Musrenbang RKPD, Nanang Ermanto Sebut Angka Kemiskinan Lampung Selatan Turun


PELAKSANA Tugas Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto (berdiri) membuka Musrenbang RKPD, Selasa, 19/3/2019. Musrenbang tersebut dihadiri Pj Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis (berkalung selendang Tapis). | Diskominfo Lampung Selatan

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan bergerak turun. Besaran penurunan relatif tidak begitu besar, yakni sekitar 0,3% dalam satu tahun terakhir.

Demikian terungkap dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Lampung Selatan. Musrenbang yang dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Hamartoni Ahadis itu berlangsung di Aula Rajabasa, kompleks Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa, 19/3/2019.

“Pada 2018, angka kemiskinan menurun menjadi 14,86 % dari tahun sebelumnya sebesar 15,16 %. Laju inflasi 2,39 %, tahun lalu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 66,19 menjadi 66,95 pada 2017. Sehingga, IPM Lampung Selatan berada pada urutan ke-7 se-Provinsi Lampung,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co.

Selain IPM, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan juga merangkak naik. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,46%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pada 2016, yakni 5,22 %. Jumlah itu juga lebih tinggi dari Provinsi Lampung, yakni 5,17 % dan nasional yang hanya sebesar 5,07 %.

Nanang melanjutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan. Pada 2019, APBD Lampung Selatan mencapai Rp2,36 triliun. Jumlah tersebut naik sebesar 8,66 % dari tahun 2018.

“Namun demikian, kami menyadari bahwa APBD masih belum mencukupi semua kebutuhan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa kami masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan Lampung Selatan. Oleh karena itu, skala prioritas menjadi faktor penting dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Sementara, Hamartoni berharap, pelaksanaan musrenbang setiap tahun tidak terjebak dalam aktivitas yang sekadar memenuhi kewajiban perencanaan. Akan tetapi, seluruh stakeholder terkait harus mampu memanfaatkan kegiatan tersebut dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat dan stakeholder pembangunan. Sehingga, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengingatkan dan memantapkan kembali cara pandang bersama bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk Provinsi Lampung, diperlukan kontribusi pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Sebab, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan keberhasilan dan kebanggaan Provinsi Lampung,” kata dia.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Riana Sari Ajak Kader PKK Lampung Tengah Perangi Stunting

GUNUNG SUGIH, duajurai.co – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Lampung Riana Sari mengajak seluruh …