OPINI SYAFARUDIN RAHMAN: Milad Arinal-Jokowi dan Etika Pejabat Beriklan


GRAFIS Joe Chaniago | duajurai.co

SYAFARUDIN RAHMAN MA | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi dan Presiden Jokowi sama-sama lahir pada bulan Juni. Mereka cuma beda tanggal dan tahun. Arinal lahir 17 juni 1956, sedangkan Jokowi lahir 21 juni 1961.

Sebagai pejabat publik dan pemimpin aparatur pemerintahan mungkin mereka berdua menganggap mengenang hari lahir atau milad adalah urusan pribadi dan bermakna eksklusif, cukup dirayakan di tengah keluarga.

Tapi tidak bisa dinafikan kultur aparatur, birokrasi, pengusaha dan masyarakat kita masih kental mewarisi sikap primordial dan feodal. Mereka (biasanya pejabat birokrasi di Sai Bumi Ruwa Jurai) akan pasang iklan ucapan ultah ukuran besar-besar di media cetak atas nama dan jabatannya dengan menggunakan dana APBD. Syukur-syukur bila sekarang sudah insyaf.

Iklan Lebay Kerap Berulang

Iklan lebay ini saya catat muncul 3 gelombang di Lampung sejak tahun 2006. Mmuncul lagi pada 2011 dan 2017. Iklan ucapan ultah di media massa yang tergolong iklan lebay ini, kemudian saya tandai memiliki variasi lain, yakni iklan ucapan selamat atas kelahiran putra dan cucu kepala daerah di sebuah kabupaten tua yang disampaikan jajaran kepala dinas, camat, dan unsur birokrasi (Syafarudin, ”Perlawanan dan Kelucuan Birokrat”, Lampung Post, 21/03/2006).

Yang pernah fantastis yakni iklan ucapan selamat atas kelahiran anak ketiga bupati sebuah DOB yang disampaikan wakil bupati, sekda, dan seluruh kepala SKPD di koran harian tertua di lampung, satu halaman penuh (18/03/2011).

Meski dikritik, enam tahun kemudian iklan serupa muncul kembali. Iklan ucapan selamat ulang tahun kelahiran kepala daerah dari kepala dinas dan kepala daerah muncul lagi di kabupaten lain. Kala itu tayang di beberapa koran lokal pada 20 juli 2017. Fenomena unik nan memalukan ini kembali mengusik kesadaran pemahaman publik dan teman-teman saya di sosial media.

Deviasi Memahami Substansi

Di satu sisi kita maklum pejabat dan jajaran birokrasi ingin menunjukkan rasa persaudaraan dan perhatian terhadap sesama, atasan atau pimpinan. Namun di sisi lain, iklan ucapan di ruang publik yang mungkin tidak diminta atau tanpa sepengetahuan kepala daerah, itu bisa jadi malah mendegradasi moral, performa, kualitas, dan kepercayaan publik terhadap kepala daerah dan mereka semua.

Mengapa? Karena momentum anak lahir dan ultah seseorang merupakan urusan dan kebutuhan privat bukan urusan dan kebutuhan publik (lihat Haryatmoko, ”Etika Publik”, 2012.hal 54).

Celakanya, perayaan urusan privat di ruang publik dengan iklan besar-besar di media cetak itu cenderung menggunakan dana publik (APBD) bukan dana pribadi. Teman-teman saya di dunia maya rata-rata tidak yakin kalau para pejabat dan birokrat itu menggunakan dana pribadi untuk membayar iklan mengatasnamakan jabatan mereka.

Deviasi memahami substansi, bias memilih forum ekspresi yang tepat, dan penyimpangan alokasi anggaran untuk kegiatan pribadi ini lah yang bisa malah mendegradasi moral, performa, kualitas, dan kepercayaan publik terhadap kepala daerah, wakil kepala daerah, jajaran birokrasi, dan pejabat publik lain yang tergabung dalam forkopimda.

Bakal Dicibir Presiden

Pejabat publik di Lampung bisa jadi akan dicibir Presiden Jokowi dan para menterinya karena dianggap tidak memahami visi revolusi mental dan mengabaikan gerakan penghematan untuk pembangunan rakyat. Bahkan bisa dinilai cenderung menerabas asas umum penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang gencar didorong Bappenas dan Mendagri.

Terutama asas responsif (mengutamakan respons terhadap urusan dan kebutuhan publik di atas urusan pribadi), asas profesional (bisa membedakan urusan/ruang pribadi atau urusan/ruang publik), asas efisiensi dan efektifitas (bila lebih murah dengan datang berkunjung, kirim karangan bunga atau SMS, kenapa mesti boros beriklan di ruang publik), asas kesetaraan (petani miskin melahirkan anak dan milad apakah juga diberi iklan ucapan oleh pejabat publik?), dan asas akuntabilitas (urusan publik ditanggung dengan dana publik, urusan pribadi ditanggung dengan dana pribadi, jangan dicampur aduk, dan ini membutuhkan klarifikasi terukur).

Bahkan lebih jauh, iklan ucapan yang dianggap sudah biasa dan sepele, itu bisa saja berimplikasi hukum apabila jajaran pengawasan/penindakan eksternal mengkritisinya dan berniat meluruskan potensi penyimpangan ini.

Seluruh kepala daerah dan ejabat publik di Lampung yang berada dibawah pembinaan Gubernur (sesuai amanat UU Pemda Nomor 23/2014) tampaknya perlu memahami kembali hakikat revolusi mental, imbauan penghematan, etika pemerintahan, etika birokrasi, dan khususnya etika beriklan.

Etika merupakan seperangkat sistem moral, norma, nilai filosofi, ilmu pengetahuan, dan aturan yang mengatur kepantasan beraktivitas. Etika lebih tinggi nilainya ketimbang aturan itu sendiri.

Etika dirasakan dengan hati dan kalbu, sedangkan aturan dirasakan dengan logika semata. Penerapan etika menghasilkan baik-buruk dan pantas-tidak pantas, sedangkan penegakan aturan hanya menghasilkan benar atau salah.

Benar secara aturan belum tentu baik menurut etika. Sebaliknya, baik menurut etika jelas termasuk sudah menjalankan aturan dengan benar.

Etika Beriklan Pejabat Publik

Pejabat publik tidaklah dilarang beriklan. Pejabat publik boleh beriklan di media cetak dan elektronik asalkan memperhatikan substansi, asal anggaran, etika, dan jenis iklan yang disarankan oleh Dewan Periklanan Indonesia (DPI).

DPI yang beranggotakan berbagai asosiasi itu pada 2007 telah menerbitkan buku Etika Pariwara Indonesia (EPI). EPI sebagai ’fiqh iklan’ itu pun sudah mengatur bahwa iklan pejabat publik masuk kategori iklan pamong, iklan kebijakan publik, dan iklan layanan masyarakat sepanjang informasi yang disampaikan menyangkut urusan publik dan bukan urusan pribadi.

Menarik menggarisbawahi pandangan Sheldon Steinberg dan David T Austern dalam bukunya ”Goverment, Etichs and Managers: A Guide to Solving Etichal Dilemmas in the Public Sector (1999)”. Mereka menulis bahwa publik yang melakukan pembiaran terhadap pengabaian etika oleh pejabat berarti selangkah lagi membiarkan pejabat mengabaikan hukum yang biasanya menemui kesadaran kolektif setelah ada aktor atau model yang meringkuk dalam tahanan.

Birokrasi ABS, dan Nasib kepala Daerah

Peringatan Steinberg dan Austern ini saya catat terbukti dampaknya. Kepala daerah yang ultah diiklankan dengan disponsori birokrasi ABS (asal bapak senang) pada 2006, ujungnya masuk ke hotel prodeo. Si kepala daerah mendepositokan dana APBD ke bank swasta, bank swasta tersebut belakangan kolaps dan uang daerah lenyap.

Iklan ultah kepala daerah persembahan birokrasi ABS pada 2011, ujungnnya gagal mengantarkan kepala daerah di daerah otonomi baru itu lanjut dua periode. Dia kandas pada pilkada 2015 akibat masyarakat muak dengan kelakuan bupati yang konon hobi karaoke di kantor-kantor dinas dan bangun siang itu.

Iklan untuk ultah anak kepala daerah pada 2017 yang dipersembahkan birokrasi ABS, ujungnya mengantarkan kepala daerah yang berbatasan dengan sumatera selatan itu, kena OTT dan kini meringkuk di prodeo. Pepatah tua mengajarkan apa yang kau tanam dan kau biarkan itu lah yang akan kau petik. Tabiik pun.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

RESENSI BUKU: Ikhtiar Tokoh NU Lampung untuk Perjalanan Indonesia

Judul: NU Mengawal Perubahan Zaman Penulis: Dr Abdul Syukur, M.Ag; Akhmadi Syarief Kurniawan, S.Ag; Dr …