Banyak Kontrak Buruh Langgar UU, Aktivis KASBI Lampung: Disnaker Mandul


BURUH berunjuk rasa pada peringatan May Day di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung, Rabu, 1/5/2019. Dalam aksi tersebut, buruh mengajukan sejumlah tuntutan, di antaranya pencabutan PP 78/2015 tentang Pengupahan. | KASBI Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Lampung menyatakan, banyak kontrak buruh melarang seorang buruh untuk mengikuti serikat buruh. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Itulah makanya, saya bilang Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) di Lampung itu mandul. Masa ada kontrak salah satu pasalnya berbunyi tidak diperbolehkan menjadi anggota serikat dan mendirikan serikat buruh,” kata Rifky Indrawan, aktivis Konfederasi KASBI Lampung, Rabu, 1/5/2019. Hal tersebut disampaikannya dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional, hari ini.

Rifky mengaku heran dengan Disnaker. Sebab, hal tersebut merupakan tugas dari Disnaker. Namun, masih ditemukan kontrak kerja buruh yang tidak sesuai dengan undang-undang.

“Peraturan itu banyak, khususnya pada pekerja di supermarket. Jika tak ada dalam kontrak, biasanya aturan tersebut muncul dalam peraturan perusahaan,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum Jaringan Radio Komunitas Lampung (JRKL) Periode 2013-2017 itu, kontrak kerja demikian tidak berpihak pada buruh. Pasalnya, jika melanggar buruh akan terancam kehilangan pekerjaan. Padahal, kebebasan berserikat bagi buruh diatur dalam undang-undang.(*)

Baca juga May Day, KASBI Lampung Minta PP 78/2015 Dicabut

Laporan Umar Robani


Komentar

Komentar

Check Also

Tangani Covid-19, Nanang Minta Dinas Kesehatan Lamsel Fokus 3 Kecamatan

KALIANDA, duajurai.co – Bupati Nanang Ermanto meminta Dinas Kesehatan Lampung Selatan untuk berkonsentrasi di tiga …