Penghitungan Suara Cacat Prosedur, PKS Layangkan Keberatan ke Bawaslu Lampung


SAKSI PKS mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilu Tingkat Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Jumat, 10/5/2019. | PKS Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melayangkan surat keberatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung. Keberatan dimaksud ihwal penghitungan suara pada rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Barat, PPK Metro Selatan, dan pleno KPU Metro.

PKS Lampung menilai, terdapat cacat prosedur dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal pembukaan kotak suara. Khususnya, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kota di daerah pemilihan (dapil) IV Kota Metro, yakni Metro Barat dan Metro Selatan.

“Sebagai peserta pemilu, ketika terjadi hal-hal yang kurang berpihak secara benar kepada proses demokrasi, tentu PKS patut mengupayakan tindakan formal. Salah satu yang PKS lakukan adalah melayangkan surat keberatan,” kata Suhada, Koordinator  Saksi Wilayah PKS Lampung, melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co, Sabtu, 11/5/2019.

Menurutnya, di dapil IV Kota Metro terdapat kejadian yang patut diduga melanggar aturan. Misal, TPS 8 di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat. Mekanisme penghitungan suara di sana tidak sesuai aturan, khususnya saat buka kota suara.

“Sebab, tidak disertai dengan keberatan yang disampaikan secara formil melalui form keberatan, dan ketika dihitung ulang menyebabkan suara keseluruhan untuk partai dan caleg PKS berkurang,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya menemukan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang ikut berpartisipasi dalam pencoblosan DPR RI, DPRD provinsi, DPD RI, dan DPRD kota. Hal dimaksud atas nama Mely Safitri Watindas. Berdasar KTP, alamat yang bersangkuta di Solo, Jawa Tengah.

Suhendri, saksi PKS yang mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilu Tingkat Provinsi Lampung, menyatakan, pihaknya telah menyampaikan keberatan pada rapat pleno tersebut. Hasilnya, permintaan mereka diakomodasi secara baik oleh komisioner KPU Lampung.

Menanggapi keberatan PKS, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian. Hal itu untuk melihat apakah persoalan yang disampaikan memiliki potensi kode etik atau bahkan pidana pemilu.

“Beberapa laporan yang masuk ke Bawaslu provinsi di tingkat kabupaten/kota, kami akan melakukan kajian, apakah ada potensi etik atau pidananya,. (Jadi), tidak hanya laporan dari PKS, tapi juga dari partai-partai lain,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Inilah 7 Komisioner KPU Lampung Terpilih Periode 2019-2024

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan 11 nama menjadi calon komisioner KPU Provinsi …