Andi Surya: Badan Pemerintah Tak Bisa Urus, Lahan Wajib Dikembalikan ke Negara


ANGGOTA DPD RI Andi Surya (kanan) dalam hearing dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, 27/3/2019 | ist

JAKARTA, duajurai.co – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (hearing)dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, 27/3/2019. Rapat digelar terkait sengketa lahan rakyat milik Keraton Kasepuhan Kota Cirebon yang diklaim PT KAI.

Rapat yang berlangsung dinamis dipimpin senator Ayi Hambali didampingi senator asal Lampung Andi Surya. Hadir pula anggota BAP DPD RI Gazhali Abbas Adan, Iskandarmuda Baharudin Lopa, Haripinto, Daryati Uteng, dan Jhon Pieris.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Zulmafendi menjelaskan, sesuai Undang-Undang Kereta Api Nomor 23/2007 diperkuat PP Penyelenggaraan Kereta Api Nomor 56/2009 PT, KAI hanya bertindak selaku operator kereta api negara.

“Terkait tugas operator tersebut, kami tegaskan, Kemenhub hanya menyerahkan lahan operasional sejumlah 6 meter kiri dan kanan rel, termasuk kantor, peron-peron, dan rumah jabatan. Jadi berkenaan dengan lahan di luar 6 meter rel Kemenhub tidak mengatur,” jelas Zulmafendi seperti tertuang dalam rilis yang diterima duajurai.co dari Andi Surya.

Menanggapi itu, Andi Surya menjelaskan, lahan-lahan hak pakai yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau badan milik negara wajib tunduk kepada hukum positif RI.

“UU Pokok Agraria Nomor 5/1960 dan PP tentang Lahan menjelaskan jika badan pemerintah tidak mampu mengurus, merawat, dan mengusahakan maka lahan tersebut wajib dikembalikan kepada negara. Selanjutnya negara mendistribusikan kepada warga masyarakat yang telah mendiami lebih dari 20 tahun sebagaimana amanat UUPA,” urai Andi.

Dia mengingatkan kepada Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan agar lahan-lahan yang diklaim PT KAI tidak gampang diterbitkan sertifikasi alas hak-nya maupun dicatat dalam daftar aset negara.

“Karena secara fisik dan hukum perundang-undangan lahan tersebut berada dalam penguasaan rakyat yang telah menempati puluhan tahun lalu. Rakyat dilindungi UUD 45 Pasal 33 dan UUPA 5/1960,” tegas Andi.

Menanggapi itu, Kasubdit Direktorat Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dari Kemenkeu Dodok Dwi Handoko mengatakan, pihaknya berkomitmen mencatat kekayaan negara berdasar UU Perbendaharaan Negara. Berkait aset lahan akan mematuhi UU Pokok Agraria dan peraturan turunannya.

Kementerian ATR/BPN yang diwakili Kasubdit Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II Joko Gembong Wuryanto menyatakan, pihaknya akan melakukan penelitian data yuridis maupun fisik terhadap berbagai persoalan lahan PT KAI, termasuk masalah di Cirebon tersebut.

Senator Ayi Hambali menyimpulkan, Kemenhub harus menertibkan aset PT KAI sesuai PP 56/2000 dan PP 56/2009, baik lahan milik negara maupun yang dipisahkan. Kemenkeu melalui Dirjen Kekayaan Negara akan mencatat aset mengacu UU Perbendaharaan Keuangan Negara Nomor 1/2004 dan UU Agraria Nomor 5/1960.

“Selanjutnya, kami minta Kementerian ATR/BPN melakukan penelitian data fisik, yuridis, dan administrasi terhadap lahan PT KAI Cirebon,” ujar Ayi Hambali.

Disepakati rapat dilanjutkan pada masa sidang setelah Pemilu 2019 dengan mengundang Kementerian BUMN serta Kepala Kantor dan Kakanwil BPN Jawa Barat.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Kecelakaan Maut Tol Sumatra, Kristyowati Mau Pindah Sekolah ke Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Sebanyak empat orang tewas dalam kecelakaan di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Kilometer …