Ikut Putusan MK, Besok Rakata Rilis Quick Count Pemilu Pukul 15.00


DIREKTUR Rakata Institute Eko Kuswanto | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga survei Rakata Institute mengubah jadwal rilis hasil hitung cepat (quick count) pemilu serentak. Hasil quick count yang sebelumnya dijadwalkan pukul 13.00 WIB, kini berubah menjadi pukul 15.00 WIB. Penghitungan cepat akan berlangsung di Ballroom Tanggamus Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu, 17 April 2019.

“Baru saja ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan menyebarkan quick count sebelum pukul 15.00 WIB. Kami patuh saja. Jadwalnya kami ubah sesuai ketetapan itu. Jadi, besok wartawan baru bisa masuk ruangan quick count jam tiga sore ya,” kata Direktur Rakata Institute Eko Kuswanto kepada duajurai.co via telepon, Selasa siang, 16/4/2019.

Dosen UIN Raden Intan Lampung itu mengatakan, entry data sudah dimulai pukul 13.00 WIB. Tapi, kemungkinan data baru mulai masuk pukul 13.30 WIB. Namun demikian, pihaknya tidak akan membuka data tersebut kepada publik sebelum ketentuan waktunya.

“Jadi, jangan sampai datanya bocor sebelum jam tiga. Sebab, kami bisa dipenjara kalau (datanya) bocor,” ujarnya.

Nantinya, ketika awak media masuk ke ruangan pusat data quick count, bisa langsung mempublikasi data yang sudah ada. Sekira pukul 16.00 WIB, Rakata akan merilis hasil final hitung cepat pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) di Lampung.

“Kemungkinan yang akan rampung duluan kan hasil pilpres. Kalau jam empat sudah selesai akan kami umumkan. Kami lihat perkembangannya,” kata dia.

Rakata Institute akan melakukan quick count terhadap pilpres, pemilihan anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Lampung 1 dan 2, serta pemilihan anggota DPD RI. Sementara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Lampung akan dilakukan oleh lembaga survei Kuadran.

Sebelumnya, MK memutuskan bahwa berdasarkan Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu, pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Bagi yang melanggar, maka diancam hukuman 18 bulan penjara. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 540 ayat (2) UU Pemilu.(*)

Laporan Imelda Astari


Komentar

Komentar

Check Also

Bisa Ajukan Kader, Inilah Balon Wali Kota Bandar Lampung PKS-Gerindra

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengurus inti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra melakukan pertemuan …