HUT ke-55 Lampung, Andi Surya: Agraria-Korupsi Masih Membayangi


ANGGOTA DPD RI Andi Surya | Imelda Astari/duajurai.co

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Provinsi Lampung genap berusia 55 tahun pada Senin, 18/3/2019. Momentum ulang tahun bukan hanya mencatat capaian yang telah berhasil dilakukan pemerintah, namun yang lebih substansial adalah bagaimana mendorong persoalan-persoalan daerah yang berlum terselesaikan.

“Saya mencatat empat persoalan besar, yaitu agraria, buruh, daerah otonomi baru (DOB), dan korupsi yang masih membayangi Lampung,” kata anggota Komite I DPD RI Andi Surya melalui keterangan tertulis yang diterima duajurai.co.

Pertama, persoalan agraria. Menurutnya, reforma agraria belum menyentuh persoalan kawasan register yang telah bertumbuh menjadi permukiman, lahan bantaran rel kereta api yang terdampak klaim PT Kereta Api Indonesia (KAI) atas dasar grondkaart. Kemudian, hak pengelolaan lahan (HPL) Way Dadi dan Panjang Pidada, terakhir masalah hak guna usaha (HGU) yang menguasai hak-hak rakyat dan ulayat.

Kedua, masalah ketenagakerjaan, terutama buruh di Pelabuhan Panjang dan sektor swasta lainnya. Undang-undang dan ketenagakerjaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan. “Sebagai contoh di Pelabuhan Panjang, buruh dieksploitasi oleh sebuah badan Koperasi TKBM. Tidak membayar upah buruh sesuai aturan, anggaran BPJS yang disimpangkan, santunan kematian dan sakit yang terbaikan,” ujarnya.

Ketiga, persoalan DOB masih menggantung. DOB ini dipandang penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan. Terdapat dua DOB yang masih belum dikeluarkan rekomendasi oleh kepala daerah, yaitu Sungkai Bunga Mayang dan Natar Agung.

“Sementara, dua DOB lainnya; yakni Seputih Barat dan Seputih Timur dalam proses di pemerintah pusat. Juga perlu didukung oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten,” kata dia.

Terakhir, masalah korupsi yang masih menjadi persoalan besar di Lampung. Kurang dari satu tahun, tiga kepala daerah di Lampung terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, korupsi perlu ditekan agar uang rakyat efektif untuk pembangunan daerah.

“Pada momentum milad ke-55 Lampung, saya berharap, gubernur dan dan seluruh stakeholder mampu menelaah empat masalah besar tersebut. Bukan hanya masalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang perlu menjadi prioritas, tetapi juga masalah kerakyatan seperti keempat persoalan dimaksud yang menjadi problem masyarakat bawah,” ucap Andi.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Inacraft, Dekranasda Lampung Selatan Pamerkan Produk Kreatif Pengrajin Lokal

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lampung Selatan menampilkan berbagai produk unggulan …