Soal Pembayaran Pajak Kendaraan, Dedy Hermawan: Samsat Harus Tetap Pikirkan Standar Pelayanan


AKADEMISI Unila Dedy Hermawan menjadi pembicara dalam diskusi ‘Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Upaya Memberantas Pungutan Liar’, Selasa, 15/11/2016. Dalam diskusi tersebut, Dedy meminta masyarakat menjadi gerakan pemberantasan pungli karena Satgas Saber Pungli berpotensi “masuk angin”. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Penertiban tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) membuat pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih lama. Meski begitu, Samsat Bandar Lampung mesti tetap memikirkan standar pelayanan.

“Seharusnya, Samsat tetap memikirkan standar pelayanan bagi masyarakat,” kata Dedy Hermawan, pengamat kebijakan publik Universitas Lampung (Unila), kepada duajurai.co via telepon, Kamis, 23/5/2019.

Menurutnya, apa pun program yang sedang dilakukan harus tetap mempertimbangkan kepuasan publik. Sebab, itulah fungsi dari standar pelayanan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Kalau pun harus mengganggu, misalnya, memakan waktu, maka harus ada informasi yang disampaikan kepada publik secara rinci. Sehingga, tidak terjadi salah paham,” ujarnya.

Sejumlah warga mengharapkan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor dikembalikan seperti dahulu. Sebab, proses membayar pajak saat ini dirasa ribet karena berliku-liku. Pengurusan pajak kendaraan memakan waktu hingga dua jam.(*)

Baca juga Bayar Pajak Kendaraan Ribet, Ombudsman Lampung Berkomunikasi dengan Samsat

Laporan Umar Robani


Komentar

Komentar

Check Also

Survei Simulasi Akreditasi, Dinkes Dorong RSUDAM Lampung Raih SNARS

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mendorong Rumah …