IB Ilham Malik: Pemprov Lampung Lamban Respons Kerusakan Jalan Ryacudu


AHLI transportasi IB Ilham Malik | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dinilai lamban dalam merespons kerusakan Jalan Ryacudu, kawasan Korpri, Bandar Lampung. Padahal, jalan yang merupakan akses menuju gerbang tol Kotabaru, Kabupaten Lampung Selatan, itu relatif lama mengalami kerusakan.

“Kerusakan Jalan Ryacudu adalah bentuk keterlambatan Pemprov Lampung mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dengan berbagai jenis, termasuk kendaraan berat,” kata IB Ilham Malik, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Lampung, melalui keterangan tertulisnya kepada duajurai.co via WhatsApp, Rabu, 24/4/2019.

Menurut Ilham, kelambanan Pemprov Lampung menandakan bahwa model kebijakan yang responsif di jajaran kantor gubernur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lampung terkesan berjalan lambat. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh semakin dekatnya waktu serah terima jabatan gubernur Lampung pascapemilu serentak. Sehingga, kantor gubernur tidak memberikan arahan kepada Dinas PU-PR setempat agar dapat cepat bergerak memperbaiki ruas jalan dimaksud.

“Kerusakan Jalan Ryacudu banyak disebabkan oleh ketiadaan sistem drainase jalan raya yang menyebabkan air menggenang di badan jalan. Jenis perkerasan jalan adalah flexibel pavement, sehingga sangat rentan rusak ketika air menggenang,” ujarnya.

Ditambah lagi dengan metode pelaksanaan konstruksi jalan tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut memberikan kontribusi bertubi-tubi pada kerusakan jalan di Ryacudu. Beban kendaraan juga semakin meningkat semenjak dibangun dan dibukanya exit toll Kotabaru dan pembangunan beberapa bangunan pemerintah di sana. Sehingga, kerusakan Jalan Ryacudu semakin cepat.

Dia melanjutkan, banyaknya kasus kecelakaan yang menelan korban dan merusak kendaraan seharusnya direspons cepat oleh kantor gubernur, Polda Lampung, Jasa Rahardja, dan dinas terkait. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga jangan hanya diam dan mengamati. Mereka harus dapat mempertemukan pengelola Jalan Tol Trans Sumatra (PT Hutam Karya), BPJT, Pemprov Lampung, dan Polda untuk mengatasi kerusakan di Jalan Ryacudu.

“Sebab, Jalan Ryacudu adalah ruas jalan yang akan banyak digunakan oleh pengendara. Jalan itu penghubung utama antara Kota Bandar Lampung dan toll road. Pelebaran Jalan Ryacudu sudah pasti sangat dibutuhkan. Bahkan, mungkin statusnya perlu dinaikkan dari jalan provinsi ke jalan nasional agar standar pelayananya dapat meningkat,” kata dia.

Dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) itu berpendapat, sudah saatnya bagi Pemprov Lampung menunjukkan respons cepat. Sehingga, masyarakat di Jalan Ryacudu dan pengendara dapat merasa nyaman melalui jalan tersebut. Apalagi, keberadaan exit toll telah menyebabkan munculnya tuntutan perubahan budaya masyarakat setempat.

“Karena sebelumnya mereka tidak menjumpai banyak kendaraan besar dan kendaraan melaju cepat di Jalan Ryacudu. Kemenhub juga harus dapat menunjukkan responsnya, apalagi masa mudik sudah semakin dekat. Sehingga, semua exit toll harus dapat direkayasa lalu lintasnya,” ujar Ilham.(*)

Baca juga Jalan Ryacudu Rusak, Warga Temukan Spare Part Kendaraan Copot Tiap Hari


Komentar

Komentar

Check Also

7 Pertimbangan Lampung Layak Jadi Ibu Kota Pemerintahan RI

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kawasan timur Provinsi Lampung ditawarkan menjadi calon lokasi ibu kota pemerintahan …