Nanang Ermanto: Biaya Sertifikat Tidak Boleh Lebih Rp200 Ribu


PLT Bupati Lamsel Nanang Ermanto menyerahkan sertifikat tanah program PTSL kepada warga di Kecamatan Kalianda, Jumat, 22/2/2019 | diskominfo lamse

KALIANDA, duajurai.co – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menegaskan, pemerintah desa tidak boleh menetapkan biaya pembuatan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lebih dari Rp200 ribu.

Hal itu disampaikan Nanang dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Kalianda yang digelar di Lapangan Gajah Nunggal, Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Jumat, 22/2/2019.

“Jadi, Kepala Desa jangan meminta lebih dari Rp200 ribu, karena ini sudah ada aturannya,” tegas Nanang saat memberikan sambutan seperti tertuang dalam rilis yang diterima duajurai.co.

Menurut Nanang, selama ini masyarakat menganggap pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL atau yang lebih dikenal prona itu gratis. Banyak warga yang mempertanyakan hal itu kepada dirinya.

“Ini mumpung ada Kepala BPN. Saya dibisik-bisik sama masyarakat, Pak Plt itu gratis bener nggak sertifikatnya? Nah, silakan Kepala BPN dijelasakan,” katanya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan Sismanto menjelaskan, pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL tidak sepenuhnya gratis.

Menurutnya, pemerintah desa diberi kewenangan dalam melakukan pendataan hingga sertifikat tanah diterima pemilik tanah atau warga yang bersangkutan.

“Untuk kegiatan penyuluhan, sampai terbitnya sertifikat, itu kegiatannya BPN, semuanya free (gratis),” terang Sismanto.

“Hanya saja, untuk penyiapan hingga pemberkasan menuju sertifikat ada kontribusi dari pemilik tanah. Besarnya Rp200 ribu, dan memang ada peraturannya dari SKB tiga menteri,” lanjutnya.(*)


Komentar

Komentar

Check Also

Kerabat-Pelayat Berdatangan ke Rumah Yusril Hakim

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Kerabat dan pelayat berdatangan ke rumah Komisaris Besar (Purn) Yusril Hakim di Jalan …