Soal PPDB Zonasi di Lampung, Ini Kata Rektor IIB Darmajaya Firmansyah


REKTOR IIB Darmajaya Firmansyah (berbaju putih) bersama Ary Meizary Alfian, dr Really Reagen dan Ahmad Muslimin dari TIM Relawan DKI Lampung | ist

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Rektor IIB Darmajaya Firmansyah Y Alfian mengatakan, ada baiknya Pemerintah Provinsi Lampung memperhatikan dan menindak lanjuti rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung soal sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu diungkapkan Firmansyah saat dialog bersama Bendahara Yayasan Alfian Husin Ary Meizary, serta dr Really Reagen dan Ahmad Muslimin dari TIM Relawan DKI Lampung

“Dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB tahun ini di Provinsi Lampung ada dua hal yang membuat Ombudsman RI perwakilan Lampung merekomendasikan penghentian sementara pengumuman PPDB, yaitu Juknis PPDB Zonasi di terbitkan oleh Kadisdikbud, bukan oleh Gubernur Lampung. Kemudian, adanya penambahan syarat Surat Domisili dari Disdukcapil setempat, padahal cukup surat keterangan dari RT/RW di legalisir lurah/Kades/Kakam/Kakon setempat saja,” kata Firmansyah melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co.

Firmansyah menerangkan, untuk tahun ajaran 2019/2020 sistem zonasi PPDB TK, SD, SLTP dan SMU/SMK berdasarkan Permendikbud No:51/2018 yang diundangkan pada 31/12/2018 mengatur PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur yakni jalur zonasi dengan kuota tertinggi 90%, jalur prestasi 5%, dan jalur perpindahan orang tua peserta didik dengan kuota 5%.

Setelah Permendikbud diundangkan, maka dalam enam bulan Pemerintah Daerah menyusun Juknis serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Juknis PPDB diterbitkan oleh kepala daerah atau gubernur yang menjabat. Permendikbud No.51/18 didampingi Surat Edaran Bersama (SEB) Mendikbud dan Mendagri RI No:1 tahun 2018 tentang Pelaksanaan PPDB. Sedangkan sistem Zonasi PPDB sebelumnya berdasarkan Permendikbud  No:14/2018 yang diundangkan pada 7 mei 2018.

“Pelaksanaan sistem zonasi secara nasional selama 3 tahun ini ada kemajuan dalam prakteknya. Bahkan tahun ini telah menggunakan online sehingga transparansi PPDB dapat dilihat oleh calon dan orang tua/keluarga anak didik, meski belum sempurna secara keseluruhan. Hal itu karena fasilitas pendukung pokok, primer dan sekunder maupun secara teknologi masih minim,” papar Firmansyah.

Namun demikian, lanjutnya, sistem zonasi diterapkan Kemendikbud untuk pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan. Sehingga tidak ada lagi paradigma sekolah unggulan dan non unggulan di masyarakat. Karena PPDB zonasi juga dapat meningkatkan kualitas sekolah dengan adanya pemerataan suprastruktur dan infrastruktur, dan sebagai upaya negara dalam mencerdaskan anak bangsa sesuai bintang arah Pancasila.

“Dalam pelaksanaan zonasi sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengadopsi program Billing Walikota Herman HN, yang telah terlaksana sebelum adanya sistem zonasi PPDB dari Kemendikbud RI,” ujarnya.

“Lalu, soal verifikasi dokumen, dokumen harus valid berbasis digitalisasi untuk menghindari oknum yang bermain agar anak didik di luar zonasi bisa masuk ke sekolah tertentu yang diinginkan,” imbuhnya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

1.257 Mahasiswa KKN Itera Dilepas ke 82 Desa

JATIAGUNG, duajurai.co – Sebanyak 1.257 mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera) dari berbagai program studi akan …