DPRD Lampung Selatan Minta Pemkab Serius Gali Potensi PAD


SIDANG Paripurna penyampaian rekomendasi atas LKPJ Bupati Lamsel Tahun Anggaran 2018, Senin, 22/4/2019. | diskominfo lamsel

KALIANDA, duajurai.co – DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2018. Sidang dipimpin Ketua DPRD Hendry Rosyadi berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Senin, 22/4/2019.

Salah satu poin rekomendasi, DPRD meminta pemerintah daerah agar bersungguh-sungguh menggali sumber potensi pendapatan asli daerah (PAD). Upaya itu dapata dilakukan dengan melakukan pemetaan dan penelitian sumber-sumber potensi PAD di Lampung Selatan.

“Dengan demikian diharapkan anggaran pemerintah daerah dapat meningkat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan,” kata juru bicara Panitia Khusus (Pansus) pembahasan LKPJ Jenggis Khan Haikal seperti tertuang dalam rilis yang diterima duajurai.co.

Sebelumnya, Jenggis Khan menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, kepala daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk LKPJ setiap akhir tahun anggaran.

LKPJ yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran disampaikan kepala daerah, dalam hal ini Plt Bupati, kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Plt Bupati Lampung Selatan pada hari Senin, 25 Maret 2019, di hadapan rapat paripurna DPRD Lampung Selatan, telah menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2018,” ujar Jenggis Khan dalam laporannya.

DPRD selanjutnya melalui rapat Badan Musyawarah mengagendakan pembahasan LKPJ secara internal. LKPJ dibahas Pansus melalui rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.

“Setelah dikompilasi dalam rapat pimpinan DPRD, didapatkan beberapa masukan untuk dijadikan bahan rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaran pemerintahan ke depan,” ungkap Politikus Partai Demkrat tersebut.

Jenggis meneruskan, pihaknya juga menilai, penyerapan belanja daerah belum optimal. Hal itu karena adanya efisiensi belanja dan tertundanya pembangunan fisik, yang berimbas adanya silpa.

“Untuk itu ke depan kami berharap, perencanaan pembiayaan daerah agar direncanakan dengan matang,” tandasnya.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Nanang Ermanto mengatakan, tanggapan atau rekomendasi yang disampaikan DPRD bukanlah untuk menyikasi sisi negatif dan kelemahan belaka.

Rekomendasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan saran konstruktif dalam konteks penyempurnaan dan perbaikan guna keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan  kepada masyarakat.

Menurut Nanang, rekomendasi DPRD sangatlah penting. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya, berkomitmen, serta mengkaji seluruh catatan strategis yang disampaikan DPRD yang tertuang dalam rekomendasi.

“Seperti rekomendasi dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, kami akan berusaha bersungguh-sungguh menggali potensi sumber PAD, sehingga anggaran pemerintah dapat meningkat. Pembiayaan belanja daerah juga akan direncanakan lebih cermat dan tepat,” tutur Nanang.(*/diskominfo lamsel)


Komentar

Komentar

Check Also

Tingkatkan Soft Skill, BPDASHL WSS Fasilitasi Pembuatan Batik Ecoprinting

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih-Way Sekampung (BPDASHL-WSS) …