Terima Masukan Ombudsman, Disdik Lampung Tunda Pengumuman Hasil PPDB SMA


Sulpakar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menunda sementara pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK negeri. Keputusan tersebut setelah mempertimbangkan masukan dari Ombudsman RI Perwakilan Lampung.

“Untuk saat ini, kami tunda sementara pengumuman PPBD,” kata Kepala Disdikbud Lampung Sulpakar kepada duajurai.co via telepon, Kamis, 20/6/2019.

Dia mengatakan, penundaan itu karena mempertimbangkan persoalan zonasi. Dalam pelaksanaan PPDB, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan kebenaran domisili. Namun, pihaknya menerima saran dari Ombudsman bahwa keterangan domisili cukup dari kelurahan/RT, tak perlu Disdukcapil.

“Maksud keterangan domisili dari Disdukcapil agar lebih selektif dan tidak ada manipulasi. Tapi, hal ini kami pertimbangkan lagi,” ujarnya.

Sulpakar menambahkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Nanti akan dilakukan kajian ihwal PPDB. Dengan demikian, pengumuman PPDB setelah ada keputusan gubernur.

Sebelumnya, Ombudsman meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membatalkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Tahun Ajaran 2019-2020. Sebab, juknis yang dikeluarkan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) 51/2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Juga Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan PPDB.(*)

Baca Ombudsman Minta Pemprov Lampung Batalkan Juknis PPDB SMA/SMK Negeri

Laporan Umar Robani


Komentar

Komentar

Check Also

Diskusi KAMMI, Syarif Hidayat Usul Program Biling Bandar Lampung Dihapuskan

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Anggota Komisi IV DPRD Bandar Lampung Syarif Hidayat mengusulkan penghapusan program bina …