaksi senjata dalam peristiwa tertembaknya Rahmat Heryanto, …