Ombudsman Minta Pemprov Lampung Batalkan Juknis PPDB SMA/SMK Negeri


OMBUDSMAN Lampung bertemu wakil gubernur dan jajaran di Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 19/6/2019. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman meminta Pemprov Lampung membatalkan Juknis PPDB yang dikeluarkan kepala Disdikbud setempat. | Ombudsman Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat membatalkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK Tahun Ajaran 2019-2020. Sebab, juknis yang dikeluarkan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) 51/2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Juga Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan PPDB.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Ombudsman dengan wakil gubernur Lampung beserta jajaran. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Lampung, Telukbetung, Bandar Lampung, Rabu, 19/6/2019.

“Sebagaimana Permendikbud tentang PPDB dan SE Menteri Pendidikan, juknis PPDB seharusnya dikeluarkan oleh kepala daerah dan tetep berpedoman pada Permendikbud 51/2018. Hal yang kami temukan ternyata juknis dikeluarkan kepala Disdikbud. Dalam juknis ternyata terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan Permendikbud 51/2018,” kata Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co.

Menurutnya, salah satu kesalahan dalam Juknis PPDB, yaitu persyaratan berkas yang mengharuskan surat keterangan domisili yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Padahal, Disdukcapil tidak berwenang mengeluarkan produk pelayanan tersebut. Selain itu, juknis tidak mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan kuota 20% (20% dari 90% kuota zonasi) bagi keluarga tidak mampu, dan sebagainya.

Selain itu, lanjut dia, dalam Permendikbud tersebut sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan di luar dari persyaratan yang sudah diatur dalam Permendikbud. Misalnya, terkait persyaratan untuk surat keterangan domisili sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 43 dan 45 dalam Permendikbud 51/2018.

“Adanya persyaratan surat keterangan domisili dari Disdukcapil itu semakin menyulitkan dan merugikan para calon peserta didik. Sebab, Permendikbud sudah jelas bahwa cukup dari keterangan RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa. Banyak masyarakat yang melapor kepada kami yang ditolak oleh sekolah karena tidak melampirkan surat keterangan domisili dari Disdukcapil,” ujarnya.

Nur menyatakan, pihaknya telah menyampaikan tindakan korektif secara lisan. Ombudsman juga meminta pemerintah setempat segera menerbitkan peraturan gubernur tentang PPDB. Sehingga, dapat membuat ketentuan petunjuk teknis yang berpedoman dengan Permendikbud 51/2018.

“Jadi, secara otomatis dengan adanya pergub tersebut nantinya Pemprov Lampung harus memperpanjang masa pendaftaran PPDB tingkat SMA/SMK di Provinsi Lampung,” kata dia.(*)

Baca juga Soal Anak Panti Rau Datul, Disdikbud Lampung: Sila Daftar Sekolah Sesuai Zonasi


Komentar

Komentar

Check Also

Rektor Unila Hasriadi: Indonesia Perlu Ratusan Ribu Insinyur

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Rektor Universitas Lampung (Unila) Hasriadi Mat Akin menyatakan, Indonesia memerlukan ratusan …