DIALOG IMAJINER DENGAN SOEKARNO-HATTA (2): Timur Sumatera Alternatif Ibu Kota RI


Soekarno-Hatta | ist

Oleh SYAFARUDIN RAHMAN | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

BERBEKAL baling-baling bambu ala Dora Emon yang ”diwariskan” Christianto Wibisono, saya berhasil melanjutkan dialog dengan Proklamator RI, Bung Karno dan Bung Hatta.

Syafarudin: Bapak Proklamator, kita kembali ke soal rencana Presiden Jokowi dan Bappenas yang sekarang mau mencari lokasi baru ibu kota negara, pendamping Jakarta. Mereka ingin membuat wilayah berpasangan ala Kuala Lumpur-Putera Jaya, atau ala Sidney-Canberra, bagaimana Bapak melihatnya?

Bung Karno: Bagus-bagus saja, tapi mesti cermat dan hati-hati. Lihat pengalaman lampau dan jejak sejarah. Tiga puluh dua tahun Jenderal Soeharto menjadi Presiden pengganti saya, dengan daya dukung luar biasa, stabilitas, grup konglomerasi, pers terkendali, minim oposisi, Dwi Fungsi ABRI, dan CSIS.

Ternyata dengan jarak sebegitu dekat belum berhasil kan merelokasi pusat pemerintahan baru ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Padahal itu penting dalam rangka mengurangi sedikit beban Jakarta. Apatah lagi sekarang era reformasi, liberal, jelang bonus demografi dan barisan oposisi menguasai netizen serta sosial media.

Bung Hatta: Perkembangan terbaru Bung Karno, pekan lalu gubernur se-Sumatera mendukung presentasi dan gagasan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tentang kawasan timur Lampung (Katila) siap dikaji sebagai alternatif pusat pemerintahan RI mendatang. Lebih dekat dari Jakarta, ketimbang zaman kita dulu berpindah ke Bukit Tinggi dan Yogyakarta.

Bung Karno: Hatta, apa isi presentasi gubernur baru yang belum genap seratus hari itu.

Bung Hatta: Betul belum genap seratus hari, tapi Gubernur ini dari administratur berpengalaman, pernah kepala dinas kehutanan dan terakhir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Wawasan dan pengalamannya lumayan.

Dia memaparkan enam keunggulan Provinsi Lampung dari sisi geostrategis, demografis, lahan negara yang cukup, keragaman etnis atau sosial kultural, pertahanan-keamanan, center of excellence di bidang pendidikan ditandai 35% mahasiswa di pintu gerbang Sumatera itu berasal dari luar Lampung.

Syafarudin: Izin proklamator, bila saya nilai dan bandingkan pidato Gubernur itu dengan pidato Rektor Unila Prof Hasriadi pada 2017, maka Arinal presentasinya perspektif Lampung an sich, sedangkan Prof Hasriadi perspektif Sumatera dengan pendekatan substitusi fungsi beban Pulau Jawa. Profesor itu membagi peran-peran strategis yang mesti diemban Provinsi Lampung sampai Aceh serta provinsi kepulauan.

Prof Hasriadi berpandangan Lampung pas sebagai pusat pemerintahan, Sumatera Selatan pusat kesehatan dan olah raga, Bengkulu dan Sumatera Barat perluasan wilayah industri maritim, sedangkan Riau, Kepri, Babel sebagai pusat perdagangan dan pariwisata. Kemudian, Jambi, Sumatera Utara dan Aceh wilayah perkebunan.

Bung Karno: Setelah Rakorgub se-Sumatera, menarik bila ditindaklanjuti pertemuan forum rektor se-Sumatera. By the way, Lampung itu memang bak gadis manis yang banyak dilirik, sebab setiap penduduk Sumatera yang ke Jakarta melintasi darat dan menyeberang ke Pelabuhan Merak pasti melalui Lampung.

Bung Hatta: Bung karno, di lampung sekarang banyak rumah makan padang, tapi Lampung tidak bisa mengalahkan negeri kami, di mana tiap rumah di sana rata-rata menyajikan masakan dengan menu Padang.

Bung Karno: Kok dialog ini jadi ngelantur bahas masakan Padang yang nikmat itu. Saya suka rendang, tunjang, dan asam padeh. Tambo cieek…Hahaha (kami semua tertawa lepas). Ayo Bung Syafarudin, lanjutkan terarah dialog ini.

Syafarudin: Saya setuju dengan pandangan Bung Karno soal kondisi objektif Provinsi Lampung yang bak gadis manis dari berbagai sisi sehingga layak disunting mendampingi Jakarta. Uniknya, akademisi yang menjelaskan dan menunjuk Lampung layak sebagai pusat pemerintahan baru mendampingi Jakarta sebagai kota bisnis dan perdagangan, itu ternyata berasal dari akademisi Pulau Jawa. Mereka ialah Prof Sutikno, guru besar geografi UGM (2007); Prof Teuku Abdullah Sani, guru besar ITB (2010); dan ProfMudrajat Kuncoro, guru besar FEB UGM (2019). Plus, terakhir sepuluh Gubernur se-Sumatera kemarin.

Saya juga setuju dengan Bung Karno, soal perlunya hati-hati tim Kepresidenan, terutama pembantunya yang bernama menteri ketua Bappenas itu. Karena bukan menteri lulusan Lemhanas, jadi dia kurang paham dan tidak terbiasa cara berpikir asta gatra atau delapan perspektif mata angin.

Bung Hatta: Ya betul, dari beberapa dialog nasional yang dilakukan Bappenas, sumber yuridis acuannya tidak jelas dan perspektifnya dibatasi teknis dan ekonomi semata. Indonesia era reformasi menekankan demokrasi konstitusi, semua ada dasar yuridis yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, terlebih dahulu yang dituangkan dalam UU dan aturan turunannya.

Contoh kasus kecil pemekaran daerah itu ada kriteria, indikator, tahapan dan prosedur yang disepakati dalam UU serta PP. Landasan yuridis itu lah yang dioperasionalkan. Ini belum ada landasan yuridis, belum ada indikator yang disepakati resmi, kok langsung main tunjuk lokasi Kalimantan.

Oposisi, akademisi, milenial, dan netizen yang kritis wajar berkata: kok menteri yang ini berjalan sendiri meninggalkan menteri-menteri yang lain yang terkait agenda besar IKN.

Bung Karno: Hatta, kau tidak pernah berubah dari dulu. Ku out spoken dan kritis. Kau jeli melihat blind spot. Aku suka sikap itu khas warga Andalas.

Hatta, itu lah bedanya zaman kita dahulu dengan sekarang. Kita berpikir, membuka aneka buku referensi, merenung, diskusi, berdebat panjang. Sudah matang baru kita putuskan dan laksanakan. Sekarang, diskusi dan debat panjang jarang dilakukan kabinet, yang penting kerja, kerja, kerja. Padahal dalam era liberal dan kemajuuan teknologi 4.0 ini, netizen, barisan oposisi, semakin banyak, cerdas dan kritis.

Syafarudin: Proklamator, tapi generasi bangsa ini berkembang unik. Untuk mencari juru masak terbaik, penyanyi terbaik, dai, komika, penyanyi dangdut, mereka menggelar kontestasi di televisi yang ditonton secara live oleh ratusan juta masyarakat yang akan kirim SMS untuk menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tereliminasi. Dalam konteks IKN baru, kenapa pemerintah terkesan elitis dan tertutup. Tidak berani mengumumkan dan kontestasi live di televisi?

Bung Hatta: Masih ada pemahaman sempit dan takut keliru bicara di depan publik dari sebagian pembantu Presiden. Ada yang diam-diam berpandangan orang daerah kurang mengerti soal ibu kota negara, orang daerah masih kurang kapasitas untuk memikirkan Nusantara. Padahal saat mereka tampil bicara di publik kadang substansi yang dibicarakan itu sudah ketinggalan.

Soal dialog nasional kemarin, belajarlah dari pengalaman negara sahabat agat tidak gagal seperti kasus kota Brasilia. Itu kan dua tahun lalu sudah disinggung dalam pidato Rektor Universitas Lampung.
Kala itu, Prof Hasriadi menyampaikan bahwa pendistribusian beban Pulau Jawa membutuhkan lokasi yang strategis, mudah untuk dicapai, berbiaya murah yang memudahkan mobilisasi orang dan barang.

Dengan begitu, dapat terhindar dari kegagalan eksekusi perencanaan sebagai akibat keengganan penduduk untuk bermigrasi. jangan seperti yang dialami oleh (1) Brasilia sebagai pengganti Rio de Janeiro di Brasil, (2) Dodoma sebagai pengganti Dar es Salam di Tanzania, dan (3) Markazi sebagai calon pengganti Teheran di Iran.

Bung Karno: Anak bangsa kita masih bereksperimen dan sama-sama belajar membangun peradaban dan demokrasi. Oleh karena itu dituntut kesabaran dan keiklasan semua pihak menuntaskan warisan gelombang revolusi ini.

Syafarudin: Izin Proklamator, hari menjelang redup, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang keliru. Mohon berkenan pekan depan kita berdialog lagi dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullohi wabarakatuh.(*/bersambung)


Komentar

Komentar

Check Also

UIN Raden Intan & Gerakan Konservasi Lingkungan di PTKIN

Oleh MUDOFIR ABDULLAH| Penulis buku Al Quran dan Konservasi Lingkungan, Guru Besar Ilmu Pengkajian Islam, …