Kelola Perairan, Pemprov Lampung Terbitkan Pergub Zonasi Wilayah Pesisir


PENJABAT Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis (berdiri) saat Rapat Tim Pokja Penyusunan Pergub RZWP3K, beberapa waktu lalu. | Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Hal itu menyusul telah ditetapkannya Perda RZWP3K, 15 Januari 2018.

“Pergub RZWP3K akan menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan wilayah perairan di Provinsi Lampung, antara lain terkait perizinan, retribusi, dan sanksi. Pergub ini juga turunan dari Perda 1/2018 tentang RZWP3K, dan merupakan modal dasar pemerintah provinsi dalam mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Hamartoni Ahadis saat memimpin Rapat Tim Pokja Penyusunan Pergub RZWP3K, seperti dikutip dari laman Pemprov Lampung, Kamis, 18/4/2019.

Dalam Perda tersebut, lanjut dia, pihaknya diberi kewenangan memanfaatkan wilayah perairan laut sepanjang 0-12 mil dari bibir pantai menjadi empat kawasan. Keempatnya, kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan startegis nasional tertentu, dan alur laut. Untuk itu, implementasinya perlu diatur lebih lanjut dengan pergub.

“Setelah penyusunan pergub ini selesai, kami berharap, birokrasi akan semakin mudah, terutama dalam perizinan untuk dunia usaha,” ujarnya.

Selain pejabat Pemprov Lampung, rapat tersebut juga dihadiri narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka adalah Kasubdit Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Muhandis Sidqi, serta Kasubdit Reklamasi Frista Yorhanita.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Jaring Keluhan Masyarakat, Ombudsman Lampung Buka Posko Pengaduan di Daerah

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung akan melaksanakan program Penerimaan dan …