Tanpa Menunggak, Arinal Djunaidi Bayarkan DBH Kabupaten/Kota di Lampung


GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi didampingi Wakil Gubernur Chusnunia Chalim meneken SK ihwal penetapan perhitungan pembagian dana bagi hasil pajak daerah Provinsi Lampung triwulan I tahun anggaran 2019 kepada pemerintah kabupaten/kota . | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen membayarkan dana bagi hasil (DBH) triwulan I sampai triwulan IV kepada kabupaten/kota tanpa menunggak. Juga berkomitmen melunasi utang DBH triwulan III dan IV tahun 2018.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung bersama Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung. Rakor berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 20/6/2019.

“Dana bagi hasil kepada kabupaten/kota pada triwulan I sampai IV, dan seterusnya akan saya bayarkan tanpa menunggak (hutang). Saya juga akan melunasi hutang DBH Pemprov Lampung kepada kabupaten/kota pada triwulan III dan IV 2018 pada 2019 dan 2020,” kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co.

Arinal berkomitmen selama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Pemprov Lampung tidak akan memiliki utang. Pihaknya bertanggung jawab membuat utang pemprov menjadi nol, mulai hari ini. Dia juga berjanji bahwa pembayaran DBH tanpa utang.

“Utang kepada kabupaten/kota pada Desember 2018 sebesar Rp789 Miliar. Perinciannya, DBH pajak daerah sebesar Rp704 miliar, dan pajak rokok Rp85 miliar. Utang tersebut akan dibayarkan dengan menggunakan 50% DBH milik Pemprov Lampung. Rencananya, pembayaran pada triwulan IV 2019 dan 2020,” ujarnya.

Bulan ini, lanjut dia, Pemprov Lampung akan membayarkan DBH triwulan I sebesar Rp181 miliar. Sedangkan triwulan II pada Juli dan triwulan III dibayarkan pada Oktober mendatang. Kemudian, pembayaran utang Pemprov Lampung kepada kabupaten/kota pada triwulan IV 2019 dan tahun depan.

“Terkait DBH, kami akan buat surat keputusan (SK), sehingga lebih detail dan transparan. Selain itu, DBH ini juga tidak akan menginap, bahkan tidak utang lagi,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Arinal juga menandatangani SK Gubernur Lampung Nomor: G/ 464 /VI.03/HK/2019 tanggal 17 Juni 2019. SK tersebut ihwal penetapan perhitungan pembagian dana bagi hasil pajak daerah Provinsi Lampung triwulan I tahun anggaran 2019 kepada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Banyak Nasabah Lampung Berkurang Saldo, Bank Mandiri: Kami Pastikan Tidak Hilang

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Bank Mandiri tengah melakukan pemeliharaan (maintenance) sistem teknologi informasi (TI) untuk …