Wujudkan Program Responsif Gender, Dinas PP-PA Lampung Optimalkan Pokja PUG


RAPAT Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender di Balai Keratun, kompleks Kantor Gubernur, beberapa waktu lalu. | Humas Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Lampung menggelar Rapat Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) di Balai Keratun, kompleks Kantor Gubernur, beberapa waktu lalu. Rapat tersebut untuk mewujudkan program kerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi responsif gender. Salah satunya, mengoptimalkan peran Pokja PUG sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai OPD.

“Saat ini, telah dibentuk Pokja PUG yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung. Gubernur menetapkan kepala Bappeda sebagai ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas PP-PA sebagai sekretaris Pokja PUG,” kata Theresia Sormin, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co, kemarin.

Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam bidang PUG tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan visi kesetaraan dan keadilan gender. Hal dimaksud dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Krisdianto, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan, sebagai peraih Anugrah Parahita Ekapraya (APE) untuk kategori utama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dinilai telah mampu menunjukkan komitmennya atas pencapaian pada bidang kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Pemprov Lampung telah melaksankan kesepakatan untuk melakukan percepatan pelaksanaan strategi PUG di 15 kabupaten/kota. Saya berharap, pemprov berkomitmen menjaga prinsip-prinsip kesamaan antara hak laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya sebatas dengan pelaksanaan pembentukan kelembagaan pengarusutamaan gender, tetapi juga menganggarkannya melalui kebijakan dan program yang terus berjalan di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Dia juga berharap, Pokja PUG Provinsi Lampung mempunyai rencana aksi untuk pelaksanaan program kerja yang responsif gender di lingkungan kerja masing-masing. Pokja PUG diharapkan memiliki agenda pertemuan secara periodik untuk membahas strategi pelaksanaan dan capaian. Sekaligus evaluasi terhadap berbagai hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan PUG.

Sementara itu, Kepala Dinas PP-PA Lampung Bayana menambahkan, seluruh peserta merupakan anggota Pokja PUG Provinsi Lampung. Mereka memiliki tugas sebagai vocal point untuk mempromosikan, memfasilitasi pengarusutamaan gender di seluruh SKPD, serta melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG.

“Setiap anggota Pokja PUG diharapkan dapat mendorong setiap SKPD untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan dalam pembangunan melalui program yang responsif gender dengan perencanaan dan penganggaran,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Kecelakaan Maut Tol Sumatra, Kristyowati Mau Pindah Sekolah ke Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak empat orang tewas dalam kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Kilometer …