OPINI ANDI DESFIANDI: Lampung Ibu Kota Baru Pemerintahan RI?


GRAFIS Joe Chaniago | duajurai.co

Dr Andi Desfiandi SE MA | Inisiator FGD DKI Lampung

RENCANA perpindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa hendaknya bukan semata memindahkan lokasi, dan bukan pula berdasarkan pertimbangan politik saja. Perpindahan ibu kota harus memenuhi beragam kriteria guna menjadikan ibu kota baru sebagai bagian upaya mewujudkan Indonesia sentris, sekaligus mengungkit pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, serta menjadi poros maritim dunia.

Itu sebabnya, penentuan lokasi ibu kota pemerintahan yang baru harus benar-benar objektif dan realistis. Harus pula mengenyampingkan unsur politis, walaupun pada akhirnya diperlukan keputusan politik, selain juga bebas dari kepentingan kelompok elite/pengusaha tertentu.

Kami menilai, kawasan timur Provinsi Lampung paling tepat sebagai lokasi baru ibu kota. Ia memenuhi beragam kriteria sebagai ibu kota yang ideal.

Kawasan timur Lampung relatif aman dari bencana alam, baik gempa maupun tsunami. Selain itu, masih banyak tersedia tanah milik pemerintah yang luasnya mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hektare.

Kawasan tersebut masih hijau sehingga memenuhi konsep green city, sumber air tanahnya melimpah dan subur, serta memiliki garis pantai yang panjang dan strategis.

Lampung juga termasuk daerah “hijau” atau sudah terkoneksi internet secara merata. Infrastruktur internet sudah memadai sehingga memudahkan dalam menerapkan konsep smart city.

Ibu kota baru harus mampu mengerek pertumbuhan ekonomi kawasan dan nasional. Jika dilihat dari aspek ekonomi, Sumatera menyumbang hampir 22% atau nomor 2 setelah Jawa. Kontribusi ini jauh di atas Kalimantan dan Sulawesi.

Dengan data tersebut, pihak investor, swasta dan BUMN, tentunya bakal tertarik untuk berperan dalam pembangunan ibu kota pemerintahan berikut sarana dan prasana penunjangnya.

Kegagalan ibu kota baru pemerintahan di negara lain, seperti Brasilia di Brasil dan Canberra (Australia), akibat tidak mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial. Ibu kota baru tersebut sangat jauh dari kota-kota besar lain dan relaitf sepi.

Mengharapkan peran swasta dan investor dalam pembiayaan ibu kota baru tanpa pertimbangan ekonomi, semacam ilusi. Hal itu hanya akan membuat mereka enggan berpartisipasi.

Ibu kota baru harus mampu menerima secara terbuka pendatang dari berbagai suku/ras/agama, juga dari luar negeri. Masyarakat Lampung selama puluhan tahun sudah terbukti mampu hidup berdampingan dengan 32 suku bangsa dengan damai.

Di luar jawa, Lampung merupakan daerah paling dekat dengan Jakarta. Daerah ini juga memiliki infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik di antara kandidat lainnya.

Dari sisi pertahanan, daerah berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai juga sangat strategis dan aman. Ini karena Lampung jauh dari wilayah perbatasan, serta memiliki pertahanan laut, udara, dan darat yang cukup besar, baik di Lampung sendiri maupun sekitarnya.

Jarak dan akses yang mudah ke Jakarta, baik melalui darat, laut, dan udara juga merupakan poin positif. ASN yang pindah ke ibu kota baru akan mudah jika misalnya pada akhir pekan harus pulang bertemu keluarganya yang masih tinggal di kawasan Jabodetabek. Hal yang sama menyangkut para pebisnis yang nantinya beraktivitas di ibu kota baru.

Banyak aspek pendukung lainnya yang dimiliki Lampung untuk dipilih sebagai ibu kota pemerintahan baru. Insya Allah pemerintah pusat dan seluruh rakyat Indonesia mendukungnya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

DIALOG IMAJINER DENGAN SOEKARNO-HATTA (11): Indonesia Berduka, Riau Berasap, dan Dilema Lembaga Sampiran Negara

Oleh SYAFARUDIN RAHMAN | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung SEUSAI ashar …