Zainudin Hasan Divonis 12 Tahun, Kuasa Hukum: Terlalu Tinggi


Robinson, kuasa hukum Zainudin Hasan | Umar Robani/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pihak kuasa hukum menilai, vonis 12 tahun penjara terhadap Zainudin Hasan masih terlalu tinggi. Padahal, hukuman tersebut lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa, yakni 15 tahun penjara.

“Menurut kami, (vonis) itu masih terlalu tinggi. Tuntutan kan 15 tahun (penjara), kalau dua per tiganya kan 10 (tahun). Artinya, hukuman 12 tahun itu masih terlalu tinggi,” kata Robinson, kuasa hukum Zainudin, usai sidang putusan perkara korupsi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lampung Selatan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis, 25/4/2019.

Menurutnya, banyak pembelaan tidak dipertimbangkan majelis hakim. Padahal, pihaknya telah memberikan fakta yang cukup. Fakta dimaksud antara lain keterangan para saksi.

“Banyak fakta yang kami ajukan dalam pleidoi mendapat penolakan. Contohnya, keterangan Bobi Zulhaidar (saksi). Bobi mengaku bahwa dirinya yang memegang peranan langsung di PT Krakatau Karya Indonesia (KKI), tapi dibilang keliru oleh hakim,” ujarnya.

Kendati demikian, Robinson belum dapat memutuskan apakah menerima atau mengajukan banding terkait vonis majelis hakim. Dia perlu berkoordinasi dahulu dengan pihak keluarga Zainudin untuk mengambil keputusan.

“Ya diberikan waktu satu minggu oleh hakim (untuk menanggapi putusan). Kami akan pikir-pikir dahulu,” kata dia.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menghukum Zainudin selama 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider lima bulan kurungan. Kemudian, membayar uang pengganti sebesar Rp66,7 miliar. Tak hanya itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Zainudin untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun.(*)

Baca juga Zainudin Hasan Dihukum 12 Tahun Penjara-Uang Pengganti Rp66,7 Miliar

Laporan Umar Robani


Komentar

Komentar

Check Also

Sidang Putusan, Wajah Zainudin Hasan Terlihat Murung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang kembali menggelar sidang korupsi proyek di Dinas Pekerjaan …