Pers Mahasiswa: Yang Kritis, Yang Dibungkam


GRAFIS joe chaniago | duajurai.co

Oleh HENDRY SIHALOHO | Wartawan duajurai.co

CITRA Maudy mungkin tak pernah menyangka bakal berurusan dengan polisi. Mahasiswi sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu diperiksa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait kerja-kerja jurnalistiknya.

Citra adalah aktivis Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM. Dia merupakan penulis artikel “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan” yang dipublikasikan di Balairung pada 5 November 2018 silam.

Hasil liputannya selama berbulan-bulan tersebut menyentak perhatian publik dan menjadi sorotan media nasional. Citra kemudian diperiksa polisi sebagai saksi setelah kasus asusila yang ditulisnya masuk ke ranah hukum.

Setelah Citra, juga Balairung, giliran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Suara Universitas Sumatera Utara (USU) yang menjadi buah bibir. Itu setelah suarausu.co memuat cerpen berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” (KSMKDD).

Prosa panjang yang ditulis Pemimpin Umum Suara USU Yael Stefany Sinaga itu dianggap mempromosikan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

Suara USU menjadi sorotan menyusul tindakan otoritas kampus yang sempat memblokir situs suarausu.co pada 20 Maret 2019. Tak hanya itu, Rektor USU Runtung Sitepu juga memberhentikan seluruh pengurus UKM Pers Suara USU. Semua tindakan rektorat tersebut sebagai reaksi atas heboh cerpen KSMKDD.

Melalui akun Instagram-nya, Suara USU menyatakan bahwa cerpen KSMKDD tidak mengampanyekan LGBT. Namun, lewat cerpen itu, mereka menentang perlakuan diskriminatif terhadap kaum minoritas.

Pembungkaman dan Intimidasi

Terlepas dari beragam respons berbagai kalangan, hal yang menimpa Balairung dan Suara USU adalah bukti bahwa pers mahasiswa masih rentan dengan pembungkaman dan intimidasi. Pihak kampus dapat dengan mudah melakukan sensor atau membreidel media mahasiswa bila tak suka dengan pemberitaan atau produknya.

Ini ironis. Pasalnya, kampus sebagai lembaga akademik seyogianya menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpendapat.

Belum lama ini, saya pernah menanyai sejumlah pengurus UKPM Teknokra Universitas Lampung (Unila). Menurut mereka, pemimpin perguruan tinggi negeri terbesar di Lampung itu pun pernah memanggil pengurus Teknokra, tahun lalu.

Pemanggilan itu terkait pemberitaan Teknokra yang mengkritisi kebijakan kampus soal atlet mahasiswa. Pemanggilan ini pun terkesan semacam bentuk intervensi terhadap pers mahasiswa.

Berdasar riset Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) pada 2013-2016, sebanyak 88 lembaga pers mahasiswa mengalami tindak kekerasan. Menurut PPMI, terdapat sembilan jenis bentuk kekerasan, yaitu fitnah, intimidasi, kriminalisasi, pelecehan, pembatalan izin, pembekuan, pembreidelan, pembubaran acara, dan perusakan karya.

Adapun jenis kekerasan menurut jumlah secara berurutan ialah intimidasi sebanyak 66 kasus, pembreidelan 13 kasus, pelecehan 12 kasus, dan pembekuan 9 kasus. Kemudian, kriminalisasi 6 kasus, pembubaran acara 2 kasus, serta fitnah, pembatalan izin, dan perusakan karya masing-masing satu kasus.

Dari sekian banyak kasus, pers mahasiswa lebih banyak bersinggungan dengan birokrasi kampus. Hasil kajian PPMI, pihak yang banyak melakukan kekerasan terhadap pers mahasiswa adalah birokrasi sebanyak 65 kali. Disusul organisasi mahasiswa 21 kali, dewan mahasiswa 13 kali, narasumber 12 kali, organisasi masyarakat 6 kali, instansi pemerintah dan aparat negara masing-masing 5 kali, serta warga sipil 3 kali. Sedangkan mahasiswa, satpam dan tidak diketahui oknumnya masing-masing satu kali.

Menantang Kekuasaan

Dikutip dari Kompas, bila mundur ke belakang, pada 2014 kasus pembungkaman pers mahasiswa pernah terjadi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pihak kampus kala itu merampas dan melarang peredaran Buletin Expedisi, media yang diterbitkan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ekspresi. Pihak UNY tidak setuju dengan isi pemberitaan yang mengkritisi orientasi studi dan pengenalan kampus atau ospek.

Pada 2015, di Salatiga, polisi dan Universitas Kristen Satya Wacana melarang dan menarik Majalah Lentera yang merupakan produk LPM Lentera. Penyebabnya, media ini menulis tentang sejarah peristiwa 1965 di Salatiga.

Pada 2016, LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta juga dibekukan karena mengkritik pembangunan Fakultas Kedokteran di kampus tersebut. Tahun yang sama, LPM Pendapa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa juga dibekukan karena menerbitkan berita yang mengkritisi kampus.

Menurut peneliti media Daniel Dhakidae, etos pers mahasiswa di Indonesia adalah menghasilkan karya-karya jurnalistik yang menantang kekuasaan. Pada era demokrasi liberal 1950-an, pers mahasiswa menantang tidak hanya kepada pimpinan kampus, tetapi juga terhadap rezim pemerintah yang sedang berkuasa.

Karakter ini semakin menguat pada era Orde Baru ketika negara mengendalikan media. Pers mahasiswa menjadi alternatif sumber informasi karena konten mereka yang agitatif dan berani.

Pers mahasiswa menggunakan gaya jurnalisme yang meledak-ledak, dan menjadi media gerakan dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Objektivitas jurnalistik kerap diabaikan dengan lebih menitikberatkan kepada keberanian melakukan kritik-kritik sosial.

Tak hanya di Indonesia, pers mahasiswa di luar negeri juga sering mengalami intimidasi dan pembungkaman karena bersikap kritis. The Columns, misalnya. Penasihat surat kabar mahasiswa di Fairmont State University, Virginia Barat, itu diganti setelah memberitakan wabah jamur hitam yang berpotensi beracun di asrama. Editor mahasiswa mengeluh bahwa administrator mengancam dan mengintimidasi mereka.

Kemudian, penasihat dan staf di The Collegian of Hutchinson (Kansas) Community College dikunci dalam laboratorium komputer jurnalisme. Penasihatnya diskors setelah koran memuat berita tentang konflik antara anggota fakultas dan administrator. Dua wartawan diberitahu secara tertulis bahwa mereka dapat menghadapi tindakan disipliner.

Sarat Idealisme

Dewan Pers mengelompokkan pers mahasiswa dalam kuadran kedua. Artinya, media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers, tetapi isi beritanya memenuhi standar jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik. Atas dasar itu, mestinya Dewan Pers campur tangan bila terjadi sengketa pemberitaan pers mahasiswa.

Dalam Workshop Jurnalistik Mahasiswa di Bandar Lampung pada 22 Oktober 2014, Ketua Dewan Pers saat itu Bagir Manan mengatakan, pers mahasiswa berfungsi untuk membangun sikap kritis terhadap lingkungan. Hal tersebut agar terjaga dari segala bentuk demoralisasi, membentuk karakter bertanggung jawab, serta membangun sikap mencintai dan menjunjung tinggi etik.

Pada suatu kesempatan, Bagir menekankan bahwa pekerjaan pers merupakan pekerjaan idealistik. Seorang pelaku pers, baik reporter, redaktur, maupun secara umum mereka yang menjadikan pers sebagai panggilan hidupnya, merupakan pekerjaan idealistik. Apalagi di Indonesia, bekerja di pers berbeda dengan bekerja di perusahaan swasta.

Menurut Bagir, independensi pers pada umumnya dan pers mahasiswa khususnya, menuntut integritas, kejujuran (honesty), tidak berbohong, dan harus dapat dipercaya. Menjadi pihak yang dipercaya bukan dengan cara mengungkap semua hal ke publik. Namun, harus mengetahui kebijaksanaan atas hal-hal apa yang bisa disampaikan secara luas kepada publik.

“Konsekuensi yang lain adalah dignity. Dengan memahami fungsi keterpelajaran, pers mahasiswa dapat menumbuhkan karakter sebagai kaum terpelajar,” ujarnya.

Berdampak di Masyarakat

Kendati masuk dalam kuadran kedua, pemberitaan pers mahasiswa tak bisa dipandang sebelah mata. Sebaliknya, ia bisa memberikan dampak di masyarakat, seperti pemberitaan media arus utama. Hal ini setidaknya dibuktikan pemberitaan dua lembaga pers mahasiswa, Balairung UGM dan Humanika IAIN Gorontalo.

Berita Balairung bertajuk “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan” sampai membuat UGM membentuk tim komite etik. Tim memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas ihwal penyelesaian kasus dugaan pelecehan seksual saat kuliah kerja nyata (KKN).

Berkat Balairung, kasus tersebut menjadi sorotan media nasional. Bahkan, tak sedikit dari media mainstream yang mem-follow up dan me-running perkara itu selama berhari-hari. Karena pemberitaan Balairung, sejumlah lembaga negara, seperti LPSK dan Ombudsman, bersuara.

Pemberitaan “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan” juga meraih penghargaan bergengsi. Citra Maudy dan Thovan Sugandi dari Balairung Press diganjar penghargaan Oktovianus Pogau untuk keberanian dalam jurnalisme dari Yayasan Pantau.

Media lokal maupun nasional pun menerbitkan berita-berita lanjutan. Dukungan juga datang dari masyarakat lewat petisi mencari keadilan bagi “Agni” yang ditandatangani 252.895 orang.

Beberapa media kemudian ikut menerbitkan berita tentang dugaan kekerasan seksual di kampus-kampus lain, di Bali, Bandung, Depok, Jakarta, Yogyakarta dan sebagainya. Jarang kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa mendapat perhatian dan liputan mendalam di media kampus maupun umum.

Liputan mendalam LPM Humanika IAIN Gorontalo berjudul “Di Bawah Cengkraman Dosen Mesum” edisi 3 April 2019 serupa dengan liputan Balairung. Humanika pun mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus setempat yang ditengarai melibatkan oknum dosen.

Produk jurnalistik tersebut menyulut aksi demonstrasi mahasiswa. Bahkan, pihak kampus telah menonaktifkan terduga oknum dosen yang bersangkutan. Pimpinan IAIN Gorontalo meminta para korban agar tidak takut dan segera melapor.

Meniru Rhode Island

Dua liputan di atas menjadi bukti bahwa pers mahasiswa turut mendorong perubahan sosial. Karena itu pula, pers mahasiswa perlu mendapat perlindungan.

Kekritisan dan kebebasan pers mahasiswa mesti dijaga, bukan dibungkam. Justru dengan demikian, pers mahasiswa dapat menjalankan perannya benar-benar sebagai pers, yakni watchdog (anjing penjaga).

Pers mahasiswa juga dipandang sebagai pers yang ideal karena tidak berorientasi profit.

Barangkali, kita dapat meniru Rhode Island. Negara Bagian Amerika Serikat itu pada 18 Juli 2017 mengesahkan undang-undang baru yang melindungi kebebasan berekspresi jurnalis mahasiswa.

Rhode menjadi negara ketiga yang mengesahkan UU itu setelah Nevada dan Vermont. Bedanya, Rhode menjadi negara pertama yang menawarkan perlindungan komprehensif bagi wartawan di sekolah swasta dan perguruan tinggi.

Kampanye untuk memberlakukan undang-undang tersebut secara nasional dikenal sebagai Suara Baru, setelah Undang-Undang Suara Baru yang menjadi undang-undang di Dakota Utara pada 2015. Suara Baru dipimpin oleh The Student Press Law Center (SPLC), sebuah organisasi nirlaba yang telah membela jurnalis mahasiswa selama 43 tahun.

Di Indonesia, Dewan Pers bisa membuat semacam nota kesepahaman dengan Kementerian Ristek-Dikti. Tujuannya, bila ada pihak merasa keberatan dengan produk jurnalistik pers mahasiswa, maka penguasa kampus tak serta-merta melakukan tindakan pembungkaman.

Pers mahasiswa, sebagai bagian pers nasional, sejatinya juga penting bagi hidup kembang demokrasi. Seperti kata mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, pers yang mandiri, kritis, dan investigatif adalah sumber kehidupan demokrasi.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

DIALOG IMAJINER DENGAN SOEKARNO-HATTA (6): Pohon Soekarno dan Masjid Kemerdekaan

Oleh SYAFARUDIN RAHMAN | Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung SEROMBONGAN siswa …