Soal Intimidasi Jurnalis Teknokra, LBH Pers: Oknum Mahasiswa Hukum Perlu Baca UU Pers


DIREKTUR LBH Pers Lampung Hanafi Sampurna berorasi saat aksi solidaritas di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung, Sabtu siang, 25/1/2019. Dalam aksi tersebut, para jurnalis Lampung menuntut Presiden Jokowi mencabut remisi I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali AA Bagus Narendra Prabangsa. | Andi Apriyadi/AJI Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Lampung menyayangkan tindak kekerasan dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) terhadap Alfanny Pratama, jurnalis Pers Mahasiswa Teknokra Unila. Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung itu mengalami intimidasi saat hendak meminta konfirmasi terkait mobil bergambar salah satu pasangan capres-cawapres terparkir di sekitar Fakultas Hukum Unila.

“Kami sangat menyayangkan atas terjadinya kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis Teknokra Unila. Seharusnya, mahasiswa hukum yang notabenenya melek hukum tidak melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis,” kata Direktur LBH Pers Lampung Hanafi Sampurna melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co, Senin, 15/4/2019.

Alumnus Fakultas Hukum Unila itu menyarankan oknum mahasiswa dimaksud perlu membaca dan memahami Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, mengetahui mekanisme dan prosedur ihwal keberatan terhadap produk jurnalistik.

“Sehingga, mahasiswa paham akan tugas dan fungsi pers serta mekanisme jika ada keberatan terhadap pemberitaan oleh pers,” ujarnya.

Menurut Hanafi, perbuatan sejumlah oknum mahasiswa tersebut dapat dikategorikan tindakan menghalang-halangi jurnalis dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya. Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik Pasal 4 ayat (3) diancam pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, atau denda paling banyak Rp500 juta.

Jurnalis pers kampus, lanjut dia, secara hukum pun dilindungi oleh UU Pers. Hal tersebut juga dipertegas oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang menyatakan, pers kampus masuk dalam kuadran kedua. Artinya, media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers, tetapi isi beritanya memenuhi standar jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik.

“Dewan Pers bertugas menjaga keberadaan media di kuadran kedua. Semua pengaduan terkait pemberitaan yang dibuat oleh media di kuadran kedua harus diselesaikan melalaui mekanisme UU Pers,” ucap Hanafi mengutip Yosep.

Lebih jauh, mantan jurnalis itu mengimbau semua pihak, termasuk kalangan mahasiswa, untuk tidak melakukan kekerasan, baik fisik maupun nonfisik kepada jurnalis. Juga menghentikan tindakan menghalang-halangi kerja jurnalis.

“Jurnalis mempunyai hak untuk mencari dan menghimpun informasi sebagaimana diatur UU Pers. Sehingga, semua pihak harus menghentikan penghalangan kerja-kerja jurnalis karena dapat mengancam kebebasan pers,” kata dia.

Sebelumnya, Alfanny mengalami kekerasan dan intimidasi saat menjalankan kerja-kerja jurnalistik di lingkungan Fakultas Hukum Unila. Pemimpin Umum UKPM Teknokra itu dihampiri sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Unila. Kemudian, salah satu dari mereka memegang leher Alfanny sembari menanyakan maksud Teknokra menerbitkan breaking news di Instagram berjudul “Satu Unit Mobil Berstiker Salah Satu Pasangan Capres Terparkir di FH”.(*)

Baca juga AJI Bandar Lampung Kecam Intimidasi Terhadap Jurnalis Teknokra


Komentar

Komentar

Check Also

Kenang Rizani Puspawijaya, Prof Kamal: Almarhum Sosok Bijaksana-Pamong

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Upacara pelepasan jenazah Rizani Puspawijaya SH MH berlangsung di rumah duka, Jalan HOS …