Sidang Penggusuran Pasar Griya, LBH Bandar Lampung Serahkan 38 Bukti Surat


SIDANG lanjutan ihwal penggusuran lahan Pasar Griya di PN Tanjungkarang, Bandar Lampung, Selasa, 12/3/2019. | LBH Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang menggelar sidang lanjutan terkait penggusuran lahan Pasar Griya, Sukarame, Selasa, 12/3/2019. Agenda sidang, menyerahkan kesimpulan berdasar fakta-fakta persidangan. Pada agenda tersebut, LBH Bandar Lampung menyerahkan 38 bukti surat, tiga saksi fakta, dan satu saksi ahli.

Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung Kodri Ubaidilah mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah melakukan tindakan melawan hukum. Hal tersebut terdapat pada proses pindah tangan barang milik daerah. Barang dimaksud adalah area yang dihibahkan sebagai Pasar Griya.

“Dalam proses hibah, objek (lahan Pasar Griya) dilimpahkan kepada kejaksaan negeri. Proses tersebut terjadi pada 2017,” kata dia di Kantor LBH Bandar Lampung.

Menurutnya, proses hibah mesti melalui DPRD Bandar Lampung. Namun, dalam fakta persidangan, pihak legislatif tidak mengetahui hibah dan alih fungsi lahan Pasar Griya menjadi kantor kejaksaan.

“Selain itu, Pemkot Bandar Lampung melakukan lelang (proyek pembangunan). Harusnya proses lelang dilakukan oleh pihak kejaksaan,” ujarnya.

Kodri menambahkan, penggusuran seharusnya dilakukan sebagai langkah terakhir. Itu pun mesti melalui perencanaan, di antaranya relokasi dan musyawarah dengan warga. Namun, pengakuan saksi yang diajukan LBH Bandar Lampung, upaya tersebut tak ada.

“Di luar itu, menurut Perda Bandar Lampung 10/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lokasi tersebut merupakan wilayah perekonomian, pendidikan, dan permukiman,” kata dia.

Berdasar informasi yang diterima duajurai.co, sidang lanjutan akan digelar pada 25 Maret mendatang. Agendanya, putusan majelis hakim atas perkara tersebut.

Pemkot Bandar Lampung menggusur Pasar Griya di Kecamatan Sukarame secara bertahap. Pascapenggusuran, para warga terlunta-lunta. Beberapa dari mereka sempat menumpang di Kantor LBH Bandar Lampung selama berhari-hari. Beberapa lagi bertahan di lokasi penggusuran dengan menumpang di musala dan mendirikan tenda darurat dari puing-puing. Kemudian, mereka bermukim sementara di halaman DPRD setempat dan bertahan di sana hampir satu bulan.(*)

Baca juga PN Tanjungkarang Gelar Sidang Perdana Penggusuran Pasar Griya

Laporan Umar Robani


Komentar

Komentar

Check Also

FGD MPR-FH Unila, Penegakan Hukum Tak Bisa Dilepaskan dari Aspek Politik

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Masyarakat belum merasakan penegakan hukum yang berkeadilan. Publik masih melihat penegakan hukum tidak …