Media Gathering, Candrawansah: Caleg Bagi-bagi Uang Bisa Dipenjara 2 Tahun


KETUA Bawaslu Bandar Lampung M Candrawansah saat media gathering di Hotel Kurnia Perdana, Tanjungkarang Pusat, Selasa, 26/3/2019. | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Para calon anggota legislatif (caleg) diharapkan menghindari politik uang untuk mencapai pemilu yang sesuai ketentuan. Bila terbukti melakukan politik uang, maka caleg yang menang bisa dibatalkan dan dipenjara minimal dua tahun.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung M Candrawansah saat Media Gathering “Peran Media dalam Melawan Hoaks, Ujaran Kebencian, dan Politisasi Sara”. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Kurnia Perdana, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Selasa, 26/3/2019.

Candrawansah mengatakan, aturan mengenai pidana politik uang tertuang dalam Pasal 523 UU Pemilu. Dalam Pasal tersebut diatur tiga fase politik uang, yaitu:

  • Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.
  • Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau pun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

“Untuk itu, kami membutuhkan masyarakat agar bersama-sama mengawasi proses pemilu, supaya tercipta pemilu yang bersih dari money politic. Bagi peserta pemilu, mari jalankan pemilu yang bersih, sesuai ketentuan,” ujarnya.

Menurut Candrawansah, dalam UU Pemilu, penerima money politic memang tidak bisa dipidana. Berbeda dengan UU Pilkada yang bisa memenjarakan para penerima. Seperti pada pilkada 2018, masyarakat yang menerima uang dari calon kepala daerah bisa dipenjara selama tiga tahun.

“Meski pun pada pemilu ini tidak ada hukuman pidana bagi penerima, tapi kami berharap masyarakat tidak serta-merta mau menerima uang. Laporkan jika ada praktik money politic,” kata dia.(*)

Baca juga Media Gathering, Anggota Bawaslu Lampung Iskardo Paparkan Potensi Kerawanan Pemilu

Laporan Imelda Astari

Catatan redaksi: Judul dan isi berita ini sudah diubah pada Selasa, 26 Maret 2019, pukul 20.08 WIB. Perubahan karena ada tambahan penjelasan dari narasumber.


Komentar

Komentar

Check Also

Pilkada Metro, Andi Surya Harap KPU-Bawaslu Profesional dan Adil

METRO, duajurai.co – Bakal Calon Wali Kota Metro Andi Surya menghadiri acara peluncuran Pilkada Metro …