Soal LKPJ-AMJ Ridho Ficardo, DPRD Lampung Minta Beberapa Catatan Ditindaklanjuti


RAPAT Paripurna DPRD Lampung ihwal LKPJ-AMJ Gubernur Ridho Ficardo, Rabu, 29/5/2019. | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – DPRD Provinsi Lampung melalui panitia khusus (pansus) menilai, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018 dan LKPJ-Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2014-2019 yang disampaikan oleh Gubernur Lampung M Ridho Ficardo sudah baik. Namun, pansus meminta beberapa rekomendasi dan catatan harus ditindaklanjuti.

Demikian terungkap saat penyampaian kesimpulan pansus mengenai LKPJ Kepala Daerah tahun 2018 dan LKPJ-AMJ Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2014-2019. Kesimpulan pansus disampaikan di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu, 29/5/2019.

“Namun, harus diakui setiap capaian dapat dipastikan menghadapi dinamika dan berbagai kendala yang membutuhkan solusi,” kata Sekretaris Pansus LKPJ Ririn Kuswantari melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co.

Dia mengatakan, DPRD Lampung dalam fungsi pengawasannya telah mengkaji laporan LKPJ 2018 dan LKPJ-AMJ Periode 2014-2019 secara maraton untuk meluruskan berbagai rekomendasi. Harapannya, hal tersebut berguna bagi Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung pada periode lima tahun yang akan datang.

“Kami berharap, segala masukan, saran, dan gagasan yang tertuang dalam pokok evaluasi rekomendasi dapat dioptimalkan oleh segenap jajaran Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.

Ririn juga meminta capaian pembangunan yang memiliki dampak manfaat terhadap masyarakat dapat dipertahankan. Tujuannya, guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pemantapan tata laksana program pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta perkuatan daya dan upaya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Menanggapi hal tersebut, Ridho menyatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan lembaga terkait. Dia mengharapkan ada pemikiran bersama DRPD Provinsi Lampung. Sehingga, penyusunan LKPJ yang akan datang secara substantif sesuai dengan ketentuan, komprehensif, dan akuntabel.

“Rekomendasi ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program/ kegiatan antara eksekutif dan legislatif ke depan. Sehingga, sasarannya benar-benar dapat terarah, terukur kemajuannya sesuai visi dan misi Provinsi Lampung,” kata dia.

Ridho berharap, rekomendasi itu dapat diimplementasikan dalam berbagai program. Termasuk, program prioritas yang dilakukan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung pada tahun mendatang.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …